Header Ads

  • Breaking News

    Diduga Tak Setor Pajak, Jasa Parkir Di Pelabuhan Bangsal Didata

    LOMBOK UTARA, SEPUTAR NTB - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan pendataan jasa layanan parkir di Pelabuhan Bangsal. Pendataan dilakukan karena selama ini pemerintah daerah merasa kecolongan terkait retribusi pajak yang harus dibayar oleh pemilik parkir.

    ‘’Iya hari ini kita mulai melakukan pendataan terhadap parkir-parkir yang ada di Pelabuhan Bangsal,” ungkap Kepala Bidang Pendapatan Vidi Eka Kusuma kepada Seputar NTB dilokasi Pelabuhan Bangsal, Rabu (2/11/2016).

    Dalam pantauan Seputar NTB dilokasi, tim pendataan yang terdiri dari pihak kecamatan, perizinan dan DPPKAD KLU tersebut menanyakan kepada petugas parkir maupun pemiliknya terhadap siapa pemilik mutlak parkir dan juga pendapatan yang didapatkan dalam sehari, serta jenis izin yang dikantongi.

    Dimana jika mengacu dalam perarutan daerah kata Vidi pemilik parkir tersebut wajib dikenai pajak.  Namun dari 13 titik parkir yang ada dilokasi Pelabuhan Bangsal tersebut dikabarkan belum ada yang menyetorkan pajak ke daerah.

    “Mereka yang punya parkir ini terkena dengan perda No. 3 tahun 2010 tentang pajak daerah, jika tidak membayar tentu telah melanggar perda yang ada,” jelasnya sambil mengelilingi lokasi parkir di Pelabuhan Bangsal untuk di data.

    Parkir yang ada di Pelabuhan Bangsal tersebut sebagian besar telah lama terbangun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Jenis usaha parkir ini dalam perda yang ada kata Vidi 20 persen dari pendapatan pemiliknya harusnya diserahkan ke daerah sebagai PAD.

    ‘’Namun dalam kondisi ini kami akui disini belum maksimal pungutan pajak ke daerah,” terangnya. (Dy)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad