Header Ads

  • Breaking News

    Ratusan Perusahaan di Lombok Utara Pembangkang

    Ratusan Perusahaan di Lombok Utara Pembangkang
    LOMBOK UTARA, SEPUTAR NTB - Dari sekitar 550 perusahaan yang ada di Lombok Utara (KLU), ternyata hingga Februari 2016, baru 229 saja perusahaan yang memiliki dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL). Padahal, dokumen UPL/UKL merupakan syarat mutlak ketiga yang harus dimiliki oleh perusahaan sebelum mendapatkan IMB, dimana tahapan awal perusahaan harus memiliki Rekomendasi BKPRD, IPPT, kemudian UPL/UKL, barulah kemudian perusahaan memperoleh IMB.

    "Sampai saat ini memang masih lebih banyak perusahaan yang belum mengurus dokumen lingkungannya, kaitan dengan ini, seperti apa langkah yang harus kita ambil untuk mengatasinya kita masih menunggu instruksi dari pusat,” ujar Kepala KLH, Drs. Rusdianto.

    Rusdianto menjelaskan beberapa waktu lalu Pemprov NTB memang sudah bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup, namun belum ada jawaban, sehingga ia pun mengambil langkah dengan menginstruksikan kepada dua orang bawahannya yang menghadiri Rakor ke  Kementerian untuk sekaligus mengkonsultasikan masalah yang sedang dihadapi."Selain kita menunggu instruksi Pemprov, kita juga menunggu kabar dari dua orang kita yang mengikuti rakor ke Kementerian, kemarin kita minta juga kepada mereka untuk konsultasikan terkait masalah ini, mudah-mudahan ada solusi yang didapat,” harapnya.

    Keadaan ini tentu menimbulkan pertanyaan publik, apakah KLH yang terlalu pasif ataukah perusahaan-perusahaan ini yang memang tidak mau mematuhi peraturan yang ditetapkan. Rusdianto mengaku pada tahun 2015 lalu memang sering melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada, namun hal itupun tak mampu merangsang kesadaran para pemilik perusahaan."Selama 2016 ini kita memang belum ada kegiatan sosialisasi, tapi kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita, sepertinya pihak perusahaan yang memang kurang memperhatikan hal itu,” tandasnya.

    Tak hanya itu, dari 229 perusahaan yang sudah memiliki dokumen UPL/UKL, ternyata hanya beberapa saja yang aktif membuat Laporan Semester Pengelolaandan Penataan Dampak Lingkungan Hidup dari Aktvitas Kegiatan Usaha yang dilakukan, bahkan perushaan yang tidak melapor lebih dari 90% dari jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan."Perusahaan yang sudah punya dokumen lingkungan ini juga hanya beberapa saja yang aktif membuat laporan semester pengelolaan lingkungannya, bahkan sangat minim sekali yang melapor,” terang Rusdianto.

    Keterangan lebih lanjut kemudian diperoleh dari Kasi Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, Gatot Putra Anom, bahwa pada tahun 2015 kemarin yang membuat laporan hanya Villa Ombak, PLN Persero, dan Hotel D'Oria, sedangkan yang lain tidak ada yang membuat laporan semester, sementara dalam dokumen lingkungan yang diterbitkan oleh KLH juga berisi kesanggupan Perusahaan untuk membuat laporan semester yang dimaksud."Untuk tahun 2015 kemarin Cuma itu saja yang menyerahkan laporan ke kita, selain dari itu kita tidak tahu mereka buat atau tidak, tapi kalau memang perusahaan itu membuat laporannya kita pasti terima, tapi kan tidak ada,”pungkasnya.

    Lanjut Gatot, tidak aktifnya perushaan-perusahaan dalam membuat laporan semester ini sudah terjadi sejak awal dibentuknya KLH Kabupaten Lombok Utara, beberapa perusahaan memang sesekali membuat laporan, namun sebagian besar bahkan tidak pernah membuat laporan sejak dokumen UPL/UKL-nya diterbitkan oleh KLH."Keadaan ini terjadi sejak awal terbentuk dan aktifnya KLH ini, untuk perusahaan yang sudah ada sejak masih menjadi Lombok Barat ya kita tidak tahu mereka aktif atau tidak, bahkan banyak perusahaan yang sama sekali tidak pernah membuat laporan semester pengelolaan dan penataan lingkungan hidup sejak dokumennya diterbitkan," beber Gatot Putra Anom. (Ndy)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad