Menu Right

Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

IKLAN KOA ADS
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Kamis, 30 Agustus 2018

Tjokorda Alit Protes Kliennya Dikenakan Pasal Pengedar

Tjokorda Alit Budi Wijaya SH
Bangli - Dua penasihat hukum I Wayan Ari Wirawan, terdakwa kasus narkoba jenis sabu di Pengadilan Negeri Bangli, yaitu Tjokorda Alit Budi Wijaya SH dan Hamzah Adi Raharjo SH, menolak tuntutan JPU yang menjerat kliennya dengan pasal pengedar, bukan pasal pemakai.

Pengacara terdakwa I Wayan Ari Wirawan protes kepada Jaksa Penuntut umum. Dalam pledoi yang diajukan pada sidang, dirinya meminta untuk tidak diistimewakan atas tuntutan hukuman kurungan tersebut.

Dijelaskan Tjokorda, dirinya meminta agar Jaksa menuntut sesuai dengan kesalahan yang dilakukan kliennya. Katanya, untuk barang yang dibawa sekitar nol koma sekian gram dan digunakan untuk diri sendiri, jangan begitu saja disamakan dengan tersangka yang mereka yang menjadi bandar atau pengedar.

"Klien saya dijerat berdasarkan UU Psikotropika sebagai pemakai. Kalau mau bertindak adil, maka harus menggunakan pasal-pasal pemakai. Masak tuntutannya mau disamakan sama mereka yang menjadi bandar atau pengedar. Itu kan nggak adil," kata Tjokorda Alit.

Pengacara Wayan Ari Wirawan mempertanyakannya hal itu kepada Jaksa. Ia juga meminta kepada Hakim Ketua untuk bisa menjatuhkan hukuman yang paling ringan kepada kliennya dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.

"Seperti yang sudah pernah saya bilang, klien saya itu bukan pengedar. Dia hanya pemakai, harus dibedakan. Juga dengan Jaksa Penuntut Umum, harus melihat ke arah situ. Jalan terakhir kami hanya meminta kepada Majelis Hakim, untuk memutuskan hukuman yang paling ringan kepada klien kami," katanya.

Dua penasehat hukum terdakwa menjelaskan, adanya kepastian hukum dalam pengaturan perihal pembeda ataupun pemisah yang jelas dan tegas terhadap penerapan pasal-pasal bagi pengedar dan penyalahguna narkotika dalam suatu hukum positif, sangat diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menggunakan kekuasaannya dalam menerapkan hukum di tengah ambiguitas penafsiran terhadap penerapan pasal-pasal bagi pengedar dan penyalahguna narkotika.

Mahkamah Agung sendiri jelasnya, sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam beberapa putusannya sebenarnya sudah menegaskan pendiriannya terhadap penerapan pasal yang seharusnya diterapkan bagi pelaku yang memiliki dan atau menguasai narkotika dan bahkan bagi yang membeli narkotika namun dengan tujuan untuk dikonsumsi dan bukan untuk diedarkan, hal mana dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung.

Terkait perkara ini, menurut dia,  berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperhadapkan di persidangan sangat jelas dan terang benderang terungkap bahwa tidak ada satu saksi pun yang menerangkan dan membuktikan bahwa terdakwa membeli kemudian memiliki/menguasai narkotika dengan tujuan untuk diedarkan. Bahkan sebaliknya dari keterangan saksi I Nyoman Muderata, sangat jelas mengatakan tujuan terdakwa membeli kemudian memiliki narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.

"Kami sebagai penasehat hukum percaya bahwa masih ada keadilan bagi terdakwa dan sepatutnya dalam perkara ini dikenakan pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tentu saja pendapat kami ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan," paparnya.

"Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana. Jadi menurut hemat kami dalam perkara ini, tuntutan yang disampaikan rekan JPU kepada terdakwa apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, secara tidak langsung akan menghancurkan kesempatan terdakwa untuk menjadi sosok ayah bagi 2 orang anak laki – lakinya yang masih berusia dini dan menafkahi istri serta anak – anaknya kelak. Justru yang kami khawatirkan adalah menimbulkan efek domino kepada anak – anak terdakwa di kemudian hari yang menganggap bahwa hukum di Indonesia tidak adil untuk golongan masyarakat seperti keluarga terdakwa dan pada akhirnya memunculkan generasi – generasi baru yang tidak percaya bahwa Hukum itu ada untuk kebaikan," urai Tjokorda Alit.

Ia berharap kliennya dipidana yang seringan-ringannya sesuai tujuan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika, khususnya terkait ketentuan bagi penyalah guna narkotika dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh rehabilitasi. 


Editor : Bayu

Portal Berita Yang Lugas, Terpercaya dan Inovatif dari Nusa Tenggara Barat

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.
close