Header Ads

  • Breaking News

    Kemelu Gelar Rapat Penguatan Koordinasi Penanganan Permasalahan WNI Di Luar Negeri

    MATARAM,SEPUTAR NTB. Banyaknya kasus yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) saat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI ) baik secara pidana maupun menyangkut ketenagkerjaan dan keimigrasian mejadi  salah satu fokus permasalahan yang sangat diperhatikan untuk ditangani oleh Kementerian Luar Negeri RI.

    Fahri Sulaiman,selaku Pejabat Fungsional Diplomat Madya Kemenlu RI Direktorat Perlindungan WNI dan Badah Hukum Indonesia (BHI) saat acara press breifing pada Selasa (28/03)di Mataram menuturkan bahwa dengan melibatkan para pemangku kebijakan didaerah,Kemenlu RI bermaksud menggelar Rapat Penguatan Koordinasi dan Bimtek Penanganan Permasalahan WNI Di Luar Negeri bertempat di Santika Hotel Mataram hari Rabu (29/03) hingga Jumat (31/03).

    "Kegiatan ini rencana akan dilaksanakan selama tiga hari yang diikuti oleh para pemangku kebijakan dari tiga provinsi yakni NTB,NTT dan Jawa Timur, dimana ketiga provinsi ini dianggap paling banyak bermitra dengan kemenlu dalam menangani permasalahan WNI di Luar Negeri, khususnya TKI,"ungkap Fahri Sulaiman.

    Banyaknya aspek permasahan WNI diluar negeri khususnya TKI lanjut Fahri harus disinergikan dengan para stakeholder atau pemangku kebijakan yang ada didaerah mengingat aspek hukum antar satu negara dengan negara lainnya berbeda.
    "Pemahaman penangan permasalahan perlu disinergikan apalagi hukum dan sistem penanganan permasalahan  disuatu negara pasti tidak sama,"tuturnya.

    Sepanjang tahun 2016,Kementeria Luar Negeri menangani 17.928 kasus WNI diluar negeri,dari jumlah tersebut sebanyak 12.373 kasus berhasil diselesaikan.
    "Bedasarkan angka tersebut,sebanyak 9.450 diantaranya merupakan kasus TKI yang bekerja pada perseorangan (penata laksana rumah tangga ) dan sebanyak 602 merupakan permasalahan pelaut yang bekerja di kapal ikan berbendera asing.

    Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan WNI diluar Negeri,selain mengandalakan dukungan 132 Perwakilan RI di luar negeri,dukungan berbagai pemangku kepentingan juga sangat diperlukan. Sejumlah proses dan berkas pendukung perlu dipersiapkan didaerah.Dukungan pemangku kepentingan didaerah bukan saja akan menentukan percepatan penyelesaian suatu kasus tetapi juga menentukan keberhasilan penyelesaiannya.

    NTB dupilih menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan ini karena NTB adalah salah satu daerah model dalam isu perlindungan WNI di Lluar Negeri. Berbagai inisiatif Yang diambil pemerintah provinsi NTB dalam pencegahan permasalahan TKI yang muncul saat mereka bekerja di luar negeri. Inisiatif inisiatif tersebut mendapat pengakuan ditingkat nasional,salah dengan diberikannya The Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (The HWPA) tahun 2016 untuk ketegori Pemerintah Daerah oleh Menteri Luar Negeri .(ft)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad