Header Ads

  • Breaking News

    Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak 2016

    Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak 2016
    MATARAM, SEPUTAR NTB - Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D hadir pada acara Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) 2016 di Hotel Golden Palace, Rabu (9/11/2016). Acara yang merupakan temu daerah partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak ini, memiliki target Three ends, yaitu: akhiri kekerasan pada perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan.

    Kepala BP3KAB Prov. NTB Dra. Hj. Eva Nurcahyanisngsih, M.Si selaku ketua panitia melaporkan pertemuan ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari lembaga sosial masyarakat, ormas keagamaan, lembaga profesi, akademisi/PSW/PSGA), dunia usaha (asosiasi dunia usaha, kelompok usaha), dan media (cetak maupun elektronik) dari provinsi dan kabupaten/kota.

    “Puspa memiliki tujuan untuk memperkenalkan program unggulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Republik Indonesia, menggalangkan berbagai stakeholders untuk mempromosikan program unggulan three ends, serta penyusunan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2017,” jelasnya.

    Dalam sambutan tertulisnya Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Muhammad Ihsan yang mewakili Deputi Bidang partisipasi masyarakat KPP-PA RI menyampaikan perlunya kolaborasi dari komponen masyarakat dan lembaga masyarakat dalam mengatasi permasalahan pada perempuan dan anak. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya strategis, seperti membuat atau merevisi peraturan perundangan untuk mencegah kekerasan pada perempuan dan anak serta perdagangan manusia.

    “Saya berharap dengan adanya PUSPA sebagai salah satu program unggulan pemerintah dapat menjadi ajang berkumpulnya berbagai komponen masyarakat, yang Insya Allah memiliki visi yang sama dalam upaya mengatasi masalah pada perempuan dan anak,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sekda Prov. NTB menegaskan pentingnya evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar mengetahui keefektifan suatu program. Ia mengatakan dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, tetapi dibutuhkan sinergitas dari praktisi dan akademisi lembaga non pemerintah.

    “Mengingat kasus kekerasan pada perempuan anak, serta perdagangan manusia terus meningkat, kalau bisa pemerintah perlu untuk membuat posko atau satgas kekerasan pada perempuan dan anak, agar cepat tanggap ketika ada kasus kekerasan,” pungkasnya. (Amr/hms)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad