Header Ads

  • Breaking News

    Tingkatkan Pelayanan, Sejumlah Aparatur Kecamatan Dilatih

    Tingkatkan Pelayanan, Sejumlah Aparatur Kecamatan Dilatih
    MATARAM, SEPUTAR NTB - Guna meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di tingkat Kecamatan, sebanyak 16 Aparatur Kecamatan dilatih. Kegiatan tersebut berlansung di Hotel Santika, Kamis (29/9/2016). Adapun 16 aparatur kecamatan yang dilatih tersebut berasal dari 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Utara. Sebanyak dua kecamatan dari masing-masing kabupaten tersebut dipilih untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung dua hari itu.

    Kegiatan tersebut digelar oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan (Kompak) Provinsi NTB yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokakarya tersebut dimaksudkan melatih aparatur kecamatan terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dengan demikian, kemampuan dan kapasitas Camat dapat ditingkatkan sehingga mampu mendesain program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka-angka kemiskinan.

    Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosyiadi Sayuti, Ph.D yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan Camat beserta seluruh jajarannya memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah. Karena itu, peningkatan kapasitas camat menurutnya, perlu dilakukan agar peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terwujud.

    “Bupati mengusulkan seseorang menjadi camat tidak sembarang. Camat harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang khas, karena dia harus membawahi kepala desa-kepala desa yang notabene kepala desa tersebut merupakan tokoh masyarakat.” Ujar Sekda.

    Sekda menambahkan, komando lapangan dalam penyelenggaraan program pemerintah adalah camat. Sehingga, persayaratan utama terselenggaranya program pemerintah itu, menurut Sekda adalah pemerintahan yang efektif yang memiliki kemampuan dan kapabilitas tinggi.

    “Pemerintahan yang efektif bisa dilaksanakan atau bisa terjadi, kalau sistem yang dibangun, peraturan perundang-undangan yang mengayomi itu efektif dan mendukung. Sehingga ketika ingin penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan ketertiban tidak bisa kita lakukan jika sistem yang mengatur tidak mendukung,” jelas Sekda.

    Karena itu, Sekda meminta semua aparatur kecamatan yang mengikuti kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan, karena antara sumber daya manusia dan sistem merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

    “Yang perlu menjadi bahan kita dalam lokakarya ini, bagaimana kita bisa mendesain program yang kemudian bisa kita ukur bahwa program ini akan dapat menurunkan angka kemiskinan secara langsung,” pungkas Sekda.

    Sementara itu, Profession Manager Kompak Provinsi NTB, Lalu Anjakusuma menjelaskan empat kabupaten tersebut merupakan pilot projek yang didanai oleh Pemerintah Australia yang bekerjasama dengan Bappenas. Pilot project tersebut memiliki keunikan tersendiri yaitu penguatan kecamatan, untuk meningkatkan akses dan pelayanan dasar bagi masyarakat.

    “Tahun 2016, hanya memilih 10 Kabupaten saja se-Indonesia. Namun dalam RPJMD Bappenas, tahun 2017 nanti akan ditingkatkan dan dikembangkan ke 40 kabupaten, tahun 2018 menjadi 70 kabupaten dan tahun 2019 akan menjadi 110 kabupaten Pilot Project di Indonesia,” jelasnya. (By/hms)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad