Menu Right

Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

IKLAN KOA ADS
Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Sabtu, 08 Desember 2018

PTSL, Aplikasi dari Pemerataan Ekonomi di KLU

Tanjug. PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) diakui sebagai salah satu aplikasi dari program pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bupati KLU, Najmul Akhyar berpendapat, hal tersebut berbeda dengan " program percepatan pembangunan" yang dilakukan pemerintah pusat dahulu. "Dahulu banyak masyarakat lapisan bawah menjadi korban program percepatan pembangunan ekonomi untuk mendukung kepentingan pemilik modal, itu memicu konflik sosial berkepanjangan atas sumber ekonomi berupa tanah" ungkapnya pada saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertipikat tanah untuk warga di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KLU (6/12). Menurut Najmul, PTSL adalah upaya reel yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset-aset milik masyarakat, sehingga tidak memicu terjadinya konflik agraria. Selalin itu Pemda KLU berinisiatif untuk membantu penyaluran sertipikat yang belum dibagikan sejumlah 3350 sertipikat (masih di kantor BPN?). Tidak hanya itu, bahkan Najmul menyatakan untuk mengawal dan memfasilitasi program PTSL "untuk mendukung kelancaran program PTSL pada 2019 kami akan siapkan kendaraan roda 4, dan jika memungkinkan akan memberikan bantuan RTK untuk kelancaran kegiatan pengukuran" ungkapnya. Dukungan yang diberikan Pemda KLU dimaksudkan untuk mendukung kebijakan persertipikatan tanah, dengan langkah-langkah kongkreet, yang secara bertahap mampu memberi akses terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara sistematis, berbasis pemanfaatan tanah. " diharapkan masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah, dengan tanah yang sudah disertipikatkan oleh pemerintah, dapat mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan" tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Mentri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala BPN, Sofyan Djalil, PTSL masih akan dilanjutkan di KLU hingga 2021, bahkan ia optimis pada 2021 seluruh tanah di KLU sudah disertipikatkan. Mendukung pemulihan kondisi pasca gempa serta pemutakhiran data pertanahan di KLU, ia menegaskan 2019 akan difokuskan untuk pendataan tanah di KLU terutama tanah-tanah yang sudah di urug agar segera mendapatkan kepastian hukum mengenai batas kepemilikan tanah. "Untuk tanah yang diurug 2019 akan dilakukan pengukuran, untuk yang memiliki sertipikat akan segera diukur sesuai batas pada sertipikat tersebut dan bagi yang belum akan dilakukan koordinasi kembali" jelas Sofyan. (Satria)

Portal Berita Yang Lugas, Terpercaya dan Inovatif dari Nusa Tenggara Barat

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.
close