Menu Right

Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

IKLAN KOA ADS
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Senin, 13 Agustus 2018

Lalu Gede Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan Pasca Gempa Lombok


Mataram - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, bertambah menjadi 387 orang. Sementara korban luka-luka tercatat 13.688 orang dan pengungsi tercatat 387.067 jiwa tersebar di ribuan titik.

Ratusan ribu jiwa pengungsi tersebut tersebar di Lombok Utara (198.846 orang), Kota Mataram (20.343 orang), Lombok Barat (91.372 orang) dan Lombok Timur (76.506 orang).

Saat ini, penanganan pasca gempa Lombok masih mengandalkan volunteer atau sukarelawan dari berbagai elemen masyarakat yang merasa terpanggil untuk ambil bagian dalam meringankan saudara-saudara yang tertimpa musibah gempa Lombok.

"Sikap kegotong-royongan dan bahu membahu ini sebagai modal sosial terbesar sekaligus menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyikapi pasca bencana gempa Lombok sebagai perasaan senasib sebangsa," ujar Lalu Gede Syamsul Mujahidin, anggota DPR RI dari dapil NTB.

Lalu Gede mencatat sejarah lahirnya bangsa Indonesia karena didorong dari perasaan senasib dan sepenanggungan, Tujuan negara ini didirikan agar melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Seluruh anggota bangsa ini adalah senasib sepenanggungan. Satu bagian dari bangsa ini terluka maka semua tubuh negara Indonesia merasakan sakit. Itulah jiwa persatuan Indonesia dalam bingkai Pancasila," kata Lalu Gede, yang juga cucu Pahlawan Nasional asal NTB, TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

Sebagai putra asli Lombok, politisi Hanura ini memberikan apresiasi yang luar biasa atas solidaritas nasional dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat Indonesia yang sudah memberikan bantuan materi maupun immateri.

Namun demikian, pemerintah pusat harus hadir lebih maksimal. Sebagai anggota Komisi I DPR, ia meminta pemerintah pusat untuk mencari format yang tepat terhadap penanganan pasca gempa Lombok. Menaikkan status menjadi bencana nasional itu lebih menekankan kepada tingkat keseriusan pemerintah pusat dalam menangani pasca gempa Lombok.

Jika dirasa status bencana nasional ini berdampak negatif terhadap image dan persepsi industri pariwisata Lombok, kami mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lombok yang memiliki tugas terhadap penanganan pasca gempa, membangun rumah rakyat, rumah ibadah, fasilitas umum, dan lain sebagainya dalam bentuk "crash" program APBN, karena kemampuan keuangan Pemprov NTB tidak akan mampu untuk menangani pasca gempa Lombok ini.

Menurut Lalu Gede, belajar dari kasus Bali, ketika Bali distatuskan sebagai bencana nasional, berakibat pada turisme langsung lumpuh, travel banned dan lainnya, yang mengakibatkan lumpuhnya ekonomi, dan kerugian ekonomi Bali jauh lebih besar dibanding dengan alokasi APBN untuk bencana Bali. Oleh karena itu, status bencana nasional tersebut langsung dicabut, namun penanganan dan sumberdaya nasional dibuat sepenuhnya, seperti tatkala distatuskan sebagai bencana nasional.

"Jika perlu alokasi APBN yang membutuhkan landasan hukum, diselesaikan dengan menerbitkan Perpres penugasan khusus terhadap Kementerian dan Lembaga tertentu," ujar Lalu Gede.

Dengan cara ini, diharapkan penanganan pasca bencana Lombok akan memperoleh alokasi APBN maksimal, dan turisme di pulau Lombok terutama di lokasi yang tidak terimbas berat akan tetap berkembang.

"Yang perlu kita garis bawahi disini adalah perhatian sekaligus kepedulian pemerintah pusat kepada NTB yang diguncang gempa berkali-kali menyebabkan kerusakan parah. Perasaan senasib sepenanggungan harus diwujudkan melalui badan khusus untuk merehabilitasi Lombok agar lebih intensif dan masif," tegas Lalu Gede.


Editor : Purwandi

Portal Berita Yang Lugas, Terpercaya dan Inovatif dari Nusa Tenggara Barat

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.
close