Header Ads

  • Breaking News

    Pedagang Keruak Mengadu ke DPRD Lombok Timur


    LOMBOK TIMUR, SEPUTAR NTB. Puluhan pedagang pasar Keruak mengadu ke anggota DPRD Lotim, Senin (13/3). Dengan masalah yang diangkat mengenai tingginya sewa ruko dan penyegelan ruko yang dilakukan Badan Pendapatan Lotim yang tentunya dikeluhkan para pedagang yang selama ini masih mengantongi setifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sampai tahun 2022.

    Sementara kedatangan para pedagang itu diterima Wakil Ketua Komisi III DPRD Lotim, Muallani bersama anggota komisi lainnya dan Kepala Badan Pendapatan Lotim, Salmun, Sekretaris Dinas Pol.PP Lotim, Sabrun.

    "Kami merasa dirugikan dengan tingginya harga sewa ruko yang diberlakukan Badan Pendapatan Lotim dengan dimulai Rp 24 s.d 25 juta pertahunnya, sedangkan para pedagang meminta untuk diringankan harga sewanya," terang koordinator pedagang, Parhan dihadapan hearing.

    Parhan mengatakan harga sewa yang ditetapkan tentunya terlalu mencekik, belum lagi pihak Badan Pendapatan melakukan penyegelan ruko kami pada malam hari, sehingga pedagang tidak ada yang mengetahuinya atas sikap yang dilakukan Badan Pendapatan tersebut.

    Selain itu fasilitas yang ada di pasar juga masih belum lengkap, termasuk juga kenyamanan pedagang belum terjamin, sedangkan pihak Badan Pendapatan melalui kepala pasar melakukan penarikan uang retribusi tanpa pernah memperhatikan keluhan para pedagang.

    "Yang jelas para pedagang siap untuk membayar uang sewa, akan tapi jangan dicekik dengan nilai tinggi," terangnya.

    Menanggapi keluhan pedagang, Kepala Badan Pendapatan Lotim, Salmun mengatakan untuk sewa ruko berakhir pada tanggal 31 Januari 2017 untuk melanjutkan sewanya yang telah ditandatangani diatas materai oleh para pedagang.  Apalagi ABPD tahun 2017 telah ditetapkan dari masing-masing pasar, sehingga pihaknya tetap melakukan tagihan dengan tidak melebihkan dan mengurangi.

    Sementara jumlah ruko sebanyak 24 unit, dimana empat unit tidak terpakai dan lima unit telah membayar. Sedangkan 15 unit lagi masih belum sehingga inilah yang dilakukan penyegelan, karena sebelumnya telah kami berikan sosialisasi dengan pembayaran dilakukan secara cicil.

    "Kami hanya menjalankan tugas saja dan toh juga kami tidak memberatkan pedagang, karena dilakukan secara cicil bukan semuanya," kata Salmun seraya mengatakan apa yang kami lakukan tidak ada yang salam karena kami menjalankan perintah.

    Wakil Ketua Komisi III DPRD Lotim, Muallani mengatakan pihaknya akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi, sedangkan hasil hearing ini akan dilaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.

    " DPRD Lotim akan segera melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif mengenai masalah ini agar tidak berlarut-larut," tegas Muallani.(rz)



    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad