Menu Right

Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Minggu, 23 Oktober 2016

Soal Pungli DKP, Wabup Minta Tunjukkan Buktinya

Soal Pungli DKP, Wabup Minta Tunjukkan Buktinya
LOMBOK TIMUR, SEPUTAR NTB - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin meminta menunjukkan buktinya, terkait dengan adanya Pungutan Liar (Pungli) dalam bantuan mesin perahu dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bagi nelayan di Lombok Timur yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab.

"Saya minta tunjukkan buktinya kalau memang ada terjadi pungli dalam bantuan mesin bagi nelayan di Lotim, agar menjadi jelas," tegas Haerul Warisin kepada Seputar NTB di kantornya.

Ditegaskannya memang sebelumnya ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menelpon kepada dirinya mengenai masalah pungli tersebut. Namun dirinya menegaskan kepada oknum LSM untuk meminta menunjukkan buktinya dengan tujuan agar permasalahannya menjadi jelas. Termasuk juga agar tidak menuduh tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya, karena dikhawatirkan akan menjadi fitnah nantinya kalau tidak ada bukti yang kongkrit.

"Apakah ada kwitansi hitam diatas putih atas penerimaan uang pungli yang dilakukan oknum kepada nelayan yang memperoleh bantuan, tentunya harus bisa ditunjukkan agar faktanya valid," ujar Wakil Bupati Lotim, Haerul Warisin seraya mengatakan siapa yang melakukan pungli itu harus di cari buktinya.

Sementara mengenai masalah bantuan mesin untuk nelayan tersebut, Wabup Lotim menambahkan memang itu perintah Bupati Lotim dalam disposisinya agar diberikan bantuan mesin bagi nelayan. Dengan tentunya melihat jumlah bantuan yang ada agar merata dan tidak ada kecemburuan sosial.

Dimana bantuan mesin itu diberikan kepada para nelayan di wilayah Sambelia, Labuhan Haji, Labuhan Lombok, Tanjung Luar maupun di wilayah Jerowaru. Tapi dengan melihat proposal yang masuk sebagai acuan dalam pemberian bantuan tersebut.

"Memang dalam pemberian bantuan itu terjadi perbedaan alamat, sehingga itu yang dibenarkan agar tidak menjadi masalah kedepannya," tambah Haerul Warisin. (Rzl)
Loading...

Portal Berita Yang Lugas, Terpercaya dan Inovatif dari Nusa Tenggara Barat

Tidak ada komentar

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.