Header Ads

  • Breaking News

    Bamus DPRD KSB, Putuskan Proses PAW Irawansyah

    Bamus DPRD KSB, Putuskan Proses PAW Irawansyah
    SUMBAWA BARAT, SEPUTAR NTB - Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 171-922 tahun 2016 dan nomor 171-923 tahun 2016 tertanggal 14 November 2016, tentang peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat A.n Irawansyah S.Pd dan Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten Sumbawa Barat syafruddin Denni dari Partai Hanura yang ditanda tangani oleh Gubernur NTB Zaenul Majdi MA. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB tersebut, Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Sumbawa Barat menggelar rapat tertutup pada kamis (17/11/2016), dari hasil rapat Bamus tersebut diputuskan untuk segera dilakukan proses pelantikan Pergantian Antar waktu ( PAW ) yang ditetapkan pada selasa ( 22/11 ) diruang utama Sidang I DPRD Sumbawa Barat.

    Ketua Bamus yang juga ketua DPRD Sumbawa Barat M Nasir ST kepada media, menerangkan segera menindak lanjuti SK Gubernur NTB terkait dengan pergantian antar waktu yang sudah ditetapkan pada tanggal 14 November, oleh karena itu rekan-rekan Banmus memutuskan untuk segera dilakukan pelantikan Pergantian Antar Waktu, ini sejalan dengan surat keputusan yang telah disampaikan oleh Sekretaris Dewan, “ada banyak pertimbangan yang dimasukan oleh anggota Banmus, kenapa harus segera dilakukan pelantikan PAW, pertama dari kedudukan hukum saudara Irawansyah itu sejak ditetapkan diberhentikan pada tanggal 14 November 2016, berarti dia sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat “ jelas M. Nasir.

    Menurut M Nasir, pemberhentian saudara Irawansyah dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat masa jabatan 2014-2019 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD, hal ini berdasarkan keputusan Gubernur NTB yang mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.

    Pada Surat Keputusan yang kedua memutuskan menetapkan dan meresmikan pengangkatan saudara Syafruddin Denni sebagai Penganti Antar waktu Anggota DPRd Kabupaten Sumbawa Bara sisa masa jabatan 2014-2019 terhitung mulai tanggal menucapkan sumpah dan janji, “hari ini belum resmi menjadi anggota DPRD karena belum dilantik, disisi lain Irawansyah sudah bukan lagi menjadi anggota DPRD Sumbawa Barat berdasarkan tanggal SK Pemberhentian “ jelas Nasir.

    Jadi, menurut pandangan hukum anggota Banmus saudara Andy laweng menjelaskan bahwa kalau ini tidak segera dilakukan Proses PAW saudara Syafrudin Denni maka ada pihak lain yang merasa dirugikan untuk mengisi kekosongan tersebut, karena de fakto the jure saudara irawansyah ini sejak tanggal ditetapkan keputusan tersebut sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD, sehingga atas pandangan-pandangan seperti itu yang berkembang didalam Banmus dan memutuskan menetapkan pada selasa (22/11) mendatang dilakukan Proses Pergantian Antar waktu (PAW) oleh saudara Syafruddin Denni.

    “Tembusan SK PAW tersebut telah dismpaikan ke Bupati. “Jika tidak ada aral melintang pelaksanan Paripuna akan digelar hari selasa mendatang (22/11) di ruang Utama Sidang I DPRD Sumbawa Barat “ kata Nasir.

    Dalam uraiannya, lanjut Nasir bahwa Penggantian Antar Waktu anggota DPRD bukan inkonstitusional. Undang-undang menyediakan ketentuan (legalitas principle) untuk sahnya Penggantian Antar Waktu.

    Mulai dari Undang-undang 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Undang-undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditegaskan perihal syarat-syarat pemberhentian antar waktu.

    Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD melalui mekanisme yang panjang. Mulai dari tahap pengusulan pemberhentian oleh dewan perwakilan cabang kabupaten/ kota partai politik, persetujuan dalam rapat DPRD, ferivikasi KPUD Kabupaten/ Kota, surat pengusulan yang kemudian diteruskan ke Gubernur untuk dikeluarkan peresmian penggantian antar waktu melalui Bupati/Walikota (Pasal 385/ Pasal 388 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Junto Pasal 104/ Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010).

    Dalam pasal 96 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2003 menegaskan “peresmian pemberhentian dan pengangkatan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD kabupaten/ kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas nama presiden.” Kemudian diatur lagi dalam Pasal 16 ayat (2) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Penggantian Antar Waktu yang menegaskan “anggota DPRD kabupaten/ kota pengganti antar waku diresmikan secara administrasi dengan keputusan Gubernur atas nama presiden sebagai kepala negara.”

    Kewenangan Gubernur untuk mengeluarkan keputusan, tegasnya dalam Pasal 103 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dalam waktu 14 (empat belas) hari, Gubernur sudah harus meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur dalam meresmikan PAW terhadap anggota DPRD kabupaten adalah karena peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepadanya. Kewenangan Gubernur ditegaskan dalam Pasal 388 ayat 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. (Edi. C)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad