Header Ads

  • Breaking News

    Mereka Terbukti Lakukan Monopoli Proyek!

    Mereka Terbukti Lakukan Monopoli Proyek!
    PT. Aria Jaya Raya
    PT. Bunga Raya Lestari
    PT. Lombok Infrasturktur Utama
    MATARAM, SEPUTAR NTB - Adanya dugaan monopoli proyek di lingkungan satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi NTB tahun anggaran 2015, akhirnya terbukti.

    Bukti itu terungkap setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan dan sudah disampaikan ke public melalui majelis komisi yang terdiri dari Drs. Munrokhim Misanam, M.A. EC. PH.d sebagai ketua majelis komisi, didampingi anggota R. Kurnia Sya’ranie, SH. MH dan Prof. DR. Tresnap Soemardi, SE. MS.

    Para majelis komisi sendiri telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap perkara nomor20/KPPU-l/2015 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tersebut.

    Dalam sidang yang dibuka untuk umum di Fakultas Hukum Universitas Mataram, 14 September 2016, majelis komisi secara tegas menyebutkan tiga perusahaan yaitu PT. Aria Jaya Raya, PT. Bunga Raya Lestari dan PT. Lombok Infrasturktur Utama serta kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa konstruksi di lingkungan satuan kerja jalan nasional wilayah I NTB, telah melakukan persengkongkolan yang ada pada paket pengadaan barang/jasa.

    Perkara ini sendiri berawal dari penyelidikan oleh KPPU RI mengenai adanya dugaan pelanggaran pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Lombok Infrasturktur Utama yang dalam kasus ini disebutkan sebagai terlapor I, PT. Bunga Raya Lestari terlapor II, PT. Aria Jaya Raya terlapor III dan kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa konstruksi pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah I NTB sebagai terlapor IV.

    Menurut majelis komisi, persekongkolan yang ada pada paket pengadaan barang/jasa konstruksi di lingkungan satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah I NTB tahun anggaran 2015, adalah temuan adanya kerjasama terlapor I, terlapor II dan terlapor III dalam keempat paket tender yang dilakukan pada saat pendaftaran tender, penyusunan dokumen tender, baik dokumen administrasi maupun dokumen tekhnis, serta pengunggahan dokumen tender.

    Bukti kerjasama tersebut diperkuat dengan adanya bukti hubungan kekeluargaan, persamaan personil perusahaan yang mengurus proses tender dan penggunaan peralatan yang sama berupa AMP  (Asphalt Mixing Plant) pada saat pelaksanaan pekerjaan.

    Dijelaskan juga, berdasarkan analisa terbukti bahwa terlapor IV memfasilitasi persekongkolan horizontal berupa pembagian paket tender yang dilakukan oleh terlapor I, terlapor II dan terlapor III.

    Dalam kasus tersebut, terlapor IV dinilai telah lalai dalam proses evaluasi tender, sebab tidak melakukan klarifikasi terhadap fakta-fakta adanya kerjasama pengaturan pembagian paket tender diantara terlapor I, terlapor II dan terlapor III dalam mengikuti keempat paket tender dalam perkara aquo, yaitu pada saat pendaftaran tender, penyusunan dokumen tender, baik dokumen administrasi maupun dokumen tekhnis serta pengunggahan dokumen tender.

    Terlapori IV juga dinilai lalai karena tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya bukti hubungan kekeluargaan, persamaan personil perusahaan yang mengurus proses tender dan penggunaan peralatan yang sama berupa amp (asphalt mixing plant) pada saat pelaksanaan pekerjaan.

    Majelis komisi menilai persekongkolan yang terjadi dalam perkara aquo merupakan bentuk gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal dimana terlapor I, terlapor II, terlapor III melakukan persekongkolan horizontal yang difasilitasi oleh terlapori IV untuk mengatur pembagian paket-paket tender yang dimenangkan oleh peserta tender tertentu. Diantaranya paket pekerjaan pembangunan jalan Gerung (patung sapi) - Mataram 1 yang dimenangkan terlapor I, paket pekerjaan pembangunan jalan Gerung (patung sapi) - Mataram 2 yang dimenangkan terlapori II dan paket pekerjaan pembangunan jalan Gerung (patung sapi) - Mataram 4 yang dimenangkan oleh terlapor I serta paket pelebaran jalan Keruak – Pantai Pink - Tanjung Ringgit 02 yang dimenangkan oleh terlapori I.

    Khusus kepada kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa konstruksi pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah I NTB, majelis komisi merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, agar memberikan teguran tertulis, karena terbukti telah lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan paket-paket tender yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan diantara para peserta tender dalam perkara aquo.

    Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI juga diminta melakukan audit investigasi terhadap paket-paket tender yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo.

    Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta pasal 43 ayat (3) undang-undang nomor 5tahun 1999, majelis komisi juga memutuskan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III dan terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 undang-undang nomor 5 Tahun 1999, dengan menghukum terlapor I membayar denda sebesar Rp 9.056.479.194,00,- terlapor II Rp 3.027.656.394,00,- terlapor III Rp 2.029.778.604,00.

    Denda tersebut diminta untuk disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja komisi pengawas persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 42375 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha).

    Majelis komisi juga memerintahkan terlapor I, terlapor II dan terlapor III, agar setelah melakukan pembayaran denda supaya melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU Mataram. (By)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad