Header Ads

  • Breaking News

    UU Otonomi Daerah Sudah Tampakkan Hasil

    UU Otonomi Daerah Sudah Tampakkan Hasil
    MATARAM, SEPUTAR NTB -  Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si mengatakan sejak diterapkannya UU Otonomi Daerah beberapa tahun silam, pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa telah menjadi kebutuhan, mengingat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan menjadi pertimbangan utama. Selain itu, pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat lebih dekat dan terjangkau.

    “Namun, dalam perjalanannya, timbul beberapa masalah seperti batas wilayah, saling rebut lahan potensial dan menimbulkan ketidaksaling pahaman,” jelas Wagub saat Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Politik Batas Daerah Administrasi di Provinsi NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (22/9/2016).

    Hadir saat itu, Asisten Deputi V Kementerian Koordinatoor Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenpolhukam) RI, Brigjen Bambang Sugeng dan rombongan.

    Rapat yang dipimpin Asisten Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. Muhammad Agus Patria tersebut membahas sengketa batas wilayah di beberapa Kabupaten di NTB, seperti Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara.

    Saat itu, Wakil Gubernur berharap penyelesaian sengketa tersebut dalam dilakukan secara komprehensif dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satu untuk meredam gejolak tersebut menurut Wagub adalah dengan membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, penyediaan air bersih, terutama di daerah yang terisolir. “Hal ini harus segera diselesaikan agar terhindar dari rasa arogansi, sukuisme, pudarnya nasionalisme dan konflik horizontal,” Harap Wagub saat itu.

    Karena itu, rapat tersebut menurut Wagub harus menjadi wadah untuk berdiskusi dan melahirkan gagasan bagi penyelasaian masalah tersebut. Sehingga, rekomendasi yang dilahirkan tersebut dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan.

    Sementara itu, Asisten Deputi V Kemenpolhukam RI, Brigjen Bambang Sugeng menyampaikan segala persoalan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, terutama menyangkut batas wilayah yang ada di NTB. “Kami juga mendapat instruksi dari Kementerian Dalam negeri untuk segera menyelesaikan masalah ini, agar tidak menjadi polemik di kemudian hari,” tuturnya di hadapan peserta rapat.

    Selain itu, Bambang Sugeng mengaku telah melaksanakan beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya melakukan eveluasai terhadap batas wilayah, dari wilayah induk ke wilayah pemekaran. Ditambahkan Bambang Sugeng, telah dilaksankan rapat koordinasi di tingkat wilayah untuk mengetahui langsung sengketa batas wilayah tersebut. “Ada beberapa penyebab perebutan batas wilayah ini, di antaranya perebutan sumber daya alam di wilayah perbatasan yang dipengaruhi pengusaha serta melibatkan aparat dan masyarakat,” jelasnya saat itu.

    Penyebab lain yang diungkapkan Bambang Sugeng saat itu adalah terkait adanya pengaruh adat atau kesukuan sehingga menyulitkan penentuan tapal batas wilayah.  “Saat ini, alhamdulillah berkat kesadaran kepala daerah dan masyarakat, masalah ini dapat diselesaikan,” pungkasnya. (By)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad