Header Ads

  • Breaking News

    Nelayan Tanjung Luar Kecewa Dengan Hasil Hearing


    LOTIM, SEPUTAR NTB. Nelayan Tanjung Luar yang melakukan hearing di kantor DPRD  Lotim, Selasa (14/3) mengaku kecewa dengan tidak ada hasil yang diperoleh sebagaimana apa yang menjadi tuntutan nelayan selama ini. Pasalnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lotim, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lotim tidak berani mengambil keputusan terhadap tuntutan nelayan masalah ijin.

    Sementara pada sisi lainnya DPRD Lotim meminta kepada dinas terkait untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pemprov NTB yang menangani masalah perijinan untuk keperluan melaut para nelayan tersebut.

    "Masak dinas terkait di Lotim tidak mampu memberikan ketegasan terhadap tuntutan kami mengenai masalah ijin melaut, sehingga semuanya menyerahkan masalah ijin ke Pemprov," keluh para nelayan Tanjung Luar saat melakukan hearing.

    Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Lotim, Sarwin meminta kepada pemerintah daerah untuk segera merespon apa yang menjadi keluhan nelayan. Dengan tidak memberatkan nelayan dalam mengurus proses ijinya seperti yang dirasakan saat ini.

    Sarwin juga mengungkapkan adanya oknum aparat yang melakukan pungli saat nelayan berada ditengah laut belum lagi dengan berbelit-belitnya pengurusan ijin menambah panjang masalah nelayan.

    "Seharusnya pemerintah daerah jangan mempersulit ijin bagi nelayan, melainkan harus mempermudah agar nelayan bisa melaut," tegasnya.


    Hal yang sama dikatakan Sekdes Tanjung Luar, M. Yahya mengungkapkan dengan lamanya proses ijin untuk nelayan kami tentunya membuat nelayan tidak bisa melaut, sedangkan pada satu sisi mereka harus menghidupi istri dan anaknya.

    "Pemerintah seharusnya mempermudah rakyatnya untuk mengurus ijin dengan tidak seperti ini, sehingga yang rugi adalah nelayan kami tidak bisa melaut karena ijin tidak ada," ujar Sekdes.

    Sementara Dinas DKP, Perhubungan dan Dinas Pelayanan Perijinan Satu Pintu menanggapi apa yang menjadi tuntutan nelayan semuanya menyerahkan kepada provinsi yang punya kewenangan untuk mengeluarkan masalah ijin sesuai dengan aturan yang terbaru.

    "Memang sebelum adanya aturan baru mengenai masalah ijin bisa dibuat di kabupaten, akan tapi setelah itu semua proses ijin berada di Provinsi," tegas Kepala DKP Lotim, Taswirudin saat memberikan penjelasan.

    Ketua Komisi IV DPRD Lotim, HL Hasan Rahman mengatakan persoalan nelayan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dengan meminta adanya upaya dari pemerintah kabupaten untuk segera melakukan koordinasi dengan Pemprov mengenai masalah ijin.

    "Semua masalah bisa diselesaikan kalau dengan berkomunikasi,sedangkan dewan juga tetap akan melakukan upaya agar apa yang menjadi tuntutan nelayan bisa cepat terakomodir," tegas Hasan Rahman. (Rz)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad