Header Ads

  • Breaking News

    Di Datangi Aliansi Jurnalis NTB (FPII, IJTI dan IPJI), Ketua Komisi I DPRD Lombok Barat Ngumpet


    MATARAM,SEPUTARNTB. Puluhan Jurnalis yang tergabung dalam  Aliansi Jurnalis NTB   menggelar aksi solidaritas membela jurnalis. Aksi tiga synergi FPII, IJTI dan IPJI NTB mengecam keras tindakan diskriminasi dari munculnya pernyataan Ketua Komisi satu DPRD Lombok Barat H. Zulkarnaen dari Fraksi Partai Golkar yang menuding adanya upaya Dinas Terkait “membungkam wartawan” dengan uang ratusan ribu rupiah saat melakukan interupsi yang disampaikannya dalam Rapat Paripurna Dengan agenda Penyampaian Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lobar tahun 2007-2035 terkait pengelolaan sampah pada hari Selasa (18/04) lalu, ucap Sahib Mandat ketua Setwil FPII NTB saat orasi didepan gedung DPRD Lombok.

    “ucapan Zulkarnaen sangat tidak pantas menjust dan menuding insan pers seperti itu, dan ini akan menggelinding menjadi bola panas yang kembali melukai hati dan perasaan para jurnalis.” tegas Sahib

    Lanjutnya, betapa tidak tudingan tersebut disampaikan dalam sebuah agenda rapat yang di dalamnya terdiri dari orang orang yang mengaku intelek, tampil berdasi dan konon memiliki integritas dalam memperjuangkan hak hak rakyat.


    Dalam konteks ini pantaskah seorang oknum anggota dewan terhormat menyampaikan tudingan ‘jahat’ penyuapan kepada para Pewarta? Padahal selain sebagai mitra, Para jurnalis diakui atau tidak memilik andil besar dalam setiap agenda pembangunan, pelaksanakan dan sosialisasi kebijakan, hingga kebutuhan informasi dengan standar yang sesuai dengan kode etik yang dimilikinya.” Tantangnya dalam orasi.

    Kata ia, selain menyakiti hati kami dengan tudingan tidak berdasar tersebut, kami mengklaim ada upaya pembungkaman dan pelemahan sistem dan peran kontrol para jurnalis di Kabupaten Lombok Barat yang nantinya berdampak para pengkotak kotakan jurnalis secara masif oleh oknum anggota dewan tersebut.

    “Kami selaku insan pers menyatakan keberatan dengan tudingan tersebut, karena selain akan menimbulkan “kegaduhan” antar instansi (eksekutif dan legislatif), hal tersebut bisa menimbulkan pemahaman multitafsir dan preseden buruk yang dikhawatirkan akan mereduksi makna dan fungsi pers sebagai alat kontrol dan pilar Informasi khalayak, dan ini akan sangat mudah kami naikan ke proses hukum sesuai UU pers 40/1999.” Ancam Sahib.

    Ditegaskannya, berdasarkan tudingan tersebut kami FPII yang merangkul IJTI dan IPJI NTB dan beberapa sejumlah organisasi media di NTB lainnya “Menggugat” atas pelecehan profesi yang telah dilakukan oleh Zulkarnaen selaku Ketua Komisi satu DPRD Lombok Barat.

    Selain orasi,aksi yang berlangsung damai ini juga dibarengi dengan aksi peletakan bersama peralatan peliputan dan kartu pers yang kemudian ditaburi bunga.

    Pihak DPRD Lombok Barat yang diwakili Wakil Ketua DPRD Lobar,Multajam dihadapan massa Aliansi Jurnalis NTB menyatakan permohonan maaf mewakili Zulkarnaen atas peristiwa tersebut. Dan meminta perwakilan massa untuk masuk ke gedung DPRD Lobar guna melakukan dialog, namun tawaran tersebut ditolak dengan alasan agar Zulkarnaen yang keluar menemui massa Aliansi Jurnalis NTB. (ft).

    *FPII (Forum Pers Independent Indonesia)
    *IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia)
    *IPJI (Ikatan Pewarta Jurnalis Independen)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad