Menu Right

Top Social Icons

Slider Area 1

Slider Area 2

Slider Area 3

Responsive Full Width Ad

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Latest Updates

Olah raga

Kesehatan

Ekonomi Bisnis

Ntb

Mataram

Lombok Barat

Lombok Timur

Lombok Tengah

Lombok Utara

Jumat, 22 Maret 2019

Korban Gempa Bakal dibangun Ipal, nilainya Rp5 miliar


Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam 


Mataram - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk membangun instalasi pengolahan air limbah (ipal) bagi korban gempa bumi yang terdampak secara masif di kota itu.

"Lingkungan yang berdampak masif gempa bumi yakni Lingkungan Gontoran, Tegal dan Pengempel Indah yang berada di Kelurahan Bertais," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, pembangunan Ipal komunal bagi korban gempa bumi di Kelurahan Bertais itu sekaligus sebagai bagian penataan sanitasi lingkungan pada kawasan yang terdampak.

Tujuannya, agar air yang digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari tidak tercemar dengan "septic tank" yang dimiliki warga sebelumnya.

"Lingkungan yang terdampak gempa bumi ini sebelumnya memiliki sanitasi yang kurang baik, dimana sumur warga berdekatan dengan 'septic tank' sehingga dikhawatirkan akan tercemar," katanya.

Oleh karena itu, dengan adanya bantuan pembuatan Ipal komunal dari pemerintah, diharapkan sanitasi pada lingkungan tersebut bisa lebih baik.

Lebih jauh Kemal mengatakan, perkembangan dari pembangunan hunian tetap bagi para korban gempa bumi yang mengalami rusak berat di tiga lingkungan tersebut sudah cukup bagus.

Dikatakannya semua warga yang telah menerima bantuan untuk membangun rumah tahan gempa baik Risha (rumah instan sederhana sehat) maupun Riko (rumah konvensional) sudah berjalan dengan baik.

"Bahkan saat ini sudah ada 86 kepala keluarga (KK) yang akan diberikan bantuan cat karena dapat menyelesaikan pembangunan rumah sebelum batas waktu maksimal yakni 12 April 2019," katanya.

Pemberian cat kepada KK yang sudah rampung membangun rumah tahan gempa itu, sebagai motivasi agar masyarakat bisa cepat menyelesaikan proses pembangunan rumah mereka.

Cat yang diberikan sebanyak tiga galon cat tembok isi lima kilogram, dan dua kaleng cat kayu beserta tinernya. "Jumlah pemberian cat tersebut kami sesuaikan dengan kebutuhan rumah tipe 36," katanya.

Selain memberikan cat, tambah Kemal, pemerintah juga memberikan kloset agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan (BABS), dan nantinya limbah mereka akan terakumulasi melalui Ipal komunal.


Editor:Bayu



Area lampiran

Loading...

Gubernur NTB Mengharapkan KPK Kedepankan Pencegahan

Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Terintegrasi dengan Unit Kerja Koordinasi Wilayah KPK untuk Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kamis (21/3). (Foto Humas Pemprov NTB).
Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya fokus pada eksekusi pelaku korupsi tetapi lebih kepada pencegahan.

"Harapan kita kepada KPK untuk tidak hanya fokus pada eksekusi pelaku korupsi tetapi terlebih kepada pencegahan,'' ujar gubernur saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Terintegrasi dengan Unit Kerja Koordinasi Wilayah KPK untuk Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Mataram, Kamis.

Zulkieflimansyah berharap kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi pimpinan serta aparat di daerah.

"Sosialisasi dan koordinasi dilakukan dengan harapan mudah-mudahan para pimpinan daerah, aparat kita dan lain sebagainya sampai dengan tingkat desa mengerti betul mana yang gratifikasi dan korupsi sehingga kita mampu melakukan pencegahan dari awal,'' kata Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB.

Doktor Zul menyampaikan rasa terimakasih kepada KPK yang telah banyak berkontribusi atas pencegahan tindak pidana korupsi.

''Atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terimakasih kepada KPK yang bukan hanya hari ini berkoordinasi dengan kami, karena inilah yang kita butuhkan, KPK yang bersahabat dan memberikan pencerahan kepada aparat kita untuk mencegah korupsi di kemudian hari,'' ucapnya.

Sementara, Koordinator Wilayah V KPK Dzakiyul Fikri mengajak agar pemerintah berkomitmen penuh dalam pelayanan kepada masyarakat.

''Kami dari KPK mengajak pemerintah pusat maupun daerah untuk komitmen penuh dan nyata agar dapat memberikan tata kelola dan itikad melayani di daerah masing-masing dengan segala tantangannya, kita harap acara ini bisa berjalan dengan baik,'' katanya.


Editor : Bayu



Area lampiran

Loading...

Jokowi akan Memberikan arahan kepada TKD NTB


 Ketua Tim Kampanye Daerah NTB H Misbach Mulyadi

Mataram - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dijadwalkan memberikan arahan kepada Tim Kampanye Daerah Nusa Tenggara Barat dalam kunjungannya ke Kota Mataram, Jumat (22/3).

"Disela-sela kunjungannya ke Mataram, Presiden Jokowi juga akan menyempatkan menyisihkan waktu sekitar 40 menit untuk memberikan arahan kepada TKD," kata Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) NTB H Misbach Mulyadi di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, dalam acara silaturahmi antara Presiden Jokowi dan TKD NTB ini akan dihadiri para calon legislatif dan pengurus parpol yang tergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Dihadapan pak Jokowi, kita akan menyampaikan situasi dan peta politik NTB. Di mana sudah banyak tokoh dan relawan yang bergabung dalam mendukung dan memenangkan Jokowi di NTB," jelasnya.

Ketua Harian DPD Golkar NTB ini, menilai kehadiran Jokowi yang sekaligus akan memberikan arahan diharapkan dapat memberikan motivasi dan penyemangat kepada TKD dan seluruh pengurus parpol yang tergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin di NTB untuk bekerja maksimal memenangkan pasangan nomor urut 01 di Pilpres 2019.

"Ini akan jadi motivasi luar biasa bagi kita di NTB. Karena tidak semua TKD bisa dikunjungi Jokowi, sehingga ini menambah mantapnya TKD di NTB untuk memenangkan Jokowi-Amin," ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi korban gempa bumi sekaligus melihat perkembangan pembangunan rumah tahan gempa di lingkungan Pengempel, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat besok.


Editor : Bayu
Loading...

Gubernur NTB resmikan Balai Latihan Kerja Luar Negeri

Gubernur NTB Zulkieflimansyah (tengah) saat meresmikan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) di Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (21/3). (Foto Humas Pemprov NTB).
Lombok Tengah - Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah meresmikan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) di Kabupaten Lombok Tengah, Kamis,(21/3)


Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan, peresmian balai latihan itu merupakan bentuk nyata dari aspirasi sejumlah TKI yang ada di Hongkong, ketika ia berkunjung ke negara tersebut tahun 2018.

Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu bercerita, ketika bertemu dengan TKI di Hongkong tersebut, banyak yang menyampaikan agar pemerintah provinsi membangun balai latihan. Sehingga mereka katanya tidak menderita akibat berbagai masalah, seperti perlindungan hukum, gaji dan dokumen kerja lainnya.

"Harapannya, semoga duka yang mereka rasakan itu tidak dirasakan oleh tenaga kerja-tenaga kerja selanjutnya. Kehadiran BLKLN ini merupakan bentuk nyata aspirasi mereka itu," kata Doktor Zul.

Gubernur berharap semoga hadirnya balai ini, menjadi solusi masalah TKI yang ada. Dengan pelatihan yang maksimal, maka kemampuan para TKI dapat terupgrade dengan baik.

Menurutnya, BLKN ini akan menjadi pusat pelatihan dan pendidikan bagi calon tenaga kerja asal NTB yang ingin bekerja di luar negeri. Seperti Taiwan, Malaysia, Singapura, Hongkong dan negara-negara Timur Tengah. Pelatihan yang diutamakan adalah bahasa, keterampilan menggunakan alat elektronik, budaya serta keterampilan lain.

"Balai latihan kerja ini juga dihajatkan melahirkan tenaga kerja profesional. Sehingga tidak ada lagi tenaga kerja ilegal dan non prosedural yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sehingga, seluruh calon TKI asal NTB akan dilatih dan dikirim melalui lembaga ini," tegas Zulkieflimansyah.

Peresmian gedung yang menjadi pusat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat itu diawali dengan gubernur meninjau sejumlah ruangan dan fasilitas kantor tersebut. Di antaranya, kamar mandi, asrama yang dilengkapi tempat tidur, ruang pelatihan, ruang uji kompetensi untuk 300 calon TKI dan ruangan pejabat dan staf balai.

Wakil Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri, menyampaikan ada hal yang paling urgen adalah peningkatan SDM.

"Kalau mau maju maka harus punya SDM," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah ditentukan seberapa besar kualitas manusia yang ada di dalamnya. Sehingga kalau ingin menurunkan kemiskinan, maka langkah konkritnya adalah meningkatkan SDM.

"Kebodohan tidak pernah menyelesaikan masalah. Karena itu, kami sampaikan terima kasih kepada gubernur atas programnya yang luar biasa. Semoga hajat beliau terwujud dengan baik," katanya.


Pewarta:Toni

Editor:Bayu
Loading...

Relawan Reliji fokus kampanye "door to door" Menangkan Jokowi-Amin di NTB

Pembekalan Relawan door to door Reliji wilayah NTB

Mataram - Memanfaatkan sisa waktu masa kampanye Pilpres 2019 yang kurang dari satu bulan, Relawan Indonesia Untuk Jokowi (Reliji) diminta lebih maksimal lagi melakukan kampanye door to door, memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko-Amin.

"Disisa waktu yang ada, para relawan kita minta lebih maksimal lagi mengkampanyekan pemenangan pasangan Jokowi-Amin dengan mendatangi langsung masyarakat, door to door, dari satu desa ke desa lain, dari satu rumah ke rumah warga lain" kata Ketua Reliji Nasional, Bursah Zarnubi di Mataram, Kamis (21/3/2019).

Menurutnya dengan cara tersebut dinilai akan lebih efektif dan nyata dalam upaya meraih simpati masyarakat memenangkan Jokowi-Amin, menyampaikan berbagai program kerja dan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, selama memimpin.

Relawan Reliji juga harus mampu menjelaskan profil baik pak Jokowi, termasuk melawan dan meluruskan banyaknya semburan berita hoaks atau bohong dan fitnah yang banyak menyerang Jokowi, karena sangat merugikan dan mempengaruhi elektabilitas

"Karena itu relawan harus dibekali tentang profil Jokowi, karena selama ini pak Jokowi seringkali diserang berita bohong dan fitnah terutama melalui medsos" jelasnya

Bursah mengatakan, isu yang paling santer menyerang Jokowi adalah isu kalau Jokowi adalah PKI, isu tersebut meski fitnah, dalam kenyataannya banyak dipercayai masyarakat.

Padahal pak Jokowi dalam kenyataannya merupakan sosok religius, perhatian terhadap Islam, hormat terhadap ulama dan sering berkunjung dan bersilaturahmi ke pesantren, menetapkan hari Santri Nasional dan mendirikan Universitas Islam Internasional.

"Jokowi juga bisa menjaga keberagaman yang ada di Indonesia, tokoh Islam yang disegani pemimpin dunia" kata Bursah

Lebih lanjut Bursah mengingatkan relawan untuk tidak lengah dan terus berjuang, mengokohkan barisan bersatu padu bergandengan tangan tanpa pamrih.

Selama enam bulan hasil survei membanggakan, tapi tidak boleh lengah, karena bagaimanapun yang akan paling menentukan adalah kerja nyata kita dalam 28 hari kedepan sangat menentukan.

Koordinator Reliji NTB, Suhardi Mansyur mengatakan, Reliji NTB siap melakukan kampanye door to door memenangkan pasangan Jokowi - Amin di sisa waktu yang ada.

Menangkal dan melawan berbagai isu negatif tentang Jokowi melalui keberhasilan program pembangunan selama memimpin, termasuk melawan hoax dan fitnah bernuansa Sara.

"Mari semua mengambil peran penting, sehingga kita semua akan tercatat dalam sejarah, terutama anak muda sebagai bagian yang ikut memenangkan pak Jokowi" katanya.


Editor : Bayu
Loading...

Proyek By Pass LIA-KEK Mandalika Kecipratan Anggaran 1,2 Triliun


Kepala Dinas PUPR NTB, Wedha Magma Ardhi 

Mataram - Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk pembangunan proyek by pass Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika. Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk pembebasan lahan sepanjang 17 Km tersebut. 

‘’Kurang lebih (dananya pembebasan lahan dan konstruksinya),’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP dikonfirmasi Seputar NTB, Selasa, 19 Maret 2019 siang. Ardhi menjelaskan, proyek pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika sudah dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang) di Balikpapan belum lama ini. Dalam Rakortekbang tersebut dihadiri pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian PUPR dan Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

‘’Alhamdulillah, (pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika) sudah kita bahas di Rakortekbang di Balikpapan,’’ tandasnya. Terkait dengan pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika untuk mendukung kesiapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP 2021, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah bersurat ke Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. 

Menteri PUPR memberikan sinyal masalah pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala pembangunan akses jalan dari bandara menuju lokasi sirkuit Mandalika akan ditanggung lewat dana APBN. ‘’Pak Menteri PU sudah memberikan sinyal, itu APBN akan membebaskan tanahnya sama konstruksinya,’’ kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MM. 

Berkaitan dengan percepatan pembangunan akses jalan sepanjang 17 Km dari LIA ke KEK Mandalika, Dinas PUPR NTB mengundang sejumlah pihak terkait membicarakan hal tersebut pada 18 Maret lalu. Pihak-pihak yang diundang antara lain Kementerian PUPR, Dinas Pariwisata, Indonesia Tourism Development Corporation dan Pemkab Lombok Tengah. Pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika cukup krusial. 

Karena belum ada akses jalan yang memadai untuk keperluan MotoGP dari bandara ke lokasi penyelenggaraan MotoGP di KEK Mandalika. Saat ini memang sudah ada jalan dari LIA-KEK Mandalika. Namun yang dikhawatirkan ketika penonton atau pengunjung yang akan menyaksikan gelaran MotoGP apabila membludak. Maka ruas jalan yang ada sekarang bisa crowded. ‘’Makanya segera akan kita selesaikan jalan LIA – KEK Mandalika, yang dua jalur empat lajur itu sepanjang 17 Km. 

Ini yang akan kita bahas,’’ kata Syahdan. Pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika selama ini terkendala masalah pembebasan lahan. Pemerintah pusat meminta provinsi dan kabupaten Lombok Tengah yang membebaskan lahan. Sementara untuk konstruksi jalan ditanggung pemerintah pusat. Berkali-kali dilakukan rapat antara Pemprov dan Pemkab Loteng namun tak ada kesepakatan soal skema pembebasan lahan tersebut. 

Sehingga, Gubernur menyampaikan surat ke Menteri PUPR untuk meminta pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemda tak sanggup membebaskan lahan untuk pembangunan jalan tersebut karena anggaran daerah yang sangat terbatas. Belum lagi NTB baru saja dilanda bencana gempa. Pada 2019 ini akan fokus pada pembebasan lahan. 

Selanjutnya pada 2020, konstruksi harus sudah mulai dilakukan. Pasalnya, pada 2021, lomba balap MotoGP sudah mulai dilaksanakan di KEK Mandalika. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan seluas 87 hektare untuk pembangunan by pass LIA-KEK Mandalika sekitar Rp200 miliar. Rencananya jalan akan dibangun jalan dua jalur dan empat lajur. Editor : Bayu
Loading...

Rabu, 20 Maret 2019

Miris, Sertifikat Tanah LCC Digadai Rp 95 M

Bangunan LCC yang ada di Desa Gerimax, Kecamatan Narmada
Lombok Barat - Sedikit demi sedikit ‘aroma’ busuk berbagai permasalahan Lombok City Center (LCC) makin tercium. Dugaan sertifikat lahan Pemda seluas 8,4 hektare tempat berdirinya LCC dijadikan agunan ternyata benar adanya. Itu setelah Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap mengungkapkan, pihaknya menemukan jika aset tersebut memang diagunkan.

Menanggapi persoalan ini, sejumlah pejabat Pemkab Lobar memilih bungkam. Mulai dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Asisten II, Sekda, hingga bupati. Seluruh pejabat yang dikonfirmasi Seputar NTB kemarin tidak memberikan respons.

“Jangan tanya itu dulu (LCC, Red),” cetus Sekda Lobar HM Taufiq ketika menghadiri acara Bank NTB di Aula Bupati Lobar.

Begitu juga dengan Asisten II Lobar Hj Lale Prayatni. Ia mengaku semua keterangan Pemda Lobar harus satu pintu. Sedangkan Kepala BPKAD H Mahyudin hingga Bupati Lobar H Fauzan Khalid yang dikonfirmasi lewat WhatsApp juga tidak memberikan respons.

Namun Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar Saepul Ahkam menjelaskan bahwa persoalan ini menjadi kewenangan pihak PT Tripat. “Tanggung jawab PT Tripat,” jawabnya singkat via WhatsApp.

Kondisi ini membuat anggota DPRD Lobar angkat bicara. Mereka meminta Pemkab Lobar segera bersikap jika aset lahan di LCC memang dijadikan agunan oleh pihak PT Tripat yang bekerja sama dengan PT Bliss Group. “Kalau yang terjadi seperti itu (diagunkan, Red), tentu harus dibuka MoU antara PT Tripat dengan PT Bliss. Jangan sampai PT Bliss yang nanti mengagunkan, yang menjadi korban aset daerah,” jelas Wakil Ketua DPRD Multazam.

Dewan sejauh ini diakuinya belum pernah melihat MoU kerjasama antara PT Tripat dan PT Bliss Group. Meskipun, ini sudah berkali-kali diminta.

Ini membuat Multazam mengaku gerah dengan aktivitas ekonomi di PT Tripat. Karena, perusahaan daerah ini sudah diberikan penyertaan modal puluhan miliar rupiah. Namun dividen atau PAD yang diberikan kepada daerah tidak seberapa.

“Pemasukan yang diberikan tidak sebanding. Yang disetor PT Tripat tiga tahun beroperasi hanya Rp 9 juta ke kas daerah. Ini tidak sinkron antara penyertaan modal dan aset,” sesalnya.

Lantas kenapa tidak dibubarkan? Multazam mengaku itu harus melalui RUPS. Baru kemudian dibahas oleh eksekutif untuk kemudian dibawa ke dewan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lobar dari fraksi PKB Sulhan Muchlis Ibrahim juga mengaku sejak awal memang sudah merasa ada yang tidak beres dalam kerja sama pembangunan LCC. Ia menilai banyak yang janggal.

“Makanya saya persilakan aparat penegak hukum masuk. Seandainya diminta keterangan, saya persilakanan dipanggil pihak DPRD Lobar. Terutama pimpinan DPRD Lobar yang lama. Jangan sampai ini menimbulkan kerugian daerah,” jelasnya.

Karena ia menilai aset Lobar saat ini sedang terancam. Sehingga ia meminta pihak eksekutif juga bisa memberikan keterangan kepada dewan apa yang sebenarnya terjadi. “Kami ingin mendapat penjelasan terkait MoU dan sertifikat itu. Agar kita bisa meluruskan persoalan ini,” tandas Sulhan.

Sebelumnya, Aspidsus Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap mengungkapkan, dari hasil penyelidikannya diketahui jika aset Pemda Lobar telah dijadikan agunan. “Iya diagunkan. Ada dokumennya kami dapatkan, hak tanggungannya sudah ada,” ungkap Ery.

Tanah Negara yang diagunkan menurut Ery sudah jelas masuk kategori melawan hukum. Karena tidak ada dalam ketentuan yang mengatur jika tanah Negara boleh dijadikan agunan. Terlebih nilai agunan dari hasil penyelidikan pihak Kejati NTB mencapai Rp 95 miliar untuk lahan seluas 4,7 hektar.


Editor:Bayu
Loading...

Disdukcapil Lombok Barat Masuk kategori Kuning



Lombok Barat - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat masuk dalam kategori kuning atau sedang dalam penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia yang dirilisnya akhir tahun lalu.

Penilaian tersebut menyasar lebih dari 190 Kabupaten/ Kota se-Indonesia di mana Kabupaten Lombok Barat dinilai buruk se Nusa Tenggara Barat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal itu tergambar dalam point yang hanya mencapai 44,68 atau masuk dalam zona merah dan berada di ranking 162 dari seluruh daerah yang disurvey. Namun walau secara keseluruhan berada di zona merah, Dinas Dukcapil Lombok Barat sendiri sesungguhnya berada di zona sedang atau kuning.

Dari 5 poin yang dinilai, yaitu pelayanan untuk akta kelahiran, kematian, perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, dinas ini rata-rata memperoleh poin nilai 57 dan 61. Artinya berada di Zona Kuning.

“Tapi karena dalam tabulasi kita harus gabungkan dengan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red), maka nilai komulatifnya yang kelihatan,” terang Rasyid Ridho dari Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat saat mengisi materi pada Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Dukcapil Lombok Barat di Ballroom Hotel Jayakarta, Sabtu (9/3).

Untuk Dinas Dukcapil Lombok Barat, aku Ridho, setidaknya ada beberapa poin yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Harus memiliki maklumat yang memuat dua hal, yaitu komitmen untuk memberikan pelayanan dan kesiapan untuk mendapat sanksi bila tidak memberikan pelayanan optimal,” terang Ridho.

Biarpun sederhana, dalam penilaian Ombudsman, maklumat tersebut memiliki point cukup besar, yaitu 12 point.

Selain itu, tambah Ridho, Dinas Dukcapil Lombok Barat juga harus menyediakan ruangan untuk layanan khusus bagi warga yang berkebutuhan khusus, bisa berbentuk ruangan laktasi (menyusui, red, satu meja atau bangku yang diperuntukkan khusus buat lansia (lanjut usia, red) dan penyandang disabilitas .

“Dinas juga harus menyiapkan pelayanan khusus, tidak mesti pegawai yang hanya melayani khusus ke mereka, tapi bisa berperan ganda,” terang Ridho.

Ombudsman juga memberi perhatian khusus kepada pengelolaan pengaduan.

“Untuk hal itu, yang dinilai adalah sarana dan petugas, prosedur dan mekanisme pengaduan, jangka waktu responnya, dan penilaian kinerja dengan indeks kepuasan masyarakat,” pungkas Ridho.

Ridho pun mengingatkan agar Disdukcapil tetap memperhatikan seluruh informasi yang layak disebarkan sambil tetap mengedepankan partisipasi masyarakat. Penyebaran informasi itu, menurut Anggota Ombudsman NTB itu bisa berbentuk brosur atau website.

“Yang penting masyarakat tahu informasi, baik itu mengenai syarat dan alur, dari desk mana ke desk mana, waktu, dan tarif. Kalau gratis, diumumkan gratis,” pinta Ridho.

Menyambut penilaian itu, Kepala Sub Bagian Program Dinas Dukcapil, H. Taufikurrahman mengaku pelayanan pengaduan tersebut sesungguhnya sudah tersedia.

“Tapi belum di-SK-kan sesuai permintaan Ombudsman,” terang Taufik sambil memastikan bahwa maklumat pelayanan yang berpoint besar pun sudah tersedia dan sudah di pampang saat pemeriksaan ombudsman yang pertama tahun lalu.

Di tempat yang sama, Bupati Lombok Barat mengingat jajaran Dinas Dukcapil agar lebih peduli terhadap pelayanan.

“Kerja Dukcapil adalah pelayanan di mana potret penilaian juga ada di pelayanan. Baik buruknya penilaian ada di situ,” pinta Fauzan.

Fauzan pun menjanjikan untuk mendekatkan pelayanan, pihaknya akan membentuk 3 UPT (Unit Pelayanan Teknis) yang meliputi satu UPT untuk Kecamatan Gunungsari – Batulayar, satu UPT untuk Kecamatan Narmada – Lingsar, dan satu UPT untuk Kecamatan Sekotong – Lembar.

“Sedangkan Kecamatan Kediri, Labuapi, Labuapi, dan Gerung bisa dilayani di Kantor Dinas yang lebih dekat,” terang Fauzan.

Selain UPT, Fauzan juga merencanakan di tahun 2020 akan membangunkan kantor untuk Dinas Dukcapil.

“Mestinya tahun ini bisa, tapi karena ada dinas yang lebih membutuhkan dan kemampuan fiskal yang terbatas, insya Allah tahun depan,” pungkas Fauzan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, menurut Fauzan, saat ini juga sedang mengkaji untuk memberikan “uang duka” yang akan diambilkan melalui pos anggaran bantuan sosial, asalkan keluarga yang meninggal menguruskan Akta Kematian keluarganya di Dinas Dukcapil.


Editor:Bayu
Loading...

560 Peserta ikuti Pembukaan MTQ 28 Lombok Barat





Lombok Barat - Ditandai dengan pemukulan bedug oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat HM. Taufiq didampingi Wabup Lombok Barat terpilih Hj Sumiatun dan Ketua DPRD Lombok Barat M Kafali Musabaqah Tilawatil Qur’an ke 28 Kabupaten Lombok Barat dibuka, Sabtu (16/3/2019) malam di Lapangan Umum Kuripan.

Pembukaan juga dihadiri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Lobar, tokoh agama, tokoh masyarakat, para camat dan para kafilah MTQ dari 10 kecamatan yang ada di Lombok Barat. Meski upacara pembukaan diwarnai dengan gerimis tak menyurutkan antusias warga masyarakat Kuripan untuk menyaksikan secara langsung MTQ yang digelar setiap empat tahun sekali tersebut.

Ketua panitia penyelenggara yang juga Ketua Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran (LPTQ) Lombok Barat Dr. H. Fathurrahim menyatakan, secara keseluruhan peserta MTQ ke 28 ini mempertandingkan, 8 cabang yang dibagi dalam 6 majlis dengan jumlah peserta sebanyak 560 peserta dengan tambahan official 60 orang dan ditambah dengan dewan hakim.

“Melalui MTQ ini bertujuan untuk merajut ukhuwah Islamiyyah di bumi Lombok Barat,” ujar Fathurrahman.Pada kesempatan tersebut dilakukan pelantikan Dewan Hakam oleh Sekretaris Daerah Lombok Barat yang sebelumnya dibacakan Surat Keputusan tentang penunjukan Dewan Hakam dalam MTQ ke 28 tahun 2019.

Para peserta selama berlangsungnya MTQ diinapkan di perumahan penduduk yang ada di Desa Kuripan. Sementara untuk para Dewan Hakam disiapkan satu perumahan khusus. Adapun tema MTQ ke 28 yakni “Dengan MTQ ke 28 Kabupaten Lombok Barat kita bangun Lombok Barat dengan hati guna mencetak generasi Lombok Barat yang Qurani”.

Sekretaris Daerah Lombok Barat Ir.HM. Taufiq, M.Sc menyatakan, Prestasi kafilah MTQ asal Lombok Barat cukup menonjol dan seringkali menjuarai lomba serupa di ajang MTQ tingkat provinsi NTB bagan nasional.

“Lombok Barat berkali-kali secara berturut-turut menjuarai MTQ Provinsi dan cukup disegani oleh peserta dari 10 kabupaten/kota se NTB. Apalagi Lombok Barat pada bulan Oktober 2019 ini akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat provinsi NTB,” ujar HM Taufiq.Karena itu HM Taufiq memberikan semangat dan dorongan kepada peserta MTQ Kabupaten Lombok Barat yang turut berlaga pada MTQ`ke 28 ini.

“Saya berharap para peserta dapat menunjukkan penampilan i terbaiknya untuk melahirkan prestasi terbaik pada MTQ ke 28 tingkat provinsi NTB di Lombok Barat,” tutup Sekda.


Editor:Bayu
Loading...

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.