Header Ads

  • Breaking News

    300-an TKI di Riyadh Diduga Alami Penyiksaan



    MATARAM,SEPUTAR NTB. Kabar tak menyenangkan terdengar kembali mengenai nasib Warga Negara Indonesia(WNI) yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Riyadh, Arab Saudi. Pasalnya 300-an TKI diduga mengalami penyiksaan dan penyekapan dari jumlah tersebut sebanyak 65 persen berasal dari NTB. Dan sekitar enam (6) orang TKI berhasil melarikan diri dari dugaan tindak penyiksaan dan penyekapan tersebut.

    Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI,H.Lalu Muhammad Iqbal, saat diwawancarai sejumlah wartawan dalam acara Koordinasi dan Bimbingan Tehnis Penanganan Masalah WNI di Luar Negeri pada jumat (31/03) di Mataram membenarkan adanya dugaan tindak penyiksaan dan penyekapan TKI di Riyadh,Arab Saudi tersebut.

    "Sekarang sudah ditangani oleh pihak KBRI kita di Riyadh. Kami sudah mendapat laporan dari pihak KBRI tentang hal itu dan telah melakukan koordinir dengan aparat keamanan di Arab Saudi untuk mendapatkan dukungan penyelesaian permasalahan ini,"Ungkap pria asal NTB ini.

    Dari 300-an TKI tersebut, lanjut Iqbal, sebagian besar berasal dari provinsi  NTB dan sebagian lainnya berasal dari provinsi yang berbeda.

    "Mungkin sebagian besar dari provinsi NTB, tapi nanti akan kami sampaikan semuanya setelah selesai terverifikasi, ketika sudah clear smuanya barulah akan kami sampaikan kepada media,"jelasnya.

    Sementara itu dalam acara yang sama, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menekankan akan pentingnya aspek prosedural dalam pengiriman TKI yang bekerja diluar negeri untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Selain itu pengiriman TKI non prosedural akan mempersulit negara dalam memberikan perlindungan hukumnya.

    "Ini sangat penting dalam menjaga aspek keamanan dan kenyamanan TKI. Lebih mudah bagi kita untuk memberikan aspek perlindungan bagi para TKI tersebut, keberadaan TKI yang tidak prosedural juga sulit untuk bisa dilacak,tidak dicatat dan tidak dilaporkan,karena kemampuan kami tidak bisa memantau seluruh pergerakan orang yang ke Luar Negeri, sebab itu sangat ditekankan pengiriman TKI secara prosedural,"tegas Retno.

    Menurutnya pemerintah Indonesia tetap tidak boleh membedakan dalam memberikan perlindungannya kepada TKI yang prosedural saja.

    "Menyangkut aspek perlindungan itu berlaku bagi semua WNI atau TKI  yang prosedural maupun yang tidak,intinya yang tidak prosedural akan menghadapi resiko yang lebih besar ketika berada di Luar Negeri," ungkapnya.

    Diakui pihaknya sekarang ini semakin rutin meningkatkan koordinasi dengan semua pihak seperti Menteri Tenaga Kerja,Kepala BNP2TKI dan stakeholder lainnya.

    " Dan hari ini saya bertemu dengan pak gubernur NTB beserta beberapa stakeholder lainnya untuk membahas bagaimana bekerjasama yang baik antara hulu dan hilir guna memberikan proteksi yang lebih dan sebagainya, guna memberikan perlindungan pengiriman yang aman dan selamat,"pungkasnya.(ft)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad