Header Ads

  • Breaking News

    Komisi II Akan Evaluasi Keberadaan Perusda Lombok Tengah



    LOTENG, SEPUTARNTB. Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng) akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan daerah (Perusda). Baik itu untuk Perusda Lombok Tengah Bersatu, dan  Perusahaan Daerah  Air Minum (PDAM) Lombok Tengah. 


    Sekretaris Komisi II DPRD Loteng, Kamarudin mengatakan, pemanggilan pihak eksekutif itu dilakukan untuk meminta klarifikasi dan keterangan terkait pengelolaan Perusda. Sesuai dengan hasil rapat komisi, hari ini (31/05) kami akan panggil Sekda, Kabag Ekonomi, Keuangan, dan Hukum. 

    "Kami ingin mengetahui permasalahan Perusda ini yang sebenarnya,” ungkap Kamarudin

    Dijelaskan, dalam hal ini, ada beberapa permasalahan yang menjadi temuan dari Komisi II sebagai leading sektornya. Seperti di PDAM misalnya, yang dipermasalahkan terkait aturan masa jabatan direktur. Seharusnya, dalam satu periode masa jabatan direktur hanya lima tahun. Namun direktur PDAM saat ini sudah menjabat selama lebih dari tujuh tahun. 

    “ Ada juga laporan dari masyarakat terkait dengan adanya permainan dalam  perekrutan pegawai PDAM,” tegasnya. 

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Loteng, M Samsoel Qomar menambahkan, Perusda khususnya Perusda Loteng Bersatu hingga saat ini masih belum bisa menghasilkan apapun, namun sudah menjadi objek hukum. Terkait dengan kepengurusan, Perusda Loteng Bersatu juga dirasa sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tentang kepengurusan. Dimana dijelaskan bahwa setiap kepengurusan harus melalui fit and proper test. 

    “pada saat fit and proper test seharusnya juga melibatkan Komisi II. Tapi disini kami tidak pernah dilibatkan,” pungkasnya

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad