Header Ads

  • Breaking News

    Dianggap Pemicu Disharmonisasi, Kursi Sekda KLU Digoyang

    Dianggap Pemicu Disharmonisasi, Kursi Sekda KLU Digoyang
    LOMBOK UTARA, SEPUTAR NTB - Sejumlah kalangan DPRD yang mengatasnamakan diri koalisi partai pengusung pasangan Bupati- Wakil Bupati (Najmul-Sarip) menyuarakan pergantian sekda KLU H. Suardi. Kalangan dewan ini menilai Suardi selaku pejabat Sekda KLU sudah tidak maksimal dalam menjalankan tugas dengan baik dan menjadi pemicu disharmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif sehingga perlu untuk segera dilakukan evaluasi.

    ‘’Kami menilai sekda (Suardi,red) sudah tidak bisa bekerja dengan baik banyak program yang tidak berjalan maksimal sesuai harapan kita di Dewan yang dipicu oleh tindakan sekda,”ungkap juru bicara koalisi partai pengusung pasangan Najmul-Sarip dalam pilkada 2015 dari kalangan DPRD KLU M. Saenur kepada wartawan Rabu (21/9).

    Didampingi oleh Kalangan DPRD KLU Lainnya ia menyampaikan kinerja Suardi selaku sekda tidak memberikan kemajuan bagi daerah pasalnya kata Saenur banyak program eksekutif yang dijembataninya tidak se irama dengan sekda, sehingga hal ini dinililainya menjadi pemicu  semerawut kinerja pemerintah dengan legislatif. ‘’Dengan pemerintahan baru Najmul-Sarip ini kita menginginkan untuk bagaimana ada evaluasi segera, tidak hanya pejabat eselon III dan II lainnya yang butuh penyegaran. Namun sekda juga perlu di lakukan pergantian,”tegasnya.

    Suardi dikatakannya telah layak untuk dilakukan pergantian salah satunya melihat dari masa jabatannya yang telah melampaui batas waktu menjabat yakni lima tahun, sehingga perlu peremajaan posisi jabatan sekda, oleh karena itu saat ini dikatakannya hanya menunggu ketegasan dari bupati untuk melakukan penyegaran pada jabatan sekda KLU yang tentunya dilakukan sesuai dengan prosedur.‘’Kami minta bupati tegas, dan ini segera di suarakan kepada gubernur,”pintanya.

    Sementara itu, Sekda KLU H. Suardi yang dimintai komentarnya terkait dengan keinginan kalangan DPRD untuk mengganti posisi dirinya menjawab dengan senyum, baginya semua pejabat dilakukan evaluasi dan termasuk dirinya selaku Sekda. Dimana posisi jabatan sekda kewenangan evaluasi dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui masukan kepala daerah di tingkat kabupaten.‘’Mari kita saling koreksi jika ada yang kurang baik mari komunikasikan dengan baik, saya bekerja bukan sendiri tapi tim,”Cetusnya.

    Ia mengingatkan bahwa posisi jabatan dirinya tidak bisa dilakukan pergantian dengan membentuk pansel, hanya saja pansel dapat dibentuk ketika posisi jabatan itu kosong. Sehingga untuk mengganti posisi dirinya itu bergantung pada user dalam hal ini kepala daerah. (Dy)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad