Header Ads

  • Breaking News

    Kanwil DJP NTB Pindahkan Penanggung Pajak "RS" Ke Lapas Batu Nusakambangan

    MATARAM, SEPUTARNTB. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  NTB  bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada hari Selasa,21 Maret 2017 memindahkan lokasi penyanderaan Penanggung Pajak yang berinisial  RS ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu,Nusa Kambangan,Jawa Tengah.

    "Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia  RI Nomor 294_KMK.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003 Tentang  Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksaan," ungkap Suparno,Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak NTB saat jumpa pers dikantornya pada Selasa(21/03).

    Sebelumnya Kepala KPP Pratama Raba Bima mengajukan surat usula pemindahan lokasi penyanderaan kepada Kakanwil DJP NTB Nomor S-21278/DPJ.31/KP.02/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Usul Pemindahan Lokasi Penyanderaan Penanggung Pajak atas nama "RS" dengan pertimbangan sampai dengan saat ini Wajib Pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya.

    "Sebagai tindak lanjut terhadap surat  usulan tersebut Kanwil dirjen pajak NTB mengirimkan surat kepada Direktur Pemeriksa dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor S-42/WPJ.31/2017 tertanggal 17 Januari 2017," tambahnya.

    Setelah mendapatkan izin pemindahan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan,Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak menyetujui pemindahan tersebut melalui surat Nomor SR-326/PJ.04/2016 tanggal 8 November 2016 dengan alasan dalam rangka percepatan pencairan utang pajaknya dan memberikan detterent effect bagi Wajib Pajak lainnya.

    Suparno juga memaparkan penyanderaan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Dirjen Pajak apabila Penanggung Pajak tidak memiliki itikad baik melunasi tunggakan pajaknya sedangkan yang bersangkutan sebenarnya mampu melunasinya.

    "Upaya gijzeling ini diharapkan akan membuat Penanggung Pajak melunasi tunggakan pajaknya serta memberi efek jera bagi para penanggung pajak lainnya, disamping itu untuk meningkatkan voluntary Compliance para wajib pajak yang selama ini belum atau tidak patuh,"paparnya.

    Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara dan sudah sewajarnya apabila seluruh masyarakat mengambil bagian bergotong royong dalam mendanai pembangunan nasional dengan menghitung,membayar,dan melaporkan pajak secara jujur dan benar.

    Demi mengamankan penerimaan negara dan menindak tegas pelaku tindak pidana bidang perpajakan,Dirjen Pajak akan terus melakukan berbagai upaya pelayanan,pengawasan dan penegakan hukum sambil terus melakukan kerjasama dengan institusi penegak hukum lainnya untuk menyukseskan upaya pemerintah mencapai penerimaan pajak yang optimal bagi Indonesia. (ft)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad