Menu Right

Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

IKLAN KOA ADS
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Minggu, 02 September 2018

Koalisi Cinta Damai NTB Tolak Rencana Deklarasi #2019 Ganti Presiden Di NTB

Koordinator Koalisi Cinta Damai NTB,M.Taufik Hidayat
Lombok Timur - Koalisi Cinta Damai Nusa Tenggara Barat menolak dengan keras rencana deklarasi #2019 ganti presiden di NTB.Dimana rencananya akan digelar pada bulan September 2018 ini. ‎

"Kami akan menolak keras deklarasi #2019 ganti Presiden itu kalau dilaksanakan di NTB,karena kami inginkan NTB aman dengan tidak ada gejolak," tegas Koordinator Koalisi Cinta Damai NTB,M.Taufik Hidayat kepada media ini.

Ia menjelaskan situasi dan kondisi NTB yang sedang dirundung dengan bencana gempa bumi. Dengan banyaknya warga yang jatuh menjadi korban akibat bencana tersebut.

Kemudian pada satu sisi ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Dengan akan menggelar deklarasi #2019 ganti presiden tentunya ini sangat pantas sekali.

Maka  tentunya kepada pihak-pihak yang melaksanakan itu hendaknya membatalkan kegiatan tersebut demi menjaga kondusifitas di NTB ini. Apalagi dengan kondisi yang terjadi saat ini di NTB sedang terkena musibah dan berduka akibat gempa bumi.

"Masak NTB saat ini masih berduka dengan  musibah gempa bumi,kemudian ada pihak yang ingin melaksanakan deklarasi #2019 ganti presiden tentunya sangat tidak baik sekali," ujarnya.

Lebih jauh Aktivis Asal Lotim ini menandakan kalau melihat penolakan deklarasi #2019 ganti Presiden itu bukan soal pilihan,karena pilihan itu sudah jelas.

Maka tinggal memilih Jokowi atau Prabowo,karena dirinya melihat kalau masyarakat sudah cerdas dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri ini kedepannya.

"Hal yang paling kita khawatirkan adalah perpecahan bangsa,fakta yang dapat kita lihat dan dengan dari medsos bahwa deklarasi di berbagai daerah menguras perhatian dan tenaga kita," tandas Taufik Hidayat.

Oleh karena,tambah Taufik,Koalisi Cinta Damai NTB yang didalamnya tergabung sejumlah elemen, Organisasi Kepemudaan (OKP) ‎maupun ormas tentunya terus menerus membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat.

Dalam rangka untuk satu komitmen yang kuat menolak adanya deklarasi #2019 ganti presiden tersebut.Dengan apapun alasannya,karena dampaknya akan sangat besar terhadap terjadinya gejolak antara warga NTB yang pro dan kontra terhadap kegiatan itu nantinya.

"Apa berani panitia penyelenggara deklarasi #2019 ganti presiden nantinya bertanggung jawab kalau nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara yang pro dan kontra seperti kejadian di daerah lainnya,," tandasnya.


Editor : Bayu

Portal Berita Yang Lugas, Terpercaya dan Inovatif dari Nusa Tenggara Barat

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.
close