Menu Right

Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Senin, 24 April 2017

Ketua Komisi I DPRD Lobar Tuduh ‘Ojan’ Perintahkan Dikes Lobar Naikan Pungutan dan Tuding Wartawan Terima Suap

Ketua Komisi I DPRD Lobar

LOBAR, SEPUTARNTB. Rapat Paripurna digedung DPRD Lombok Barat terpaksa molor dari jadwal. Padahal sidang seharusnya dimulai pukul 09.00 wita. Namun sidang baru dimulai jam 11.00 wita. Molornya agenda Paripurna ini sangat disayangkan. Terlebih lagi, kesejahteraan anggota DPRD Lombok Barat telah ditingkatkan melalui naiknya tunjangan perumahan yang didapatkannya.
Dalam Rapat Paripurna tersebut beragendakan penyampaian 2 Raperda Lombok Barat. Yaitu Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lobar Tahun 2017-2035 dan Raperda Tentang Pengelolaan Sampah.
Suasana persidangan sempat diwarnai ketegangan ketika Ketua Komisi I DPRD Lobar M. Zulkarnain melakukan interupsi. 
Dalam interupsinya, Zulkarnain mempersoalkan kinerja pemerintah daerah (Pemda). Terutama kinerja Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, H. Rachman Sahnan Putra.
Ia menuding Dikes Lobar melakukan pungli dengan menarik pungutan yang tidak sesuai Perda. Dikatakan oleh Zulkarnain seharusnya biaya administrasi di Puskemas hanya Rp 5.000. Akan tetapi di sebagian puskesmas menarik administrasi sebesar Rp. 12.000 – Rp. 15.000.
“Ini merupakan preseden buruk. Di sisi lain kita ini sedang terlena dengan ayo berprestasi. ya, ayo berprestasi.” Ucapnya.
“Tetapi hari ini kita coret ‘ayo berprestasi’ dengan cara menarik retribusi dari orang-orang miskin yang datang berobat ke puskesmas dengan menaikan retribusi dari Rp 5.000 menjadi Rp 15 ribu.” Lanjutnya. “Lebih mirisnya lagi, bahwa pungutan Rp. 15.000 terhadap masyarakat ini adalah perintah Ojan.” Tukasnya.
Politisi Partai Golkar ini, juga mengkritisi manajemen Puskesmas Batulayar dan Gunungsari. Yang dinilai tidak sesuai sebagai Puskesmas bertaraf Internasional. Menurutnya, dokter harus bisa berbahasa Inggris. Kemudian Kepala Tata Usahanya, minimal paham komunikasi bahasa inggris. Namun, yang ditempatkan pada kedua Puskesmas tersebut hanyalah Dokter honor.
“Ini pak, saya sudah teriak dua tiga minggu yang lalu melalui media cetak. Tapi anehnya, Bapak Kepala Dinas yang terhormat atau pemangku jabatan di Kabupaten Lombok Barat ini, membungkam para wartawan yang saya tidak bisa sebutkan namanya,” ungkapnya.
Selanjutnya, dia juga mengkritisi carut-marutnya pelayanan di RSUD Patut Patuh Patju. Dicontohkan ada dokter honor yang ditempatkan bukan bekerja pada ahlinya. Oknum dokter itu dokter umum dan berada di ruang nifas, persalinan.
Ia menyinggung juga rujukan dari salah satu puskesmas untuk seorang ibu yang akan melahirkan. Rujukan tersebut tidak ditujukan ke RSUP NTB karena tidak mengetahui bahwa Jamkesda bisa digunakan di RSUP dengan alokasi maksimal Rp 5 juta. Namun setelah ditelusuri, Puskesmas tersebut tidak merujuk pasien ke RSUP dikarenakan Puskesmas terkait hanya memiliki satu ambulance dan hanya bisa mengantar ke RS terdekat. 
Zulkarnaen pun memberikan deadline kepada Sekda Lobar H. Moh. Taufiq dan Asisten Setda Lobar yang hadir hadir pada kesempatan itu. Jika tidak persoalan yang disampaikannya tidak ditindaklanjuti, ia mengancam akan mengerahkan massa untuk menggedor kantor Bupati.
Di akhir interupsinya, Zulkarnaen pun kembali menyinggung insan pers. 
“Tolong Insan pers, ya. Jangan hanya bisa dibayar dengan Rp 500 ribu. Ini ada azas indikasi praduga tak bersalah, jelas ketika itu akan dimuat. Tetapi entah permainan apa, dikekang pak.” Tandasnya
“Maaf saya tidak menyebut oknum. Tapi suatu saat saya bisa laporkan saudara pada kode etik wartawan. Terima kasih.” Tutupnya.
Loading...

Portal Berita Yang Lugas, Terpercaya dan Inovatif dari Nusa Tenggara Barat

Tidak ada komentar

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.