Menu Right

Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

IKLAN KOA ADS
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Minggu, 16 September 2018

Ruang Komisi IV DPRD Mataram Disegel

Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi SH
Mataram - Jaksa Kejari Mataram bergerak cepat. Langkah penyidikan dugaan pemerasan Muhir berlanjut ke gedung dewan. Jaksa penyidik menggeledah ruangan Komisi IV DPRD Kota Mataram. Di Komisi IV, Muhir diketahui menjabat sebagai ketua komisi.

Penggeledahan dimulai pukul 15.15 Wita dan berakhir sekitar pukul 16.30 Wita. Selama hampir dua jam penggeledahan, jaksa menyita sejumlah barang bukti. Antara lain, dokumen yang diduga erat kaitannya dengan kasus ini, notulen rapat, hingga rekaman CCTV.

Barang bukti dibawa jaksa menggunakan 1 boks berukuran 1×1,5 meter. Usai penggeledahan, jaksa langsung menyegel ruangan Komisi IV. ”Kita segel, dikasih kejaksaan line juga,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram Agung.

Sementara itu, terseretnya Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram Muhir mencoreng citra dewan. Apalagi, ada dugaan deal-deal yang beraroma korupsi pada pembahasan anggaran untuk rehabilitasi bencana di Kota Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi mengatakan, pihaknya pada posisi menghormati sepenuhnya proses hukum. Jaksa dipersilakan memproses anggotanya, apabila terbukti melakukan tindak pidana.

”Tidak ada sedikitpun (niat) untuk melakukan intervensi terhadap masalah ini,” kata Didi yang ditemui di gedung dewan Kota Mataram.

”Silakan jaksa sesuai kewenangan, lakukan secara adil. Dan, kami junjung prinsip hukum atas praduga tidak bersalah dan sebagainya,” sambung dia.

Mengenai klaim Muhir atas jasanya dalam pembahasan anggaran pasca bencana, Didi mengaku tidak mengetahuinya. Menurut dia, hal tersebut seharusnya tidak perlu didengar. Sebab, sudah menjadi tugas dewan untuk pembahasan anggaran.

”Kalau berjasa, saya sebenarnya yang paling berjasa. Karena, saya punya kewenangan untuk setuju atau tidak setuju terhadap anggaran,” ujar dia.

Sebelumnya di tempat terpisah, setelah kasus ini, Didi Sumardi mengaku pihaknya akan mengundang seluruh anggota dewan untuk menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Negeri Mataram.
“Memberikan semacam refreshing dan sosialisasi. Untuk menghindari dan membangun semangat menghindari itu (korupsi),” ucapnya.

Partai Golkar sendiri kata Didi memastikan tidak ada niatan untuk memberikan perlindungan hukum atau intervensi kepada yang Muhir. Partai Golkar menyilakan Muhir mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram H Muhtar mengaku tidak bisa berkomentar lebih jauh. Ia beralasan tidak mengetahui duduk persoalan yang menjerat Muhir. Meski diakui, ada beberapa program dewan yang berintegrasi dengan eksekutif mengenai penanganan pasca gempa bumi.

“Bila ada program kemudian ada permasalahan (OTT), saya tidak berani bicara dulu. Kita sebagai pimpinan dewan belum bisa berkomentar,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendi Eko Saswito mengatakan, mengenai Kadis Sudemon, jika terbukti melakukan korupsi maka Pemkot Mataram tidak tinggal diam. Sudenom terancam dipecat dari jabatannya.

“Iya sih pasti (pecat),” tegas Eko. “Sepanjang yang bersangkutan terbukti dan inkrah,” tambahnya.

Terpisah, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengaku kaget atas berita OTT tersebut. Ia sendiri belum mengetahui pasti isi laporan OTT yang dilakukan kejaksaan.

“Pasti nanti ada juga laporan ke saya,” ucapnya pada wartawan di kantornya kemarin.

Meski demikian, orang nomor satu di Kota Mataram ini mengimbau agar setiap ASN di golongan mana pun dapat menggunakan jabatannya sesuai amanah. Termasuk pemanfaatan anggaran dapat dilakukan sesuai fakta, kebutuhan, transparan, sasaran, dan prosedur

Portal Berita Yang Lugas, Terpercaya dan Inovatif dari Nusa Tenggara Barat

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.
close