Menu Right

Top Social Icons

Slider Area 1

Slider Area 2

Slider Area 3

Responsive Full Width Ad

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Politik

Ekonomi Bisnis

Latest Updates

Kemenag RI

Kesehatan

Ekonomi Bisnis

Ntb

Mataram

Lombok Barat

Lombok Timur

Lombok Tengah

Lombok Utara

Rabu, 19 Juni 2019

Pejabat Dishub Lutkan diperiksa Terkait Korupsi Dermaga Gili Air

Gedung Ditreskrimsus Polda NTB

Mataram - Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memeriksa pejabat Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga apung di kawasan wisata Gili Air, Kabupaten Lombok Utara, tahun 2017.

"Yang sudah dimintai keterangan pada saat penyelidikan itu diperiksa kembali sebagai saksi. Sekarang yang sedang berjalan ini dari Dishub Lutkan," kata Direktur Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin di Mataram, Rabu.

Lebih lanjut, Dirreskrimsus Syamsudin menjelaskan, progres lainnya dari penyidikan kasus korupsi ini masih menunggu hasil penghitungan ahli dari Universitas Mataram (Unram) yang sebelumnya telah mengecek konstruksi bangunan dermaga apung tersebut.

"Kemarin tim verifikasi dari Unram sudah turun cek fisik, tapi hasilnya kita masih tunggu," ucap Syamsudin.

Karena itu, perkembangan penanganannya ditegaskan belum dapat mengarah kepada peran tersangka.

"Bagaimana mau ada tersangka, kan ini belum rampung. Tapi potensi kerugian negaranya sudah kita dapatkan, cuma berapa dan apa saja, nanti dulu, tunggu gelar (perkara)," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan pemeriksaan pejabat dari kalangan Dishublutkan Lombok Utara, kepala dinas Iwan Maret Asmara yang dikonfirmasi wartawan mengaku tidak mengetahuinya.

"Saya belum dapat laporan soal pemeriksaan itu," kata Iwan.

Termasuk, kata dia, keterangan yang didapatkan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Lombok Utara Agus Tisno.

Pejabat yang menduduki jabatan Kepala Dishub Lutkan Lombok Utara ketika proyek pengerjaan dermaga tersebut dilaksanakan, mengaku tidak menerima panggilan sebagai saksi dari Polda NTB.

"Tidak ada pemeriksaan," ujarnya.

Proyek pembangunan dermaga apung Gili Air bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Total pagu yang dianggarkan mencapai Rp6,6 miliar dengan nilai kontrak Rp6,28 miliar.

Dalam pengerjaannya proyek sempat molor dan dilakukan addendum. Alasannya, ada kendala cuaca dan transportasi material menuju lokasi.

Proyek akhirnya diselesaikan pada 29 Desember 2017 yang kemudian diresmikan Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar pada 25 Januari 2018.

Editor : Bayu
Loading...

Giliran Kuasa Hukum WNA Pelanggar Izin Tinggal diperiksa KPK


Sejumlah saksi menunggu di luar ruang pemeriksaan penyidik KPK di lorong lantai dua Gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Rabu (19/6/2019)

Mataram  - Ainudin, Kuasa hukum warga Australia, Bower Geoffrey William (60) dan Manikam Katherasan (48) dari Singapura, pelanggar visa kunjungan izin tinggal selama berada di Indonesia dengan bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Di sini saya diperiksa sebagai saksi," katanya ketika ditemui wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di ruang rapat lantai dua Gedung Ditreskrimsus Polda NTB, Rabu.

Terkait dengan materi pemeriksaan, Ainudin enggan memaparkannya. Melainkan hal tersebut dikatakannya sebagai kewenangan penyidik KPK.

Kemudian saat disinggung terkait dengan pendeportasian kedua kliennya pada Sabtu (25/5), sebelum terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin (27/5) lalu, Ainudin mengaku tidak mengetahuinya.

"Nah tidak tahu saya kalau soal itu (deportasi)," ujar Ainudin mengakhiri keterangannya di hadapan wartawan.

Tidak lama kemudian, dari ruang pemeriksaan nampak keluar pejabat imigrasi, yakni Deny Christian, Kasubbag Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Dalam keterangannya,Deny mengaku diperiksa bersama lima pegawai lainnya, termasuk Rahmat Gunawan, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Dari pantauannya di ruang pemeriksaan, selain pegawai imigrasi,ada dari pihak Bank BNI dan juga manajemen Wyndham Sundancer Lombok Resort, turut diperiksa penyidik KPK.

"Selebihnya saya kurang tahu siapa saja lagi," ucap Deny.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Kurniadie, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram sebagai tersangka penerima suap Rp1,2 miliar, bersama Yusriansyah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Kemudian dari pihak pemberinya, KPK telah menetapkan Liliana, Direktur PT Wisata Bahagia, pengelola Wyndham Sundancer Lombok Resort.

Suap yang diberikan Liliana ini diduga untuk menghentikan proses hukum BGW dan MK, dua Warga Negara Asing yang diduga hanya memiliki izin tinggal sebagai turis pelancong, namun bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort.

Peran ketiga tersangka ditetapkan KPK berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu kali 24 jam usai tertangkap tangan di NTB.

Dari gelar perkaranya menyatakan Kurniadie bersama Yusriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Khusus untuk Kurniadie, KPK menambahkan Pasal 9 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan untuk Liliana, KPK menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut, dalam perkembangan kasusnya, KPK telah melakukan perpanjangan masa penahanan selama 40 hari ke depan untuk ketiga tersangka, terhitung sejak 17 Juni-26 Juli 2019.

Editor : Bayu
Loading...

Jaksa Memeriksa Pejabat Bank Sinarmas Terkait Kasus Aset LCC

Corporate Credit Analyst Bank Sinarmas Anula Putra (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati NTB, Rabu (19/6/2019)

Mataram - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa pejabat Bank Sinarmas terkait penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan aset Pemkab Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektar untuk Lombok City Center (LCC).

Pejabat Bank Sinarmas yang menjalani pemeriksaan penyidik di Kantor Kejati NTB, Rabu, adalah Corporate Credit Analyst Bank Sinarmas Anula Putra.

Anula Putra yang ditemui wartawan usai pemeriksaan enggan memberikan banyak komentar. Namun Anula membenarkan bahwa dirinya diperiksa terkait adanya agunan aset pemkab tersebut.

"Iya benar,tapi nanti dulu,saya tidak bisa berikan keterangan," katanya singkat sembari bergegas pergi meninggalkan wartawan yang sudah menunggu pemeriksaannya sejak pagi di Kantor Kejati NTB

Menurut keterangan yang disampaikan pihak Kejati NTB, pemeriksaan terhadap Bank Sinarmas ini dilakukan sesuai agenda yang telah dibuat penyidik.

"Jadi, semua yang ada kaitannya dipanggil penyidik," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap.

Lahan seluas 8,4 hektare yang dikelola sebagai pusat perbelanjaan itu diduga diagunkan ke Bank Sinarmas oleh salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tripat, yang mendapat hak kelola aset Pemkab Lombok Barat tersebut.

Progres penyidikannya masih dalam tahap pemeriksaan saksi. Setelah semuanya rampung, pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk melihat peran tersangka yang diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara mencapai Rp1,7 miliar.

Terkait dengan nilai kerugian,Ery Ariansyah mengatakan bahwa penyidik belum mendapatkan rinciannya secara jelas, masih berkoordinasi dengan BPKP NTB.

Pengelolaan aset Pemkab Lombok Barat melalui PT Bliss untuk pusat perbelanjaan LCC itu diduga ada indikasi penyimpangan. Karena, dividen dari PT Tripat yang seharusnya disetorkan ke pemerintah, terkesan macet.

Dalam perjanjiannya, Pemkab Lombok Barat seharusnya menerima tiga persen per tahun dari pengelolaan aset tersebut. Persentase dan nominal setoran dihitung dari angka penyertaan modal.

Editor : Bayu
Loading...

Bupati Lotim Persilahkan Polisi Usut Tuntas Pinjaman Dana Baznas Masuk Rekening Pribadi

Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy

Lombok Timur - Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy mempersilahkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dana umat yang diperpinjamkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim ke Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Selaparang Televisi (Selvi).Terutama yang terkait dengan masalah dana Baznas yang diperpinjamkan ke Selvi,dimana diduga mengalir atau masuk ke rekening pribadi.

"Silahkan saja aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut, dalam hal dana pinjaman Baznas ke Selvie yang diduga mengalir ke rekening pribadi dan ini menjadi tugas polisi untuk menyelidikinya," tegas Sukiman Azmy kepada wartawan di Polres Lotim, Rabu (19/6).

Ia menjelaskan masalah Baznas Lotim memperpinjamkan dana zakat ke LPP Selvi sudah legal sesuai dengan aturan yang berlaku.Dengan tentunya melalui kajian-kajian yang dilakukan Banzas mengenai layak atau tidaknya diberikan pinjaman.

Begitu juga adanya jaminan, karena LPP Selvi itu merupakan lembaga milik pemerintah daerah. Sehingga ini tentunya menjadi dasar bagi Baznas untuk memberikan pinjaman kepada LPP Selvi.

"Yang jadi masalah kalau dana yang dipinjamkan Baznas ke Selvi itu masuk ke rekening pribadi, karena peminjaman dana dari Baznas ke Selvi legal," tandas Sukiman Azmy.

Sementara ditempat terpisah Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP I Made Yogi Purusa Utama, SE, SIK saat dikonfirmasi menegaskan pihaknya sudah memerintahkan kepada unit tipikor untuk turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi atau interogasi kepada pihak-pihak terkait seperti Baznas, Selvi maupun yang lainnya.

"Kami sudah menandatangani surat bagi penyidik, apakah nantinya akan penyidik akan melakukan pemanggilan ataukah langsung turun dengan mengambil semua dokumen yang ada," tandasnya.

Pewarta : Saka Aza
Editor : Bayu
Loading...

Bupati Lotim Mensinyalir ada Pihak Berusaha Menggoreng Masalah Baznas

Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy

Lombok Timur - Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy angkat bicara mengenai masalah dana umat yang diperpinjamkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lotim kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Selaparang Televisi (Selvi). Karena memunculkan polemik di tengah-tengah masyarakat di Lotim atas permasalahan tersebut.

Dimana Bupati menegaskan kalau ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggoreng masalah Baznas tersebut, dengan tujuan untuk membuat situasi daerah menjadi tidak tenang atau kondusif."Saya menduga ada pihak-pihak yang menggoreng masalah Baznas tersebut," tegas Sukiman kepada wartawan saat dicegat  di Polres Lotim,Rabu (19/6).

Mantan Dandim 1615 Lotim menjelaskan mengenai masalah Baznas Lotim memperpinjamkan dana zakat ke LPP Selvi sudah legal sesuai dengan aturan yang berlaku.Dengan tentunya melalui kajian-kajian yang dilakukan Banzas mengenai layak atau tidaknya diberikan pinjaman.

Begitu juga adanya jaminan, karena LPP Selvi itu merupakan lembaga milik pemerintah daerah. Sehingga ini tentunya menjadi dasar bagi Baznas untuk memberikan pinjaman kepada LPP Selvi.

"Yang jelas Baznas memberikan pinjaman kepada lembaga Selvi legal dan tidak ada masalah," tukas Bupati Lotim.

Pewarta : Saka Aza
Editor : Bayu
Loading...

Karyawan LPP STV Datangi Kantor Baznas Lotim

Sejumlah karyawan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Selaparang Televisi mendatangi kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Timur,Selasa (18/6/2019).
Lombok Timur - Sejumlah karyawan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Selaparang Televisi (Selvi) mendatangi kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur,Selasa (18/6). Dengan dipimpin Pemimpin Redaksi Selvi,Ratna Dewi bersama Sekretaris Redaksi,Rahman Firdaus,Kabag Program, Simarista dan karyawan lainnya.‎

Kedatangan para karyawan LPP Selvi tersebut, tidak terlepas dari sorotan media massa terhadap lembaga Selvi yang melakukan peminjaman uang di Baznas Lotim ratusan juta.Apalagi dengan adanya pernyataan Baznas yang mengenai alasan diberikan pinjaman uang ke Selvi karena mengidap masalah sosial.

Sehingga inilah yang membuat karyawan Selvi tidak terima dengan pernyataan tersebut.Dengan meminta pihak Baznas untuk mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut.Karena dianggap menjadi dilema karyawan Selvi di lapangan saat bertemu dengan sumber dan masyarakat dikatakan mustahiq zakat.

"Kami tidak terima dikatakan Selvi mengidap masalah sosial sehingga diberikan pinjaman dana zakat oleh Baznas," celetuk karyawan Selvi di depan pengurus Baznas lainnya di ruang tunggu kantor Baznas.

Sementara kedatangan karyawan Selvi di kantor Baznas dengan tujuan untuk menjadi Ketua Baznas Lotim maupun pengurus yang membuat pernyataan di media massa. Namun yang dicari justru tidak berada ditempat,karena alasan sudah pulang.

Bahkan yang lebih parahnya begitu ada karyawan Selvi datang ke Baznas satu persatu pengurus Baznas yang ada di kantor keluar.Dengan alasan mau pulang,sedangkan saat dimintakan nomor Handphone (HP) pengurus yang dicari justru anehnya pengurus dan staf Baznas tidak ada yang mengetahuinya, melainkan saling lempar.

"Masak pengurus Baznas tidak tahu nomor kontak sesama pengurusnya,ini kan aneh ataukah jangan-jangan sengaja disembunyikan," kata Pemred Selvi Ratna Dewi.

Kemudian setelah mendapatkan nomor kontak pengurus yang dituju,lalu Pemred Selvi langsung mengontak pengurus yang bersangkutan,bahkan terlihat sempat bersitegang dengan ngomongan percakapan di telepon selulernya.Dengan meminta pengurus Baznas yang ditelpon untuk segera datang menemuinya, akan tapi alasan tidak bisa karena masih berada diluar.

"Terpaksa kami akan datang besok pagi sesuai dengan janji dengan pengurus Baznas tersebut, guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,"lanjut Ratna Dewi.

"Kami datang ke Baznas ini untuk silaturahmi dan melakukan klarifikasi terhadap berbagai tudingan yang dimuat di media dengan yang keluarkan pernyataannya adalah dari Baznas sendiri," tandasnya.

Ratna Dewi menambahkanya selama ini selalu diam ‎dengan berbagai tudingan yang memojokkan kami. Tapi kok pihak  Baznas senang sekali memblunder masalah ini di media,sehingga berita terakhir kami di tuding alasan peminjaman adalah untuk gaji kami.

Karena aneh bin ajaib,untuk gaji Bulan Januari sampai April  diterima karyawan bulan Mei dan itu dipakai Dana APBD,karena kalau memang memang Baznas  melakukan survey, masak gitu hasilnya

"Kapan Baznas Survey ke kantor dan pernahkah mereka bertanya ke kami dana Zakat untuk gaji karyawan, kemudian  kami dibilang mengidap masalah sosial. Dasarnya apa karena tetap bekerja dengan profesional," tegasnya.

Lebih lanjut Pemred Selvi menambahkan ‎tidak ada dana zakat yang dipinjam untuk gaji karyawan. Meski kami pulang malam tiap hari,karena kami juga punya martabat dan kami tidak mengidap masalah sosial. Bahkan gaji yang kami terima dari APBD yang dirapel dan diterima bulan Mei,bukan pinjaman dari Baznas.

"Baznas kelihatan lebih senang menyelesaikan persoalan melalui lewati media," tukasnya.

"Wallahi tidak ada teman-teman yang menerima honor dari pinjaman Zakat," jelasnya.‎
Setelah tidak ketemu dengan pengurus Baznas akhirnya karyawan Selvi pulang dengan tangan hampa.

Sementara pengurus Baznas yang masih berada di kantor saat dikonfirmasi tidak ada yang berani memberikan keterangan dan penjelasan.

Kemudian sebelum datang karyawan Selvi ke kantor Baznas Lotim,terlebih dahulu kepergok Direktur Selvi keluar dari kantor Baznas oleh awak media, dengan langsung naik ke mobil dinasnya yang terparkir di luar kantor Baznas.

"Saya temukan direktur selvi itu keluar dengan tergesa-gesa dari kantor Baznas dengan tergesa-gesa lalu masuk ke mobil dinasnya," ujar Dedi Wartawan Sasambo TV.

Pewarta : Saka Aza
Editor : Bayu

Loading...

Gubernur NTB Ingatkan,Spekulan tak Mainkan Harga Lahan MotoGP !!!

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah
Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah meminta persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah tidak dimanfaatkan spekulan untuk memainkan harga tanah di tempat itu.

"Ini susahnya kadang-kadang kita, kesempatan opportunity banyak, dimanfaatkan spekulan dalam mencari kesempitan," ujar gubernur menanggapi belum tuntasnya persoalan lahan untuk MotoGP Mandalika di Mataram, Selasa.

Menurut Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB, dirinya berjanji akan segera menuntaskan persoalan lahan tersebut dengan para pemilik lahan bersama PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC) selaku pengelola KEK Mandalika.

"Hari ini saya akan tanya ITDC. Tapi katanya progresnya sudah tidak ada masalah. Saya tanya PU juga tidak ada masalah.Tapi kalau masih ada masalah, kita akan selesaikan," tegas Doktor Zul.

Diketahui, proses pembebasan sisa lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Mandalika sampai saat ini masih tarik ulur. Pasalnya, masih ada warga yang enggan melepas lahannya sesuai harga yang ditawarkan pihak ITDC. Warga minta harga pembebasan lahan paling tidak Rp150 juta per are.

Sementara, ITDC pernah menawarkan hanya pembebasan lahan sebesar Rp70 juta per are. Tapi ditolak oleh warga. Karena, warga menilai harga yang ditawarkan tersebut terlalu rendah dan jauh dari harga pasaran di sekitar kawasan Mandalika.

Total lahan yang masih bermasalah mencapai 3,5 hektar dari total 5 hektar yang dibutuhkan PT ITDC. Total investasi pembangunan di sekitar areal sirkuit sendiri mencapai Rp15 triliun, di luas areal lahan 120 hektar. Itu sudah termasuk tujuh hotel berbintang, convention center, rumah sakit, taman, dan fasilitas pendukung lainnya. Lintasannya saja menghabiskan Rp 562-702 miliar, dengan panjang 4,32 kilometer dan 18 tikungan.

Editor : Bayu
Loading...

Demokrat NTB Menolak Wacana KLB

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) T.G.H. Mahally Fikri (keenam dari kiri) didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Zainul Aidi (ketujuh dari kanan) seusai menggelar rapat bersama seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di NTB untuk menolak wacana kongres luar biasa (KLB) yang dihembuskan Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD), Sabtu (15-6-2019).

Mataram - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Nusa Tenggara Barat menolak wacana kongres luar biasa yang dihembuskan segelintir orang mengatasnamakan Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD), termasuk beberapa senior partai berlambang segitiga mercy itu.

"Sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi akibat proklamasi GMPPD di tengah suasana duka dan berkabung seluruh keluarga besar Partai Demokrat atas wafatnya Ibu Hj. Ani Yudhoyono," kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB T.G.H.Mahally Fikri di Mataram, Minggu.

Ia menilai tidak ada dasar untuk melaksanakan KLB sesuai dengan konstitusi dan peraturan organisasi (PO) Partai Demokrat. Pasalnya, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, akan menjadi preseden buruk bagi partai itu ke depan.

"KLB yang dilaksanakan di luar aturan pada hakikatnya makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah," tegasnya.

Menurut Mahally, untuk menyelesaikan dan mengoreksi penurunan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2019, bukan dengan saling menyalahkan antar kader, apalagi dengan mengadakan KLB. Namun, hendaknya dengan saling menguatkan, melakukan konsolidasi, evaluasi komprehensif, dan introspeksi diri semua kader dan fungsionaris yang sejujur-jujur dan seadil-adilnya.

Mahally yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB mengatakan bahwa Demokrat adalah partai yang punya pengalaman menang dalam pemilu dan tahu bagaimana caranya untuk bisa jadi pemenang. Maka, kalau dalam Pemilu 2019 mengalami kekalahan dan gagal mencapai target, berarti ada dari langkah-langkah dan syarat-syarat mencapai kemenangan yang terabaikan selama pemilu diikuti. Hal inilah yang perlu dievaluasi untuk perbaikan pada masa mendatang.

Oleh karena itu, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Kamal NW Tibu Piling, Golong, Narmada itu menyatakan bahwa Demokrat NTB tegas menyatakan akan memperbaiki keadaan dan menyelesaikan masalah bukan dengan menyesali diri sendiri, saling menyalahkan, apalagi menyelenggarakan KLB.

"Kami mendukung sepenuhnya langkah dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menolak adanya KLB," katanya.

Sebelumnya, GMPDD yang tergabung di dalamnya sejumlah senior Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan melalui konferensi pers yang menyinggung soal KLB. Namun, katanya lagi, tidak disampaikan secara langsung. Hal ini kemudian menjadi berita dan menyebar hingga menimbulkan reaksi dari daerah.

Editor : Bayu
Loading...

Polda NTB Ungkap Kasus Pengiriman Pekerja Migran di Bawah Umur

Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati (kedua kiri) dalam jumpa persnya yang menghadirkan tersangka dan barang bukti kasus perdagangan orang di Mapolda NTB, Selasa (18/6/2019)

Mataram
- Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, mengungkap kasus pengiriman pekerja migran ke luar negeri dengan usia korban yang masih dibawah umur.

"Korbannya berinisial UH yang ketika diberangkatkan sebagai pekerja migran masih berusia 13 Tahun," kata Kasubdit IV Remaja Anak Wanita Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati, di Mataram, Selasa.

Perempuan yang saat ini berusia 16 tahun menjadi korban tipu daya pengirimnya, berinisial BA (58), yang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka perdagangan orang.

Korban UH bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri bersama kakak kandungnya berinisial SH.

"Jadi korban ini kakak adik," ujarnya.

Status korban sebagai pekerja migran di luar negeri berawal dari penawaran BA. Kedua korban dijanjikan mendapatkan upah 170 dollar atau setara Rp 6 juta perbulan pada tahun pemberangkatannya, 2015.

Dengan mendapatkan pelatihan kerja dan dijanjikan akan bekerja ke Abudabi,Uni Emirat Arab, keduanya menyetujui tawaran tersangka.

Setelah menyetujuinya, tersangka BA memproses dokumen UH yang tentunya identitas diri terkait usianya dipalsukan, seperti yang tertera dalam KTP dan juga KK.

"Waktu mengurus paspor juga korban ini disuruh pakai baju yang tebal-tebal supaya dikira sudah umur dewasa," ucapnya.

Setelah seluruh dokumennya lengkap, tersangka memberangkatkan UH bersama kakaknya ke Malang, Jawa Timur, ditampung di rumah tersangka kedua berinisial BH (42), yang tidak lain merupakan keponakan tersangka BA.

Namun tidak lama berada di Malang, kedua korban yang awalnya dijanjikan berangkat melalui perusahaan legal, dan mendapatkan pelatihan sebagai pembantu rumah tangga, hanya bertahan dalam kurun waktu tiga hari di lokasi penampungan.

Setelah tiga hari di lokasi penampungan, kedua korban langsung diberangkatkan ke Batam, Kepulauan Riau. Sesampainya disana, kedua korban berangkat ke luar negeri tanpa prosedur yang sah, yakni menumpang kapal feri menuju Malaysia.

Dua malam menginap di apartemen di Kuala Lumpur, korban diberangkatkan ke Damaskus, Suriah, negara di Timur Tengah yang sedang konflik. Jadi kedua korban bukan bekerja ke negara tujuan seperti yang dijanjikan sebelumnya, Abu Dabhi.

Tiga tahun lamanya bekerja terpisah dengan kakaknya sebagai pembantu rumah tangga di Damaskus, UH menerima upah tidak sesuai dengan yang sebelumnya dijanjikan, hanya Rp2,3 juta perbulan.

Karena penat dengan pekerjaan dan statusnya yang tidak jelas bekerja di negeri orang, kedua korban datang melapor ke KBRI di Damaskus. Setelah ditampung di KBRI, kedua korban dipulangkan ke Indonesia pada Desember 2018.

Dari kepulangan korban ke Indonesia, peran dan modus kedua tersangka terungkap. BA merupakan suruhan dari tersangka BH yang berdomisili di Malang, dengan upah Rp3 juta untuk satu korbannya.

"Upah untuk penampungnya, dan siapa jaringannya ini belum kita dapatkan petunjuk. Semuanya masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan," kata Pujawati.

Meski demikian, kedua tersangka yang saat ini telah menjalani penahanan di Rutan Polda NTB, disangkakan Pasal 10 dan atau Pasal 11 Juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam aturannya, pasal tersebut mengatur ancaman pidana hukuman paling berat 15 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp600 juta.

Editor : Bayu
Loading...

Penyidik KPK lanjutkan pemeriksaan kasus Imigrasi Mataram

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Armand Armada Yoga Surya ketika memberikan keterangan persnya di ruang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, NTB, Selasa (18/6/2019)

Mataram - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi kasus suap Rp1,2 miliar dalam penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Tahun 2019.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Armand Armada Yoga Surya di Mataram, Selasa, mengatakan, pemeriksaan lanjutan untuk hari keduanya ada lima pegawai yang diminta hadir ke hadapan penyidik KPK.

"Jadi untuk hari ini ada lima orang," kata Armand yang ditemui di ruangan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Adapun lima pegawai yang diminta hadir sebagai saksi, jelasnya, berasal dari kalangan pejabat dan staf Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Mereka adalah Putu Sukarna, Kasubsi Penindakan Inteldakim Kelas I Mataram. Kemudian Haris, pejabat Imigrasi dari Seksi Inteldakim Kelas I Mataram.

"Untuk Haris ini, kemarin juga sudah dimintai keterangan, sekarang dipanggil lagi," ujarnya.

Selanjutnya ada dua orang staf dari Seksi Inteldakim Kelas I Mataram, Nengah Radi Artana dan Bagus Wicaksono serta Kasi Lalu Lintas Keimigrasian Kelas I Mataram Gede Semarajaya.

Lebih lanjut, kelimanya dikatakan sedang menjalani pemeriksaan penyidik KPK di ruang rapat lantai dua Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Kurniadie, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram sebagai tersangka penerima suap Rp1,2 miliar, bersama Yusriansyah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Kemudian dari pihak pemberinya, KPK telah menetapkan Liliana, Direktur PT Wisata Bahagia, pengelola Wyndham Sundancer Lombok Resort.

Suap yang diberikan Liliana ini diduga untuk menghentikan proses hukum BGW dan MK, dua Warga Negara Asing yang diduga hanya memiliki izin tinggal sebagai turis pelancong, namun bekerja di Wyndham Sundancer Lombok Resort.

Peran ketiga tersangka ditetapkan KPK berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu kali 24 jam usai tertangkap tangan di NTB.

Dari gelar perkaranya menyatakan Kurniadie bersama Yusriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Khusus untuk Kurniadie, KPK menambahkan Pasal 9 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan untuk Liliana, KPK menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut, dalam perkembangan kasusnya, KPK telah melakukan perpanjangan masa penahanan selama 40 hari ke depan untuk ketiga tersangka, terhitung sejak 17 Juni-26 Juli 2019.

Editor : Bayu
Loading...

Selasa, 18 Juni 2019

Mi6 : Pesona Figur Baru diprediksi calon kuat penantang para Petahana

Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto,SH.
Mataram - Meskipun tahapan gelaran Pilkada serentak  2020 baru dimulai September 2019. Akan tetapi aroma kompetisinya sudah terasa getarannya. Sejumlah wajah baru calon kepala daerah  mulai tebar pesona sekaligus melakukan psywar politik .

Sebagai pendatang baru,mereka digadang-gadang punya kans kuat menaklukan power politik petahana . Hal ini tentu terkait  kemampuan resources para figur baru tersebut diprediksi memperoleh dukungan nyata , baik yg maju lewat jalur parpol maupun independen

Terlepas dari hal itu Mi6 memandang Pilkada Serentak 2020 merupakan  *adu kuat pertarungan gengsi dan Marwah* Parpol dan Independen di arena kompetisi Pilkada .

Demikian Release Media Mi6 yang disampaikan ke media , Selasa ( 18/6 ) .

Menurut Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto, SH ,:konstelasi  perolehan suara Pileg 2019 setidaknya menjadi trigger dengan munculnya figur baru calon kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, hasil pemilihan legislatif di NTB untuk DPRD Provinsi NTB dari 55 anggota DPRD NTB periode 2014 - 2019 hanya menyisakan 14 incumbent, sisanya 41 pendatang baru.

Demikian pula hasil akhir rekapitulasi suara  DPR RI dapil Lombok menyisakan empat incumbent serta empat  pendatang baru. Sementara perolehan suara DPR RI dapil Sumbawa  menyisakan satu incumbent , dua muka baru. Sedangkan untuk kuota empat  anggota DPD RI yang terpilih semuanya pendatang baru.

"Bahkan caleg pendatang baru dari Partai  Gerindra , Haji Bambang Kristiono menempati rangking 1 dan Partai Gerindra nyaris memperoleh dua kursi di dapil Lombok  ," bebernya

Didu mengatakan berhembusnya angin perubahan ( April Spring )  dalam pileg 2019 ini menjadi salah satu alasan dengan tampilnya figur baru calon kepala daerah. Bahkan ada  keyakinan bahwa posisi politik dan power petahana tidak lagi istimewa dan superior.

"Jika di era Pilkada sebelumnya ada  hegemoni pikiran ( baca : persepsi ) yang ditanamkan tentang kedigdayaan  petahana yang menimbulkan phobia . Justru saat ini dimata figur baru menjadi spirit untuk  best of the best ," tandas Didu .

Mi6 menilai munculnya *the rising star*  calon kepala daerah yang baru akan membuat fragmentasi dukungan  loyalis voters yang justru menambah daya pesona pilkada serentak 2020  karena kekuatan kandidat tersebar merata dan memiliki probabilitas menang yang sama " tambah Dir Mi6 yang juga Mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB 1999 s.d 2002 .

Rivalitas Parpol vs Independen
Direktur Mi6 mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi  rivalitas pertarungan power politik antara kekuatan Parpol melawan independen. Bagi Parpol , Pilkada 2020 merupakan merupakan momentum politik yang harus dimenangkan sebagai upaya persiapan perebutan kursi Gubernur NTB 2023.

"Jika calon parpol memenangkan semua pilkada 2020 , maka Pilgub 2023 menjadi ringan karena infrastruktur politik  di kabupaten/kota dikuasai ," tandasnya .

Sementara itu lanjut Didu ,munculnya  calon independen harus dipahami dalam konteks sebagai  antitesa atas dominasi parpol dalam setiap kontestasi demokrasi.  Selain itu dalam pentas pilkada 2020, parpol diprediksi akan mengusung kadernya sendiri untuk memastikan loyalitas ideologinya terhadap parpol yang mengusungnya jika kelak terpilih sebagai kepala daerah.  

"Disini calon kepala daerah yang tidak di endorse parpol akan banyak maju dan menggantungkan harapannya lewat jalur  independen agar bisa terlibat kompetisi," pungkasnya .(*)

Editor : Bayu
Loading...

Senin, 17 Juni 2019

FWMO Lotim Desak Ketua Baznas Cabut Pernyataan dan Minta Maaf

Ketua Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lombok Timur,Samsyurrizal


Lombok Timur - Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lombok Timur dan Persatuan Wartawan Lotim mendesak kepada Ketua Badan Zakat Nasional (Baznas) Lotim, TGH. Salehuddin Ishak untuk mencabut pernyataannya yang berjudul," BAZNAS LOTIM Menjawab Hoax," dan segera meminta maaf kepada media cetak, elektronik dan online di Lotim.

Karena pernyataan yang dikeluarkan Ketua Baznas Lotim tersebut, kemudian diposting di media sosial dan Whatsapp group sangat menyayat hati dan perasaan para media di Lotim. Padahal media sudah membuat berita berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Baznas Lotim, HM. Nasri yang didampingi Bendaharanya.

Namun kemudian, apa yang diberitakan sejumlah media cetak, elektronik dan online di Lotim dianggap tidak benar dan hoax. Sehingga inilah yang menyebabkan tidak diterima oleh para media di Lotim atas pernyataan Ketua Baznas Lotim yang seolah-olah menyalahkan media yang memuat berita.Tanpa terlebih dahulu melakukan tabayyun atas berita yang dimuat media di Lotim tentang zakat tersebut.

"Kami mendesak Ketua Baznas Lotim untuk mencabut pernyataannya dan segera meminta maaf kepada media massa," tegas Ketua FWMO Lotim,Syamsurrijal dalam press realisenya.

Ia mempertanyakan kepada Ketua Baznas Lotim mengenai berita mana yang dikatakan hoax dan tidak benar tersebut. Padahal teman-teman media sudah melakukan wawancara dan konfirmasi dengan pihak Baznas. Dalam hal ini Wakil Ketua Baznas Lotim, HM. Nasri yang didampingi Bendaharanya di kantor Baznas.

Bahkan kami memiliki bukti-bukti konkrit mengenai hasil wawancara dan rekaman dengan Wakil Ketua Baznas Lotim yang didampingi bendahara nya berupa rekaman. Sehingga tentunya sebelum Ketua Baznas mengeluarkan pernyataan atau statement hendaknya terlebih dahulu dipikirkan dampak yang akan ditimbulkan kedepannya dari pernyataan tersebut.

"Kami punya bukti rekaman kok,silahkan tanya ke Wakil Ketua Baznas, HM. Nazri dan Bendaharanya, tapi kok kenapa Ketua Baznas bilang berita hoax dan tidak benar tentunya ini sangat disayangkan," ujarnya.

"Kalau media dikatakan memojokkan Baznas tentunya itu anggapan yang keliru dari pernyataan yang dikeluarkan Ketua Baznas Lotim,karena media dalam menjalankan tugas jurnalistik juga dibekali kode etik yang diatur dalam UU pokok pers nomor 40 tahun 1999," tandasnya.

Pewarta : Saka Aza
Editor : Bayu
Loading...

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.