Menu Right

Top Social Icons

Slider Area 1

Slider Area 2

Slider Area 3

Responsive Full Width Ad

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Politik

Ekonomi Bisnis

Latest Updates

Kemenag RI

Kesehatan

Ekonomi Bisnis

Ntb

Mataram

Lombok Barat

Lombok Timur

Lombok Tengah

Lombok Utara

Selasa, 25 Juni 2019

Humas Merupakan Corong dari Sebuah Lembaga atau Instansi

Komang Sri Marheni, S.Ag, M.Si Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar saat memberikan materi di depan 30 peserta Diklat Kehumasan Kementerian Agama Provinsi Bali, NTB dan NTT

Mataram - Pemaparan materi yang disampaikan para narasumber pada Diklat Kehumasan Kementerian Agama Provinsi Bali, NTB dan NTT terus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Tiga puluh peserta Diklat Kehumasan dengan penuh ketekunan dan disiplin yang tinggi mengikuti jalannya kegiatan Diklat.

Dihari kedua kegiatan Diklat Kehumasan adalah giliran Komang Sri Marheni, S.Ag, M.Si Kepala Kantor Kemenag Kota Denpasar untuk membangun Personal Goal Setting (PGS) – Mendukung Reputasi Organisasi” didepan 30 peserta Diklat Kehumasan Kementerian Agama Provinsi Bali, NTB dan NTT yang direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) hari dari tanggal 17 sampai dengan 22 Juni 2019 di Kampus II Balai Diklat Keagamaan Denpasar.

“Untuk membangun citra Organisasi adalah merupakan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) secara keseluruhan, karena humas adalah merupakan corong dari sebuah Lembaga/Instansi tersebut” papar Komang Sri Marheni dalam penyampaian materinya, “Baik buruknya Organisasi secara keseluruhan,baik dari sisi produk, pelayanan dan administrasinya akan terlindungi dari pelaksanaan fungsi manajemen hubungan antara sebuah organisasi dengan seluruh publik (stakeholder)” tambah Ibu Komang.

Membangun Personal Goal Setting (PGS) menurut Komang Sri Marheni selain untuk memahami tujuan Instansi, juga harus berpedoman kepada aturan yang mendasari, membuat target, rencana kerja, pahami kendala, selanjutnya melakukan kerja, melakukan perubahan, menciptakan inovasi, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil kerja dan evaluasi.

“Ada 2 (dua) peran ganda Humas Pemerintah, (1) Fungsi keluar dan (2) Fungsi Kedalam” lanjut disampaikan Komang Sri Marheni, dan yang dimaksudkan Fungsi Keluar adalah berupaya untuk memberikan informasi atau pesan sesuai dengan kebijaksanaan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan , intonasi dan terpercayanya tujuan bersama.(*)

Editor : Bayu
Loading...

Kanwil kemenag NTB ikuti Diklat Kehumasan Menuju Profesionalitas di Denpasar

Foto bersama peserta Diklat Kehumasan Menuju Profesionalitas

Mataram - Sebelas Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti Diklat Kehumasan yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Kegiatan Diklat Kehumasan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar.

Sebelas peserta Diklat Kehumasan utusan Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan Balai Diklat Keagamaan Denpasar adalah utusan dari Kementerian Agama Kabupaten Kota se Provinsi NTB, kecuali dari Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara tidak termasuk menjadi peserta Diklat, satu peserta dari Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, satu utusan dari UIN Mataram dan satu peserta dari STAHN Gde Pudja Mataram.

“Kehadiran itu penting sebagai langkah awal dalam membentuk dan meningkatkan kedisiplinan, mari kita bersama untuk memikirkan bagaimana sehingga jalannya kegiatan ini menjadi semakin baik”, ucap Kepala Balai Diklat Keagamaan Dr. H. Jafar, M.Pd saat menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi dimulainya kegiatan Diklat ini di Kampus II Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang akan berlangsung selama 6 (enam) hari dari tanggal 17 sampai dengan 22 Juni 2019.

Lebih lanjut H. Jafar menyampaikan bahwa peranan Humas di Lembaga/Instansi sangat penting, maka sangat diharapkan berpenampilan menarik, punya citra yang bagus, dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa dan ucapan yang enak didengar, “Dalam setiap kata yang disampaikan agar mempunyai makna yang luas”, ujar H. Jafar dalam arahannya di depan peserta Diklat.

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Drs. I Made Winata dalam laporannya menyampaikan bahwa selain Diklat Kehumasan, juga ditempat yang sama dilaksanakan Diklat Teknis Tata Naskah Dinas Angkatan III Kementerian Agama Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah peserta masing-masing Diklat sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan di latar belakangi bahwa setiap Pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sesuai dengan standar jabatan yang dipersyaratkan, “Yang berhak mengikuti Diklat dalam pengembangan kompetensi ini selain PNS Kementerian Agama, juga diperuntukkan bagi Non Pegawai Aparatur Sipil Negara (NPASN), Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkup Kementerian Agama dan Tokoh Masyarakat”, papar I Made Winata.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Diklat ini menurut I Made Winata adalah selain untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, juga untuk menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu, memantapkan orientasi sikap dan semangat pengabdian serta untuk menciptakan pegawai yang berkualitas, profesional, berintegritas dan bertanggung jawab.

Editor : Bayu
Loading...

Kakanwil Kemenag NTB Tegaskan Guru Harus Menyesuaikan Diri Dengan Sistem Pendidikan

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Nasruddin membuka secara resmi kegiatan Peningkatan Profesi Guru Agama Hindu Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK se Provinsi NTB

Mataram
- Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Nasruddin membuka secara resmi kegiatan Peningkatan Profesi Guru Agama Hindu Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK se Provinsi NTB. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa satu bulan yang lalu.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Nasruddin membuka secara resmi kegiatan Peningkatan Profesi Guru Agama Hindu dari Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK yang pesertanya dari Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan Bidang Hindu di Same Hotel Sayang-sayang Mataram (Rabu, 12-6-2019).

Dilaksanakannya kegiatan ini dilatar belakangi dari tujuan sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan Pemerintah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Mengingat kegiatan ini sangat penting, diharapkan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dari sejak dibukanya kegiatan ini sampai dengan berakhirnya nanti pada tanggal 14 Juni 2019”, ucap H. Nasruddin saat menyampaikan sambutan pada acara Pembukaan Kegiatan Peningkatan Profesi Guru Agama Hindu didepan 40 peserta kegiatan dan undangan lainnya.

Berbicara tentang pendidikan ini tidak pernah habis-habisnya, lanjut H. Nasruddin, sepanjang dunia ini ada yang namanya pendidikan ini juga tetap berkembang dan tetap harus dijalankan, “Mari kita bangun pendidikan ini dengan baik agar betul-betul mencapai sasaran yang diinginkan, maka tidak ada kata lain kita selaku Guru tentunya harus menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada”, tegas H. Nasruddin.

Sebelumnya Ketua Panitia Penyelenggara Desak Ayu Witari Dewi dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari Guru Agama Hindu Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK utusan dari Kabupaten Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan akan berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 sampai dengan 14 Juni 2019 yang kegiatannya difokuskan di Same Hotel Sayang-sayang Mataram.

Menurut Desak Ayu Witari Dewi, kegiatan ini akan dilaksanakan dengan sistem pemaparan materi oleh 5 (lima) narasumber dari Dirjen Kemenag RI, Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Lembaga Kepribadian Compass Training Academy, Dikbud Provinsi NTB dan IKIP Mataram, dan diskusi antara narasumber dengan Peserta.(*)

Editor : Bayu
Loading...

Kemenag NTB Hadiri Halal Bihalal dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pengatapan Halaman MAN 1 Mataram

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pengatapan Halaman MAN 1 Mataram oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB H. Nasruddin didampingi Kepala MAN 1 Mataram dan Kepala Kemenag Kota Mataram
Mataram - Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pejabat Eselon III Kanwil Kemenag Provinsi NTB menghadiri acara Halal Bihalal yang dirangkai dengan peletakan batu pertama pengatapan halaman MAN 1 Mataram (Selasa, 11-6-2019)

Halal Bihalal adalah merupakan wujud dari permintaan maaf atas segala kesalahan dan khilaf yang selalu dilakukan setiap manusia, lebih-lebih pada bulan Syawal atau setelah usai melaksanakan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan. Pada acara Halal Bihalal yang digelar MAN 1 Mataram ini dirangkai dengan peletakan batu pertama pembangunan atap halaman MAN 1 Mataram oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB H. Nasruddin.

“Banyak hal yang dapat dipetik dalam bulan Ramadhan seperti pembelajaran pendidikan dapat membuat kita semakin maju dan matang dalam menghadapi kehidupan kedepannya”, ucap Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Nasruddin pada saat menyampaikan sambutan dalam acara Halal Bihalal dan peletakan batu pertama pembangunan pengatapan halaman MAN 1 Mataram.

H. Nasruddin juga menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada ASN dilingkungan MAN 1 Mataram dan pada masyarakat Kota Mataram pada umumnya atas segala dukungan dan kontribusinya, “Terima kasih atas semua dukungannya, baik dukungan berbentuk do’a dan pikiran maupun dukungan yang sifatnya finansial sehingga rencana pembangunan pengatapan yang sejak dua tahun yang lalu kita sudah rencanakan”, disampaikan H. Nasruddin.

Sebelumnya, Kepala MAN 1 Mataram H. Syukri dan Ketua Komite MAN 1 Mataram sama-sama menyampaikan terima kasih kepada semua ASN dan masyarakat yang sudah mendukung pembangunan pengatapan halaman ini baik berupa pikiran maupun finansial, “Hanya syukur yang dapat kami sampaikan atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT selama saya menahkodai MAN 1 Mataram ini” ucap H. Syukri.

Acara Halal Bihalal dan pembangunan pengatapan halaman MAN 1 Mataram ini, selain dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB yang didampingi Pejabat Eselon III Lingkup Kanwil Kemenag Provinsi NTB, juga dihadiri Kepala Kemenag Kota Mataram H. Burhanul Islam, Kepala Madrasah se Kota Mataram dan seluruh Karyawan/wati MAN 1 Mataram termasuk para Guru pada MAN 1 Mataram.

Editor : Bayu
Loading...

99,8 % ASN Kanwil Kemenag NTB Masuk di Hari Pertama Pasca Libur Idul Fitri

Upacara apel pagi pasca libur hari raya idul Fitri di lingkup kanwil Kemenag NTB

Mataram - Dari seratus dua puluh tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kanwil Kemenag Provinsi NTB, 5 (lima) yang tidak dapat masuk di hari pertama setelah libur panjang Idul Fitri 1440 H/2019 M. Dari 5 orang ASN yang tidak masuk 3 sedang menjalankan cuti dan 2 orang lainnya dalam keadaan sakit/kurang sehat.

Tingkat disiplin yang ditunjukkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat tinggi, terlihat dari jumlah ASN yang hadir pada hari pertama masuk kerja setelah menjalankan libur panjang Idul Fitri 1440 H/2019 M, dari 127 ASN dan 26  yang Non ASN hanya 5 orang yang tidak dapat hadir di hari pertama masuk kerja ini, itu pun dikarenakan 3 orang sedang menjalankan cuti dan 2 orang lagi dalam keadaan kurang sehat/sakit.

“Terima kasih kepada semua ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah hadir untuk pertama kali masuk kerja setelah cuti bersama dalam libur panjang Idul Fitri 1440 H/2019 M” ucap Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB H. Nasruddin dalam amanatnya pada saat menjadi Pembina Upacara Apel Pagi Masuk Kerja, dimana di hari pertama ini langsung dipantau oleh 4 Pejabat dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sebulan lamanya kita bertalbiyah, lanjut H. Nasruddin, diberikan pendidikan untuk menahan hawa nafsu menguji kesabaran kita, “Semoga ujian yang diberikan Allah SWT selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan akan membawa dampak yang akan membawa kebaikan terutama kepada diri kita pribadi dan masyarakat pada umumnya”, harap H. Nasruddin.

H. Nasruddin juga menyampaikan bahwa bulan Syawal adalah merupakan bulan untuk lebih mempererat tali silaturahmi,karena silaturahim adalah merupakan kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam diri seseorang, “Agama memerintahkan kita untuk terus bersilaturahmi, untuk itu mari kita secara terus menerus memelihara silaturahmi ini”, papar H. Nasruddin.

Lebih ditegaskan untuk bagaimana kita melangkah ke Kantor ini hanya untuk Allah SWT, dan meniatkan untuk meningkatkan, menjalin dan memelihara tali silaturahmi, “Jangan pernah berpikir untuk merenggangkan tali silaturahmi sesama kita, apalagi untuk memutuskan tali silaturahmi ini”, tegas H. Nasruddin.

Selain apel masuk kerja yang secara rutin dilaksanakan, pada hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Idul Fitri juga seluruh ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat bersalam-salaman sebagai wujud bentuk dari maaf memaafkan sesama ASN di awal bulan syawal ini, kristal-kristal kecil pun terlihat jatuh menyusuri pipi para ASN dalam haru kemenangan.(*)

Editor : Bayu
Loading...

Permabudi NTB Gelar Dharmasanti Waisak

Suasana perayaan dharmasanti waisak yang dihadiri ribuan umat Budha di Gedung Hakka Narmada

Lombok Barat - Untuk mengokohkan kerukunan umat beragama, Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) NTB kemarin (23/6) menggelar Dharmasanti Waisak 2563 BE di Gedung Hakka Narmada. Kegiatan yang dihadiri tokoh lintas agama ini diyakini akan menjadi momentum untuk memupuk dan menjaga toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Baik antar sesama umat Budha maupun antar pemeluk agama yang ada di NTB.

“Melalui Dharmasanti Waisak ini, kami ingin mewujudkan tri kerukunan hidup umat beragama. Mulai dari kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah,” jelas ketua panitia Herryono Soegiarto.

Dalam kegiatan dharmasanti waisak tahun ini, panitia mengundang sekitar 2.000 warga umat Budha dari berbagai majelis yang ada di NTB. Namun jumlah warga yang hadir melebihi undangan panitia. Diperkirakan 3.500 Umat Budha hadir menyesaki Gedung Hakka Narmada. Ini menjadi pertanda antusiasme warga Budha untuk menjalin kekeluargaan dengan sesamanya.

Herryono juga menyampaikan, melalui peringatan waisak tahun ini, berbagai rangkaian kegiatan sebelumnya telah dilakukan Permabudi NTB. Mulai dari bakti sosial membagikan santunan di panti asuhan, buka puasa bersama anak yatim dan lansia di Gelangsar Gunungsari, penanaman 1.000 mangrove di Dusun Cemara Desa Lembar Selatan, perayaan detik-detik waisak di beberapa vihara, hingga puncak perayaan dharmasanti waisak.

Untuk kegiatan kemarin, sejumlah bintang tamu dan tokoh luar daerah ikut hadir. Ada juga pementasan seni dan hiburan seperti tim tari drama kolosal Budha Lombok Utara, penampilan Gus Teja dan Ayu Saraswati, artis asal Bali,MC asal Surabaya, tim tari INLA, serta beberapa bintang tamu lainnya.

Sementara tamu undangan yang hadir diantaranya Ketua Permabudi pusat Prof. Philips, Dirjen Bimas Umat Buddha Kementerian Agama Caliadi, Bimas Kakanwil kemenag NTB Haryadi Satyawira, pihak Korem 162/WB, FKUB, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB hingga beberapa tamu undangan lainnya.

“Esensi dari perayaan ini harus membangun silaturahmi antar umat beragama. Karena kita sebagai bangsa yang majemuk, kerukunan menjadi hal yang penting untuk membangun bangsa ini,” jelas Bimas Umat Buddha Kementerian Agama Caliadi.

Sedangkan Bimas Umat Budha Kakanwil kemenag NTB Haryadi Satyawira melalui kegiatan ini juga sekaligus menjadi ajang trauma healing bagi umat Budha NTB yang terdampak gempa. Misalnya saja di wilayah Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, dan Lombok Timur. Mengingat, sebagian besar umat Buddha yang tinggal di wilayah tersebut merasakan dampak langsung akibat gempa yang mengguncang Agustus 2018 lalu. “Harapan kami kegiatan ini bisa berlangsung meriah setiap tahun untuk merefleksikan jati diri umat Buddha saat perayaan waisak,” timpal anggota Permabudhi NTB Japra Saparindi.

Editor:Bayu
Loading...

Peluang NTB Gaet Wisatawan Uzbekistan Terbuka Lebar

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Barat (NTB) Dewantoro Umbu Joka

Mataram - Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Barat Dewantoro Umbu Joka menilai peluang NTB menggaet kunjungan wisatawan asal Uzbekistan terbuka lebar dalam upaya mendorong pariwisata halal di provinsi itu.

"Kita belum tahu seperti apa nanti, karena memang selama ini wisatawan Uzbekistan masih sedikit ke Indonesia. Tapi, kalau melihat potensi pariwisata NTB di jual ke Uzbekistan cukup besar peluangnya," ujar Umbu di Mataram, Selasa.

Menurutnya, kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Uzbekistan, khususnya Provinsi Bukhara dalam pengembangan pariwisata halal patut diapresiasi oleh semua pihak. Karena akan membuka pasar baru antara kedua wilayah. Terlebih kedua negara dan kedua provinsi Bukhara serta NTB sama-sama memiliki penduduk mayoritas muslim.

"Ini bagus untuk perkembangan pariwisata, karena Uzbekistan mau belajar seperti apa pengelolaan pariwisata halal. Apalagi disana ada makam Imam Bukhari," terangnya.

Menurutnya, potensi yang bisa digarap dengan Uzbekistan, yakni wisata Umroh. Di mana jemaah Umroh NTB bisa melakukan wisata ke Uzbekistan seusai melaksanakan Umroh di Arab Saudi.

"Ini bisa jadi poin yang bagus. Bagaimana kita bisa mengunjungi Uzbekistan seusai Umroh dari Jeddah ke Uzbekistan atau bisa juga sebaliknya sebelum Umroh ke Uzbekistan dulu. Apalagi saat ini mereka Uzbekistan memiliki penerbangan langsung dari Jakarta - Uzbekistan," jelas Umbu.

Umbu, menyatakan dengan terbukanya peluang antara NTB dan Uzbekistan itu, maka upaya NTB meningkatkan kunjungan wisatawan asal negara itu menjadi terbuka lebar.

"Jadi tidak hanya wisatawan Timur Tengah, tapi wisatawan dari Asia Tengah, seperti Uzbekistan ini bisa kita dapat," katanya.

Diketahui, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah dan Wakil Direktur Pertama Departemen Regional Provinsi Bukhara, Khakimov disaksikan Sekretaris Kedutaan Besar Uzbekistan untuk Indonesia Muzaffar S Abdulla Azimov menyepakati kerjasama pariwisata, khususnya pariwisata halal.

Sekretaris Kedutaan Besar Uzbekistan untuk Indonesia Muzaffar S Abdulla Azimov, mengatakan kerjasama antara Uzbekistan dengan Pemprov NTB itu, dalam rangka membangun kerjasama wisata halal atau halal tourism khususnya antara NTB dengan Provinsi Bukhara.

"Uzbekistan dan Indonesia, khususnya NTB memiliki banyak kesamaan. Baik itu budaya, agama karena sama-mama mayoritas beragama Islam. Bahkan ada sejumlah kosa kata yang sama dengan Uzbekistan," ujar Muzaffar S Abdulla Azimov.

Ia menjelaskan, dalam kerjasama itu kedua daerah NTB dan Bukhara akan saling mempromosikan sejumlah potensi wisata halal yang dimiliki. Selain itu, pembangunan sejumlah infrastruktur seperti hotel, juga akan menjadi perhatian kedua daerah tersebut.

Sebagai tahap awal kerjasama ini katanya, pihak Uzbekistan khususnya Provinsi Bukhara akan mempelajari pengelolaan wisata halal yang ada di NTB. Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia.

"NTB merupakan daerah tepat. Sehingga, dalam perkembangannya ke depan, akan banyak wisatawan Uzbekistan yang datang ke NTB atau sebaliknya," terangnya.

Menurut Muzaffar, nantinya Uzbekistan bisa belajar dan menerapkan seluruh sistem pengelolaan wisata halal di Bukhara.

"Kami punya "direct flight" dari Jakarta ke Taskins,Uzbekistan. Ini tentu dapat memudahkan akses antar kedua negara," katanya.

Editor:Bayu
Loading...

Kantor BRI, Dinas Sosial dan Kantor Bupati Lotim di Demo AKRA



Lombok Timur - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Kedaulatan Rakyat (AKRA) Lombok Timur melakukan aksi ke kantor Cabang BRI Selong, Kantor Dinas Sosial Lotim dan Bupati Lotim, Senin (24/6). Terkait dengan masalah penyaluran program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat penerima manfaat yang disinyalir terjadi permasalahan di lapangan.

Dalam aksinya massa AKRA yang merupakan gabungan dari Garis Demokrasi, Serikat Masyarakat Selatan (SMD) Lembaga Advokasi Untuk Demokrasi (LARD) NTB. Dengan membawa spanduk, selebaran dan pamflet dengan berbagai macam tulisan yang intinya meminta kepada Bupati,Aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus BPNT karena disinyalir ada dugaan penyimpangan dalam penyaluran.

Sawaludin, Selaku Koordinator Umum aksi dalam orasinya menegaskan pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dengan adanya program Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan didalamnya ada Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang tentunya dihajatkan untuk masyarakat di Indonesia yang kurang mampu. Termasuk di Lotim.

Namun dalam praktek dilapangan justru oknum dari para Sumber Daya Manusia (PKH) di Lotim disinyalir banyak mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dan menjadikan kesempatan untuk berbisnis. Sehingga ini tidak bisa dibiarkan, karena tentunya merugikan masyarakat penerima BPNT tersebut.

"Seharusnya petugas SDM PKH menjadi pengawas dalam penyaluran BPNT kepada masyarakat, bukan malah menjadikan program BPNT sebagai usaha dan lahan bisnis, sehingga ini tentunya tidak bisa dibiarkan," tegas Sawaludin dalam orasinya.

Selain itu, para massa aksi juga meminta kepada pihak pemerintah untuk menyetop BRI sebagai bank penyalur dana BPNT yang dimana BRI diduga ikut bermain di dalamnya, dengan disinyalir melakukan pemotongan dana BNPT masyarakat dalam setiap kali pengambilan dana bantuan tersebut, dengan melalui agen brilink yang ada.

"Kami minta kepada pemerintah pusat untuk menghentikan pihak BRI sebagai bank penyalur dana BPNT," teriak Sawaludin lagi.

Orator aksi lainnya, Adra Ashadi maupun Sayadi dalam aksinya meminta kepada Dinas Sosial Lotim dan Bupati Lotim untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial agar semua SDM PKH di Lotim untuk diberhentikan. Dengan dilakukan pergantian pendamping SDM PKH yang baru agar permasalahan program BNPT ini bisa tuntas.

" Untuk mengclearkan permasalahan BPNT di Lotim sebaiknya seluruh SDM PKH di Lotim diputihkan dengan kemudian mengangangkat yang baru, karena kalau masih SDM PKH yang ada saat ini tentunya persoalan tetap akan terjadi seperti saat ini," kata Andra Ashadi dalam orasinya.

Begitu juga halnya Korlap aksi, Sayadi dengan tegas mengatakan kalau dirinya menduga dan mensinyalir ada oknum-oknum SDM PKH dan pihak BRI yang diduga ikut bermain dalam masalah BPNT ini. Dengan tentunya mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam BNPT.

"Kami minta agar aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan dan pemotongan dana BPNT yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Sayadi.

Kemudian aksi yang dilakukan AKRA Lotim diterima Kepala BRI Cabang Selong, Bayu dengan menjelaskan kalau pihak BRI tidak pernah melakukan pemotongan terhadap masyarakat yang memperoleh bantuan BPNT dalam setiap transaksinya.

Begitu juga Agen Brilink bukan merupakan karyawan BRI, akan tetapi pengusaha yang bekerjasama dengan pihak BRI, dengan berasal dari berbagai kalangan.Sedangkan adanya pemotongan sebesar Rp 5000 yang dilakukan pihak Agen Brilink itu sebagai transportasinya sesuai dengan kesepakatan yang ada.

"Tidak benar kalau kami melakukan pemotongan BNPT setiap penarikannya,silahkan saja masyarakat melakukan penarikan di BRI tidak ada pemotongan," tegasnya.

"Kalau ada agen brilink yang melakukan penyimpangan maka pihak BRI akan mengambil atau menyita mesin gesek  tersebut," tandas Bayu.

Kemudian massa aksi melanjutkan aksinya ke kantor Kejaksaan, Bupati dan Dinas Sosial Lotim dengan menyampaikan aspirasinya. Setelah di kantor BRI Cabang Selong diterima pimpinan BRI dan diberikan penjelasan.

Sementara di depan kantor Bupati Lotim, massa aksi diterima Kabid Pengendalian Sosial, Huzaiffah dengan me,menjelaskan bahwa pihaknya sudah tegas masalah ini dengan memerintahkan pendamping SDM PKH tidak menjadi agent dan melakukan pemotongan apapun bentuknya.

Selain itu, Pemda melakukan evaluasi pada bulan juli sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah daerah. Begitu juga Kemensos telah memerintahkan melalui surat edaran bahwa KPM yang menerima bantuan untuk ditempel guna melihat wajar atau tidak wajar penerimanya.

"Kalau ada SDM PKH yang ikut bermain dalam masalah bantuan BPNT ini pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan main yang ada," tegas Huzaifah.

Setelah puas menyampaikan aspirasi, kemudian massa aksi menyampaikan pernyataan sikap lalu membubarkan diri dengan tertib dengan akan datang kembali melakukan aksi kalau tuntutan tidak direspon.

Pewarta : Saka Aza
Editor : Bayu
Loading...

Pilkada Kota Mataram 2020,Dukungan untuk Makmur Said Terus Berdatangan

Makmur Said dan Jubir MIM ,Husni Fahri sedang berbincang dng relawan ( kaos merah ) usai serahkan dukungan

Mataram - Kepastian mantan Sekda Kota Mataram, H Lalu Makmur Said maju di Pilkada kota Mataram 2020 kian jelas.

Relawan Makmur Said secara sukarela mengumpulkan KTP. Ini syarat maju lewat jalur independen. Menariknya, diantara dukungan itu banyak dari kalangan muda.

Juru Bicara Tim Pemenangan Makmur Said, Husni Fahri  menjelaskan, sejak beberapa pekan terakhir berjalan hingga saat ini tim relawan Makmur Said sudah mengumpulkan tak kurang dari ribuan KTP dari enam kecamatan di Kota Mataram.

"Hari ini, sudah terkumpul 6.800 KTP lebih. Baik yang diserahkan ke relawan maupun yang datang dari masyarakat sendiri ke Rumah Pemenangan Makmur Said. Tentu ini di atas ekspektasi kami karena baru beberapa pekan berjalan, ternyata animo dukungan cukup besar untuk Pak Makmur Said," kata Husni, Senin Sore ( 24/6 )

Husni menjelaskan, tim relawan Makmur Said yang didominasi kalangan milenial juga mendapat apresiasi dari milenial. Mereka ikut memberikan KTP.

"Jadi KTP yang masuk akan didata, kemudian kita lakukan cross check atau verifikasi langsung ke alamat tertera. Sehingga kita dapat dukungannya
riil by name by address," kata Husni.

Menurutnya, cross check atau verifikasi langsung itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya KTP ganda, atau muncul sanggahan di kemudian hari tentang dukungan untuk jalur Independen.

Hal ini juga akan terus dilakukan untuk KTP lainnya yang menyusul masuk ke Rumah Pemenangan Makmur Said.

"Kita harus pastikan bahwa KTP yang terkumpul memang bentuk dukungan.Atas kesadaran pemilik KTP sendiri atau kesadaran pemilihnya, dengan pernyataan yang tertulis," katanya.

Seperti diketahui untuk maju dalam Pilkada kota Mataram, maka calon Independen setidaknya harus bisa mengumpulkan sekitar 24 ribu KTP
dukungan.

Husni menegaskan, hal itu akan dilakukan tim pemenangan Makmur Said. Bahkan tim menargetkan bisa mengumpulkan lebih dari 30 ribu - 35 ribu KTP Dukungan, hingga menjelang pendaftaran ke KPUD kota Mataram, September 2019 mendatang.

KTP Dukungan yang terkumpul tersebut juga ditargetkan tersebar di sejumlah wilayah di Kota Mataram dengan merata.

"Ya melihat trend dan animo saat ini, kami optimistis target bisa tercapai dan pak Makmur Said bisa maju sebagai calon Walikota dari jalur independen," tegasnya.

Menakar Animo Partisipasi Pemilu
Husni menekankan, langkah mengumpulkan KTP Dukungan untuk Makmur Said saat ini bukan semata mengejar persyaratan maju sebagai calon
Independen, tapi sekaligus untuk menakar animo dan kepedulian masyarakat warga kota Mataram terhadap pesta demokrasi Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang.

"Jadi selain turun mengumpulkan KTP dukungan, relawan kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada kota Mataram, sehingga ada kesadaran politik masyarakat untuk mau berpartisipasi menggunakan hak pilih mereka kelak," ujarnya.

Menurutnya, hal ini merujuk pada Pilkada Kota Mataram lima tahun lalu, dimana partisipasi pemilih tergolong masih rendah dibanding jumlah wajib pilih yang ada di kota ini.

Ia mengimbau agar generasi muda Kota Mataram tak acuh pada politik, apalagi dalam gelaran pesta demokrasi yang menentukan arah pembangunan Kota Mataram ini lima tahun ke depan.

"Sebab, satu suara akan sangat menentukan bagaimana kota Mataram kedepan," katanya.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi memberikan dukungan kepada H Lalu Makmur Said sebagai calon Walikota Mataram melalui jalur independen, bisa datang langsung ke Balai  Pemenangan atau MIM Center di Jalan Ade Irma Suryani No. 82 ( Depan Masjid Al Falah ) Monjok -Mataram.

H Lalu Makmur Said MM merupakan mantan Sekda Kota Mataram periode 2006
hingga 2016. Birokrat yang sudah puluhan tahun mengabdi di Pemkot Mataram ini mengerti benar bagaimana membawa Kota Mataram ke arah yang lebih baik lima tahun ke depan.

Nama Makmur Said juga masih membekas dan dikenang masyarakat kota Mataram, termasuk juga para ASN lingkup Pemkot Mataram. Dengan bekal tersebut, maju di Pilkada Kota Mataram 2020 melalui jalur independen tampaknya bukan hal yang terlampau sulit bapak murah senyum ini.(*)

Editor : Bayu
Loading...

Senin, 24 Juni 2019

Dana Alokasi Khusus Kota Mataram Terancam ditarik

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kota Mataram H Mahmuddin Tura
Mataram - Dana alokasi khusus (DAK) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terancam ditarik apabila hingga Juli 2019, sejumlah proyek yang bersumber dari DAK belum juga terkontrak.

"Jika sampai Juli, proyek DAK belum juga terkontrak dan Agustus tidak ada perubahan maka uang DAK akan ditarik pemerintah pusat," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kota Mataram H Mahmuddin Tura di Mataram, Senin.

Dikatakannya, besaran DAK Kota Mataram 2019 sekitar Rp97,6 miliar untuk beberapa kegiatan diantaranya pembangunan proyek jalan di PUPR, penataan objek wisata Pantai Ampenan di Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan ada juga di Dinas Perdagangan terkait rehabilitasi Pasar ACC.

"Dari beberapa kegiatan proyek DAK 2019, hanya proyek jalan yang tendernya sudah tuntas melalui enam paket, sementara sisanya belum," katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya telah memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang belum melaksanakan proses tender terhadap proyek yang anggarannya bersumber dari DAK.

Minimal, OPD yang belum ini bisa segera menyerahkan dokumen ke ULP (unit layanan pengadaan), agar awal Juli paling lambat semua proyek DAK tersebut sudah ditender dan terkontrak.

"Kami memberikan kesempatan sampai akhir minggu ini, sebab untuk DAK tidak ada toleransi. Apabila belum terkontrak bulan Juli maka uang akan dibekukan," katanya.

Menurutnya, dari hasil pertemuan dengan sejumlah OPD yang belum melaksanakan tender rata-rata kendala yang dihadapi adalah dokumen, rata-rata konsultan perencana masih berkonsultasi dengan Dinas PUPR.

Karena itu, diharapkan pihak PUPR bisa lebih aktif lagi melayani mereka, bila perlu hari itu mereka konsultasi maka hari itu juga harus diselesaikan. Pihak konsultan perencana juga diminta setelah menyerahkan dokumen konsultansi langsung datang lagi mengambil hasilnya.

"Kadang-kadang 'penyakitnya' ada di situ. Setelah menyerahkan dokumen dan telah diperiksa, sudah lama baru dicari lagi oleh konsultan untuk datang konsultasi lagi," katanya.

Padahal, kata mantan Kepala Dinas PUPR Kota Mataram ini, biasanya perbaikan hanya dilakukan sedikit saja dan paling umum dikoreksi PUPR adalah rencana anggaran belanja (RAB), penyesuaian harga dengan standar harga pemerintah.

"Kalau masalah gambar, 80 persen sudah hak cipta dari desainernya. Kecuali ada hal-hal teknis yang tidak sesuai, barulah kami koreksi," katanya.

Editor : Bayu
Loading...

Pejabat Imigrasi Tersangka Suap Masih Terima Gaji ASN

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/5/2019)

Mataram - Dua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap Rp1,2 miliar dalam perkara penyalahgunaan izin tinggal dua WNA yang bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort, masih menerima gaji sebagai Aparat Negeri Sipil (ASN).

"Meskipun yang bersangkutan (dua pejabat imigrasi) telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi mereka masih menerima gaji," kata Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB Ida Asep Somara di Mataram, Senin.

Namun, gaji yang diterima kedua tersangka, jelasnya, tidak utuh. Dalam aturannya, pegawai atau pun pejabat yang tersandung kasus hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka, akan mendapat potongan gaji dengan persentase mencapai 75 persen dari gaji pokok.

"Tunjangan juga tidak dapat.Jadi kalau dilihat dari golongan kepegawaiannya, pokok yang didapat itu sekitar Rp3,5 juta, kurangin saja 75 persen," ujarnya.

Karena itu, Asep Somara mengungkapkan bahwa kedua tersangka penerima suap Rp1,2 miliar, yakni Kurniadie, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan bawahannya, Yusriansyah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, masih berstatus pegawai negeri. Namun untuk jabatan kedua tersangka, dikatakannya telah dinonaktifkan.

"Selagi proses hukumnya masih berjalan, belum ada putusan inkrah pengadilan, jadi mereka belum dipecat," ujarnya.

Ancaman pecat ini dijelaskan Asep Somara sesuai dengan komitmen Kemenkumham RI dalam memerangi bahaya laten korupsi.

"Jadi dalam aturannya itu, jika hakim memutuskan pidana diatas lima tahun, mereka terancam dipecat, apalagi kasusnya berkaitan dengan korupsi," ucapnya.

Editor:Bayu
Loading...

Flash News: Humas Pemda KLU Ikuti Diklat Inspiratif Republika

Foto bersama peserta Diklat Inspiratif,Teknik Bicara Singkat tapi Memikat yang digelar Republika di Yogyakarta (22/6).

Mataram - Selama ini banyak orang mengira hakikat menulis hanya berkutat pada formula 5W + 1H tetapi di era arus deras informasi saat ini, formula itu telah bergeser dengan mengoptimalisasi mesin telusur. Hal itu dituturkan Redaktur Pelaksana Republika Online Elba Damhuri pada Diklat Inspiratif: Teknik Bicara Singkat tapi Memikat yang digelar Republika untuk kedua kalinya di Yogyakarta (22/6).

Dikatakannya, kemajuan zaman telah memantik perubahan pada pelbagai dimensi kehidupan manusia. Semakin modern kemajuan zaman, maka kian menuntut adanya perubahan fase-fase kehidupan manusia seperti halnya peristiwa metamorfosis.

Dinamika zaman yang cepat bahkan telah mengubah banyak sekali hal-hal di dunia ini. Terlebih lagi di era digital sekarang, dunia telah beralih dari teks ke visual. Termasuk, kiat-kiat menulis dan cara-cara jitu berbicara di depan audiens yang menarik. Di antara indikatornya dapat memfokuskan atensi khalayak kepada orang yang tengah berbicara. Di samping itu, kesuksesan public speaking diukur dari seberapa besar kemenarikan publik atas apa yang sedang didengarnya. Kemudian mampu menyerap atensi publik atas apa yang disampaikan.

Humas dan Protokol Setda kabupaten Lombok Utara dalam siaran persnya yg diterima Seputar NTB,Senin, menyebutkankan,Diklat pengembangan kompetensi public speaking itu diikuti puluhan peserta dari berbagai instansi dan perusahaan. Selain berasal dari beragam generasi atau kolaborasi generasi sesuai zamannya. Menghadirkan narasumber Inspirator Metamorfosis Jogja Center H.D. Iriyanto yang memberikan ilmu kiat berbicara di depan publik bertajuk SEPIA. Adapun SEPIA yang dimaksud adalah kemampuan untuk berbicara dengan menyajikan hal-hal Solutif, Efektif, Persuasif, Interaktif dan Atraktif.

Dalam pada itu, Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta, Erik Hadi Saputra yang menekankan  pentingnya repetisi pada poin pembicaraan di hadapan publik.

Dalam diklat kali ini, materi yang diberikan seputar The Art of Suggestive Public Speaking. Materi itu berisi mulai seni bicara di depan publik, teknik menembus pikiran audiens, kiat mengoptimalkan bahasa tubuh dalam mensugesti audiens. Hal lain yang turut dilatih antara lain seni memilih dan menggunakan kata yang punya energi tinggi. Semuanya dilengkapi pada sesi pelatihan praktik yang diadakan sebelum penutupan diklat. (*)

Editor : Bayu
Loading...

Minggu, 23 Juni 2019

Upacara Paripurna Pencanangan BBGRM ke-16 dan HKG PKK ke-47 Angkat Pengelolaan Keuangan Pusat dan daerah


Bupati Lombok Utara Dr.H.Najmul Akhyar,SH,MH Bertindak sebagai Inspektur Upacara Upacara paripurna dan pencanangan BBGRM (21/6).foto: den/humaspro

Lombok Utara - Upacara yang diselenggarakan pada tiap bulannya, kali ini dirangkai dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-16 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 dilaksanakan di Halaman Kantor Camat Pemenang (21/6).

Upacara paripurna dan pencanangan BBGRM ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan burung merpati. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bendera Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., dihadiri pula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Syarwan, SE, MM., Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH., Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suryono, S.IK, MH, Ketua TP PKK KLU Hj. Rohani Najmul Akhyar, Para Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD, Para Camat, ASN Lingkup Pemda KLU dan Pelajar.

Humas dan Protokol Setda kabupaten Lombok Utara dalam siaran persnya yang diterima Seputar NTB,Minggu,menyebutkan,Bupati Najmul dalam amanat upacaranya menyampaikan penunjukkan Kecamatan Pemenang sebagai tempat pelaksanaan kegiatan merupakan suatu penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh Desa Pemenang Barat, sebagai juara 1 lomba desa tingkat Kabupaten Lombok Utara yang nantinya mengikuti lomba di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penandatanganan nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi NTB dengan Pemda KLU tentang Penguatan Koordinasi Penyelenggara Pelaksana Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Lebih lanjut dikatakannya, gotong royong tumbuh dan berkembang sebagai nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan.

"Kami mengajak kita semua agar menanamkan sifat gotong royong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. BBGRM merupakan momentum untuk mengingatkan kita tentang pentingnya gotong royong, terutama bagi generasi penerus bangsa," tandasnya.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan semangat baru kepada desa melalui desa membangun dan membangun desa. Menempatkan desa sebagai subyek pembangunan yang menjadi domain pemerintah. Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan mendasar.

Rangkaian upacara diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi NTB dengan Pemda KLU tentang Penguatan Koordinasi Penyelenggara Pelaksana Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan hadiah Lomba Desa tingkat kabupaten. Juara pertama diraih Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang, juara kedua oleh Desa Pendua Kecamatan Kayangan dan juara ketiga diraih Desa Loloan Kecamatan Bayan.(*)

Editor:Bayu
Loading...

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.