Header Ads

  • Breaking News

    FPII Akan Turun ke Jalan Dobrak Dewan Pers


    JAKARTA. Jika tidak ada aral melintang, Forum Pers Independen Indonesia (FPII) berencana akan turun jalan untuk menggelar aksi damai mendobrak Dewan Pers yang berlokasi di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (20/3) mendatang. Selain ke Gedung Dewan Pers, FPII juga akan menggelar aksinya ke Gedung MPR RI/DPR RI Senayan Jakarta. Aksi damai itu dipicu lantaran persoalan keberpihakan dan sikap tidak adil telah ditunjukkan oleh Dewan Pers terhadap para pekerja pers dan juga terhadap media massa yang tidak terverifikasi.
    Banyak contoh kasus yang merugikan wartawan, seperti pemukulan dan berbagai tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh narasumber dengan memakai centeng/preman untuk mengintimidasi pekerja pers, justeru tidak pernah terselesaikan. Malah intimidasi dan kekerasan ini masih saja terjadi. 
    ‘’Sebagai insan jurnalis/pekerja pers yang merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Dewan Pers (DP), maka kami dari FPII memandang perlu agar insan pers yang merupakan wujud dari pelaksana UUD bahwa kebebasan berserikat dan berpendapat adalah hak setiap warga Negara. Apalagi bagi para media yang sudah berbadan hukum, maka perlu adanya tindakan nyata untuk melindungi dan menaungi insan pers dari belenggu verifikasi dan pembungkaman,’’ kata Seknas FPII, Mustofa Hadi Karya didampingi Koornaditor Aksi Nasional, Hefrizal melalui keterangan persnya, Sabtu (18/3).
    Dikatannya, requirement (persyaratan) yang dibuat oleh Dewan Pers terkait pendaftaran bagi media untuk dapat terverifikasi, FPII menganggap bahwa persyaratan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh media berskala besar tanpa mengindahkan para media yang berskala menengah ke bawah.
    Pemberlakuan UU  khusus profesi (UU Pers) yang tidak diberlakukan kepada media-media non verifikasi, FPII menganggap bahwa masalah tersebut merupakan  upaya pengkebirian pelaku pencari warta untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Atau dengan kata lain, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam melakukan peliputan bagi media non verifikasi, akan dikenakan KUHP bukan atas dasar UU Pers apabila terjadi kesalahan dalam peliputan atau dalam penulisan.
    Adanya isu akan didorongnya Panja terkait dengan mengarahkan UU Pers ke KUHP terhadap media non verifikasi, lanjutnya, FPII memandang Panja tersebut merupakan upaya kriminalisasi terhadap perusahaan Pers berskala kecil dan tidak adanya pengakuan dan perlakuan khusus bagi profesi jurnalis sebagai profesi yang khusus bagi media non verifikasi. ‘’Lex specialis derogat legi generalis (aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum)’’.
    Isu yang berkembang belakangan ini mengenai surat edaran tentang ‘’hanya 74 media terverifikasi yang bisa melakukan peliputan’’, menimbulkan kesalahpahaman bagi para instansi sebagai objek peliputan dengan para insan pers sebagai pencari berita. Karena itu, FPII meminta Dewan Pers agar memberikan keterangan yang sebenarnya kepada instansi yang bersangkutan bahwa berita tersebut ‘’tidak benar adanya’’ dalam bentuk selebaran atau dengan mengundang insan pers untuk melakukan konferensi pers terkait masalah tersebut.
    Berdasarkan permasalahan yang berkembang saat ini, maka FPII pun berusaha memberikan surat agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan sudah dilayangkan baik ke Komisi I DPR RI dan ke Dewan Pers, namun usaha tersebut hingga saat ini belum ada kepastian atau jawaban memuaskan yang diberikan kepada FPII.
    Nah, untuk memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan hak-haknya, maka FPII berdasarkan kesamaan tujuan, kesamaan niat dan kesamaan langkah, telah melakukan rapat yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari media-media yang tergabung dalam FPII. Setidaknya, tercatat sebanyak 198 media cetak, online, dan elektronik memutuskan akan melakukan ‘’aksi turun jalan’’ secara nasional yang bertujuan agar aspirasi tersebut dapat tersampaikan kepada penentu kebijakan ataupun pembuat UU.
    ‘’Karenanya, kami dari FPII akan melakukan aksi di Gedung Dewan Pers atas kinerja Dewan Pers dan di Gedung MPR RI/DPR RI agar pihak DPR RIsegera menghentikan rencana Panja UU Pers, yang terindikasi mengekang kebebasan dan kemerdekaan pers. Sehingga kami menyampaikan beberapa point tuntutan, diantaranya; pertama, cabut verifikasi media di seluruh Indonesia; kedua, stop intimidasi, diskriminasi, dan kriminalisasi wartawan; ketiga, kembalikan fungsi UU Pers No.40 Pasal 15 (a) tahun 1999; keempat, Dewan Pers harus membuat pernyataan di media massa terkait adanya selebaran pelarangan meliput terhadap wartawan/jurnalis yang tidak terverifikasi, yang dilakukan oleh instansi pemerintah/swasta di seluruh wilayah Indonesia.
    Selain di Jakarta, aksi damai juga digelar secara serempak di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, melalui perwakilan Sekretariat Wilayah FPII dengan tujuan ke Pemda dan DPRD setempat.
    "Dalam aksi tersebut, juga akan ada theatrical matinya kemerdekaan pers di Indonesia,’’ ungkapnya sembari menyebutkan aksi serempak dari Sabang sampai Merauke yakni; Aceh, Jabodetabek, Banten, Medan, Bangka Belitung, Palembang, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, Sulteng, Makassar, Maluku, Maluku Utara, Yogyakarta, Jawa Timur, Fakfak, dan Papua.

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad