Header Ads

  • Breaking News

    KADES SE-NARMADA IKRAR LOYAL

    Bupati Lobar bersama sejumlah kepala desa dan masyarakat⁠⁠⁠⁠
    LOBAR,SEPUTARBTB. Bertempat di Dusun Lembuak Kebon Desa Lembuak Kecamatan Narmada, hampir semua Kepala Desa se Kecamatan berkumpul menunggu kehadiran Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid sejak habis magrib tadi malam (17/05).  Bahkan di antara mereka nampak hadir beberapa tokoh masyarakat yang cukup di kenal di wilayah yang biasa disebut Kota Air itu. 

    Waktu terus berjalan, namun orang nomor satu di Lombok Barat belum juga hadir. Rupanya sang Bupati masih menghadiri pengajian di Desa Keru, desa terujung timur di wilayah Narmada. Sekitar 1 jam menunggu,  H. Fauzan Khalid pun tiba.

    Masih nampak wajah lelah di raut muka pria sederhana itu. Ajudannya mengkonfirmasi bahwa acara hari itu sangat padat. 

    Tidak berselang lama kemudian, mereka menyantap sajian khas Narmada yaitu Sate Bulayak sambil berbincang-bincang ringan. Belakangan sang Bupati tahu bahwa para Kepala Desa sengaja berkumpul untuk menyampaikan ikrar loyalitas mereka sebagai bawahan kepada Bupati selaku atasannya. 

    H. M. Zainuddin,  Kepala Desa Golong selaku moderator menyampaikan bahwa undangan mereka dilayangkan sebagai respons atas dinamika demokrasi menjelang Pemilu Kepala Daerah 2018 nanti. 
    Untuk diketahui,  dalam Pilkada serentak yang direncanakan oleh KPU pusat untuk Tahun 2018, untuk wilayah Provinsi NTB akan ada 4 pilkada serentak.  Di samping akan ada Pilkada untuk Gubernur/ Wakil Gubernur,  juga akan diselenggarakan Pilkada untuk Kabupaten/ Kota.  Ada Pilkada untuk 2 Kabupaten,  yaitu Lombok Barat dan Lombok Timur, serta satu untuk Pilkada Kota, yaitu Kota Bima. 

    "Kita yang paling adem," ujar Mantan Ketua KPUD NTB ini sambil membandingkan kondisi terkini di Lombok Barat dengan kabupaten/ kota yang akan Pilkada juga. Putra asli Lombok Barat ini mengapresiasi komitmen para Kepala Desa untuk menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan.

    "Kontribusi Para Kades sangat menpengaruhi kondisi daerah. Amannya Kabupaten karena amannya desa-desa," tegas Bupati sambil menegaskan bahwa Pilkada diselenggarakan di tahun 2018 karena jadwal serentak dan tidak menjadi akhir masa periode jabatan karena ia akan berakhir masa jabatan periodiknya nanti di tahun 2019.

    "itu amanah konstitusi,  UUD 1945 yang menyatakan masa jabatan itu 5 tahun, " lanjut Alumni pascasarjana UGM itu.

    H. M. Zainuddin, atas nama seluruh Kepala Desa se Kecamatan Narmada mengikrarkan loyalitas mereka sebagai bawahan,  terlepas dari konteks kiprah dan pilihan secara personal dalam Pilkada nanti. 

    "Kami loyal sebagai bawahan Bupati," tegas Kepala Desa yang juga merupakan Ketua Forum Kepala Desa di Kecamatan Narmada. 

    Dalam diskusi terpisah di tempat yang sama,  seorang Kepala Desa yang tidak ingin namanya disebut menyayangkan sikap Ketua AKAD yang berkiprah aktif dalam kontestasi itu untuk salah seorang bakal calon. "itu pendapat pribadi," ujarnya menegaskan.

    Dalam kesempatan interaktif,  Bupati Lombok Barat banyak memaparkan persoalan pembangunan infrastruktur. Menurunya, anggaran dan kebutuhan untuk pembangunan tidak bisa berbanding lurus. 

    "Kebutuhan kita tidak terdukung dengan komposisi anggaran yang mencukupi, sehingga perlu ditetapkan pilihan-pilihan skala prioritas. Banyak ruas jalan yang harus direkonstruksi, karena dilalui oleh kendaraan yang bobotnya sampai 5 ton," terangnya. 

    Untuk itu, Bupati meminta pemahaman semua Kepala Desa agar memaklumi kondisi tersebut. Bila perlu klarifikasi,  Fauzan meminta dihubungi secara langsung.

    "tidak usah lewat media.  Media itu, apalagi media sosial yang membias.  Langsung atau face to face saja," pintanya. 

    Dalam kesempatan dialog, beberapa asprirasi disampaikan.  Kamaruddin,  Kepala Desa Presak menyoroti soal rasta (beras)  yang kualitasnya buruk,  pendampingan desa,  dan dana desa yang belum cair di termin pertama.

    Hadir pula dalam kesempatan tersebut Sekretaris Badan Pendapatan Daerah yang memaparkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak bumi dan bangunan yang dapat diraih dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa. 

    "Kerja sama desa dengan Bapenda akan meningkatkan PAD di sektor PBB. Target kita adalah sebesar 30 milyar lebih.

    Jika Kepala Desa dapat memanggil para Wajib Pajak yang menunggak pajak PBB, kita bisa mencapai target capaian," papar Dar Sapardi (ft/hms)                        

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad