Header Ads

  • Breaking News

    Walikota Pimpin Rapat Koordinasi FKPD Kota Mataram

    Walikota Pimpin Rapat Koordinasi FKPD Kota Mataram
    MATARAM, SEPUTAR NTB – Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengundang segenap anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Mataram untuk mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait beberapa hal penting yang tengah terjadi dan juga yang harus dihadapi di Kota Mataram serta membutuhkan perhatian bersama dari semua pihak. Turut hadir dalam Rakor yang digelar di Pendopo Walikota Mataram pada Kamis (27/10/16) tersebut Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito, pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan Tinggi, serta Kepala SKPD terkait lingkup Kota Mataram.

    Membuka Rakor, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menyampaikan hal-hal yang menjadi topik penting untuk dilakukan pembahasan bersama. Diantaranya terkait dengan pembentukan Satgas Saber Pungli atau Sapu Bersih Pungutan Liar, kasus kejahatan IT yang menimpa para nasabah pemilik rekening BRI, Narkoba yang masih marak, Curanmor, dan yang menjadi pembahasan utama adalah terkait dengan rencana demonstrasi massa besar-besaran yang digelar tepat di hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2016 secara bersamaan di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kota Mataram terkait tuntutan masyarakat agar polisi segera memproses Ahok yang seperti diketahui dinilai telah melakukan pelecehan agama. ”Harus kita siapkan antisipasi untuk gerakan massa seperti itu”, ujarnya.

    Baca juga : Aliansi Umat Islam NTB Tegaskan Aparat Adili Ahok

    Menghadapi demonstrasi massa lanjut Walikota, Pemerintah Kota Mataram cenderung untuk bersikap permisif dan tidak melarang sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, serta dengan jaminan keamanan dan ketertiban dari pihak pelaku atau penanggung jawab. Yang perlu diantisipasi, jangan sampai kegiatan tersebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Mataram, apalagi bila sampai ada provokasi.

    Di Kota Mataram sebenarnya diyakini Walikota, masyarakat cukup memahami bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Namun karena demonstrasi membawa isu yang cukup sensitif, Pemerintah Kota Mataram berkewajiban untuk memastikan isu tidak bergeser kearah lain karena provokasi yang mungkin saja dilakukan pihak-pihak tak bertanggung jawab. “Masyarakat jangan sampai terprovokasi”, harapnya.

    Dengan Rakor ini dikatakan Walikota, semua pihak terkait akan memiliki informasi, sikap, dan pandangan yang sama untuk bersama melakukan antisipasi atas situasi yang akan dihadapi. Pada intinya saat ini semua pihak terkait sudah mengerti tugas dan fungsi masing-masing, dan fokus untuk menyikapi apa yang akan terjadi. Sementara Walikota bersama camat dan lurah juga akan mengambil langkah-langkah pengamanan, standby untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Meski demikian Walikota meminta agar masyarakat Kota Mataram tidak menyikapi demo yang akan digelar secara berlebihan. Karena menurutnya itu hanya demo biasa, dimana masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya. (Ft)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad