Menu Right

Top Social Icons

Responsive Full Width Ad

Left Sidebar
Left Sidebar
Featured News
Right Sidebar
Right Sidebar

Senin, 17 April 2017

Tolak Ganti Rugi, Warga Pancor Dirikan Posko

Posko Ganti Rugi Lahan Yang Terletak Di Jalan Pejanggik Lotim
LOTIM,SEPUTARNTB. Warga Pancor mendirikan posko penolakan ganti rugi lahan yang terletak di Jalan Pejanggik, Pancor atau tepatnya depan Masjid At Takwa Pancor. Hal ini dilakukan karena warga tidak terima dengan nilai ganti rugi yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur terhadap sekitar 103 orang warga Pancor yang lahannya dibebaskan.

Melalui koordinator penolakan pembebasan ganti rugi lahan wilayah Pancor, Suryadi kepada media massa menegaskan kalau pembentukan posko penolakan ganti rugi lahan dilakukan sebagai tempat untuk berkumpul dan menampung aspirasi warga yang lahannya dibebaskan. Namun menolak dengan nilai ganti rugi yang diberikan pemerintah daerah.

"Posko ini dibentuk sebagai tempat untuk melakukan musyawarah dan diskusi terbatas dari warga yang lahannya menjadi korban pembebasan pelebaran jalan yang akan dilakukan pemerintah daerah," tegas Suryadi.

Menurutnya pada dasarnya semua warga Pejanggik dan Gajah Mada yang dibebaskan lahannya sangat mendukung dengan adanya upaya pemerintah untuk melakukan penataan wilayah Pancor. Dengan akan membuat jalur dua dari simpang empat rumah sakit menuju simpang empat Sekarteja.

Sehingga tentu konsekwensinya harus ada pembebasan lahan. Maka warga yang dibebaskan lahannya sangat welcome dengan program itu,namun yang harus dipikirkan adalah mengenai nilai ganti rugi lahan yang tidak merugikan warga pemilik lahan atau sesuai dengan harga pasar.

"Kecilnya nilai ganti rugi dan sangat bervariasi jumlahnya serta terlalu kecil membuat warga pemilik lahan menolak nilai harga yang ditawarkan Pemda," kata Suryadi.

Hal yang sama dikatakan Rizal Yahya, pemilik lahan mengatakan sangat tidak pantas dengan nilai harga yang ditawarkan untuk pembebasan lahan tersebut. Dengan nilai harga ada yang Rp 1,7 s.d 2 juta permeternya, sedangkan dalam NJOP pembayarannya itu harga permeternya Rp 7 Juta.

"Dengan harga yang kecil itu sangat jelas saya dan pemilik lahan yang lain menolak, meski dari pemerintah daerah mengklaim kalau sudah ada yang sudah menyetujui pembayaran yang ditawarkan pemda," tegas Rizal.

Sementara Asisten I Setdakab Lotim, H. Juani Taufik menegaskan dengan masih bertahannya sebagian pemilik lahan dengan meminta harga yang lebih tinggi, maka tentunya akan dilaporkan kepada pimpinan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan aturan yang ada.

"Apa yang menjadi masalah akan disampaikan kepada Bupati dan Kanwil BPN NTB untuk dijadikan bahan evaluasi guna bisa mengambil langkah-langkah dalam masalah ini," kata Juani Taufik yang juga Ketua Pembebasan Lahan Lotim. (Rz)

Loading...

Portal Berita Yang Lugas, Terpercaya dan Inovatif dari Nusa Tenggara Barat

Tidak ada komentar

Responsive Full Width Ad

Copyright © 2016 Seputar NTB, powered by Blogger.