Header Ads

  • Breaking News

    Persekongkolan Dalam Perspektif Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

    Persekongkolan Dalam Perspektif Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
    Pengadaan barang jasa Pemerintah diharapkan menghasilkan barang jasa yang terbaik dan dibutuhkan oleh Kementerian Negara dan Lembaga. Untuk mendapatkan barang jasa yang terbaik tentunya di dapatkan dari para penyedia yang kompeten. Maka dilakukan proses pengadaan yang baik, proses yang baik ini untuk menghilangkan persekongkolan. Persekongkolan diantara para penyedia dapat merusak proses pengadaan barang jasa Pemerintah dan merugikan negara dalam permainan harga barang jasa yang dibutuhkan. Dan jika ditemukan adanya persekongkolan maka akan dikenakan sanksi.

    Penyelenggaran pemerintahan yang baik dan bersih merupakan tujuan utama diadakannya reformasi birokrasi yang sudah dimulai tahun 1998. Reformasi birokrasi dilakukan dengan tahapan-tahapan untuk keseluruhan kegiatan pemerintahan. Termasuk reformasi birokrasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

    Peningkatan yang signifikan untuk jumlah barang atau jasa pemerintah mengharuskan Pemerintah melakukan perbaikan sistem pengadaan barang jasa yang lebih baik untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Salah satunya reformasi tersebut adanya pembentukan kelembagaan Pemerintah yang menjadi regulator. Institusi yang dimaksud adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

    LKPP menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dibuat untuk menggantikan Keputusan Presiden Nomor Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya mengatur juga tentang persekongkolan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Pengaturan tersebut digunakan untuk mereduksi kerugian negara dalam proses pengadaan barang jasa. Pelelangan atau tender dilakukan untuk barang jasa pemerintah di atas nilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, sedangkan untuk Jasa Konsultansi di atas nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tentunya pelelangan atau tender ini dilakukan untuk mendapatkan harga barang atau jasa semurah mungkin, tetapi dengan kualitas sebaik mungkin. Pelengan atau tender dilakukan secara terbuka melalui Electronic Procrument sehingga prosesnya berlangsung dengan adil dan sehat, sehingga pemenang benar-benar ditentukan oleh penawarannya (harga dan kualitas barang atau jasa yang diajukan). Akibatnya, dalam proses ini persekongkolan dalam proses lelang atau tender dengan cukup signifikan dapat dikurangi dan dapat menghilangkan peranan “preman proyek” pada Kementerian Negara dan Lembaga.

    PERSEKONGKOLAN
    Persekongkolan berasal dari kata dasar sekongkol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1994) memberikan pengertian sekongkol adalah orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan atau kecurangan dan sebagainya. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menjelaskan dalam pasal 1 point 8 bahwa Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

    Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dilatarbelakangi bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Selain itu, setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

    Untuk menjaga dan mengawasi agar undang-undang ini bisa berjalan dengan semestinya maka dibentuklah satu komisi yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan merupakan kegiatan yang dilarang yang termasuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat.

    Pada Bagian Empat pasal 22 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur khusus tentang persekongkolan. Pengaturan tersebut antara lain :
    1. Para Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 22).

    2. Para Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 23).

    3. Para Pelaku usaha dilarang melakukan persengkongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (pasal 24).

    Persekongkolan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 ini lebih menekankan hubungan “gelap” yang dilakukan di antara pengusaha untuk menguasai pasar demi kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu.

    PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
    Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya menerangkan bahwa salah satu perbuatan atau tindakan Penyedia Barang Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa, sehingga mengurangi, menghambat, memperkecil, dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

    Dalam penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya memberikan indikasi adanya persengkongkolan antara lain :
    1. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek, tipe, jenis) dan/atau dukungan teknis.

    2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

    3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang jasa yang berada dalam satu kendali.

    4. Adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan / kesalahan pengetikan, susunan, dan format tulisan.

    5. Jaminan penawaran dikerluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

    Seputar NTB  menerjemahkan lima point indikasi persengkongkolan di atas sebagai berikut :
    1. Indikasi pertama ini merujuk pada pelanggaran larangan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 yang membahas perihal perjanjian yang dilarang. Salah satunya adalah perjanjian yang oligopoli. Pasal 4 ayat 1 dan 2 menjelaskan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Termasuk pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang jasa jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

    2. Indikasi kedua merujuk pada kalimat seluruh penawaran menunjukkan bahwa rincian HPS yang semestinya rahasia telah dilanggar atau bocor ke penyedia.

    3. Untuk indikasi ketiga lebih mengacu kepada larangan yang diatur dalam pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Seseorang dilarang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu bersamaan merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain atau pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama.

    4. Pada indikasi keempat sering kali ditemui penawaran yang berasal dari salah satu grup usaha atau berbeda grup tetapi menggunakan tenaga pembuat penawaran yang sama. Praktik penggunaan tenaga pembuat penawaran menunjukkan bahwa penyedia memiliki keterbatasan kapabilitas tetapi punya motivasi yang kuat untuk memenangkan pemilihan.

    5. Sedangkan indikasi kelima umumnya penerbit jaminan penawaran menerbitkan jaminan berdasarkan nomor urut penerbitan, sehingga jaminan penawaran secara kolektif dijadikan salah satu indikasi bahwa penyedia yang menawar berada dalam satu kendali.

    Hanya saja perlu diperhatikan oleh Pokja ULP untuk dapat menyatakan telah terjadi persekongkolan di antara para calon penyedia, harus dapat dibuktikan dengan ditemukan minimal dua indikasi dari lima indikasi. Pembuktian tersebut tentunya membutuhkan kecermatan dan ketelitian.

    Jika indikasi persekongkolan dapat ditemukan maka Pokja ULP dapat menjatuhkan sanksi berupa pengguguran penawaran, pencairan jaminan penawaran dan disetorkan ke kas negara, serta diusulkan pengenaan daftar hitam kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan adanya sanksi yang cukup berat ini maka para calon penyedia akan berpikir ulang untuk melakukan persekongkolan untuk memenangkan suatu tender atau lelang di suatu Kementerian Negara dan Lembaga.

    Persekongkolan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan yang dilakukan oleh para calon penyedia dapat dikenakan sanksi berupa berupa pengguguran penawaran, pencairan jaminan penawaran dan disetorkan ke kas negara, serta diusulkan pengenaan daftar hitam kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

    Oleh : Bayu Aji, Pemred Seputar NTB

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad