Header Ads

  • Breaking News

    Meningkat 390 KK Jumlah Penerima Raskin Di Lotim


    RASKIN
    LOTIM, SEPUTARNTB. Jumlah warga Lombok Timur yang menerima jatah beras raskin tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup singnifikan sebanyak 138.363 Kepala Keluarga (KK) dari 137.973 KK. Dengan prosentasi kenaikan sebanyak 390 KK atau 0,28 persen.


    Demikian ditegaskan Asisten II Bidang Ekonomi Kesra Setdakab Lotim, Nuso Pranoto dalam kegiatan sosialisasi program raskin di lantai II Kantor Bupati Lotim, Selasa (4/4). " Memang tahun 2017 ini jumlah warga Lotim yang menerima jatah raskin meningkat dari sebelumnya,"tegasnya.

    Hadir dalam kegiatan itu Sekda Lotim, H.Rahman Farly, pihak Bulog Lotim, Badan Pusat Statistik (BPS), para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan para kades se-Lotim.

    Menurutnya  dengan meningkatkan jumlah penerima raskin di Lotim tentunya ini menjadi perhatian pemerintah daerah bersama jajaran dibawahnya. Sehingga menunjukkan kalau masyarakat Lotim masih banyak yang berada dibawah kemiskinan.

    Sementara sesuai dengn arahan Presiden RI bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dan menggunakan sistim perbankan.Hal ini bertujuan dalam rangka untuk memberikan kemudahan melakukan pengontrolan, memantau dan mengurangi penyimpangan.

    " Untuk uji coba di wilayah NTB telah dilakukan di Kota Mataram,terutama penyaluran non tunai dengan menggunakan sistim E-Warung,sedangkan Lotim masih menunggu, " kata Nuso Pranoto.

    Ditempat yang sama Sekda Lotim, H.Rahman Farly meminta kepada pihak bulog yang menyalurkan beras raskin ke masyarakat hendaknya memberikan kualitas yang baik dan jangan jelek. Karena itu akan menimbulkan imit yang tidak baik.

    Namun begitu dalam penyaluran beras raskin dalam tidak bulan ini belum bisa didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat, karena disebabkan adanya penyesuaian dari pemerintah pusat mengenai masalah data.

    " Pihaknya masih mendengar adanya selentingan pejabat yang mengeluarkan data tidak sesuai dengan jumlah masyarakat itu tidak benar dan harus dilakukan pengawasan," tegas Rahman Farly. (Rz).

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad