Header Ads

  • Breaking News

    Tiga SKPD Angkat Tangan Masalah Ijin Nelayan


    LOTIM, SEPUTARNTB. Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lombok Timur yang menangani masalah perijinan menyangkut nelayan menyerah. Dengan melempar semua permasalahan pengurusan ijin berada di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lotim, Dinas Perhubungan dan Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga tidak bisa berbuat untuk pengurusan ijin melaut bagi nelayan yang ada di Lotim.

    Kepala DKP Lotim, Taswirudin menegaskan semenjak adanya aturan baru mengenai masalah pengurusan ijin  tidak lagi di kabupaten melainkan harus di Provinsi. Dengan mengacu pada undang-undang (UU) No 23 tahun 2014. Sehingga inilah yang menjadi permasalahan di kami, akan tapi pihaknya hanya mengurus ijin kapal 5 GT kebawah saja.

    "Memang pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan adanya aturan baru tersebut, namun begitu pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi mengenai masalah ijin untuk nelayan ini," terang Taswirudin.

    Hal yang sama dikatakan Kepala Bidang Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, H. Muslihudin Khair mengatakan apa yang dikatakan Kadis DKP Lotim tentunya juga sama. Namun sebelum adanya perubahan aturan baru atau pemindahan kewenangan itu nelayan membuat ijin di Kabupaten.

    Namun sekarang harus di Provinsi, sehingga untuk memudahkan pelayanan pengurusan ijin pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Pemprov untuk segera membentuk Unit di Lotim masalah ijin. Dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

    "Sudah beberapa kali kami meminta kepada Pemprov untuk segera membentuk unit atau menugaskan pegawainya di Lotim untuk menangani masalah ijin, sehingga masyarakat tidak harus jauh-jauh membuat ijin ke Mataram namum belum ada respon,"tegas Muslihudin Khair. (Rz ).

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad