Header Ads

  • Breaking News

    Lobar Gelar Bimtek PPID Desa

    Suasana bimtek PPID Desa di Kabupaten Lobar
    LOBAR,SEPUTARNTB. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Barat gelar bimbingan teknis (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa se-Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lobar, Senin (22/5).

    Bimtek ini diikuti oleh sekretaris-sekretaris desa (Sekdes)se- Lobar yang merupakan ketua PPID di tingkat desa.Kegiatan yg diinisiasi oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sangat penting dalam upaya mengetahui prosedur, hak dan kewajiban desa terhadap informasi mengenai desa.

    Wakil Ketua KI NTB,Najamudin Amin, S.Sos., MM. Dalam laporannya menyebut bahwa baru pada tahun 2014-lah desa mendapatkan tempat sebagai entitas yang ada dalam negara yaitu dengan dikeluarkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Sebelum undang-undang ini, lanjutnya, desa tidak pernah mendapat perhatian khusus baik pada masa orde lama, orde baru maupun orde reformasi hingga tahun 2014 yang berdampak pada tidak pernah desa mendapatkan penganggaran yang layak dari negara. Menariknya, justru pada era kolonial Belanda desa mendapat perhatian dari pemerintah penjajah saat itu.

    “Setelah tujuh puluh tahun merdeka baru ada undang-undang desa,” ujar Najamudin.

    Bahkan, tambahnya, Undang-Undang Desa baru muncul setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik/KIP (UU Nomor 14 Tahun 2008) lahir. Dikatakannya, mengingat pentingnya keterbukaan informasi desa yang ingin diketahui oleh masyarakat desa, maka tim penyusun Undang-Undang Desa dan KIP hampir sama.

    “Ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi di desa,” tegasnya. 

    Menyinggung tentang sekdes sebagai ketua PPID di desa, pria yang sudah bertahun-tahun mengurus persoalan desa ini mengaku posisi sekdes tersebut telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

    Mengenai tujuan Bimtek  Najamudin memaparkan, untuk mem-back up besarnya anggaran dan tanggung jawab yang diemban oleh desa saat ini.
    “Karena kita ingin kawal anggaran desa,” ujarnya.

    Sementara itu Asisten II Sekretariat Daerah Lobar, Drs.H. Poniman dalam acara yang sama menyebut,UU Desa menegaskan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah berdasarkan asas keterbukaan yang bermakna Pemerintahan Desa harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

     Poniman menjelaskan,UU Desa juga menyebutkan sejumlah hak yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan desa seperti informasi kegiatan desa, anggaran, mapun pengawasan. Desa dalam hal ini sekdes selaku ketua PPID desa wajib menyediakan dan memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat yang ada di desa.

    Oleh karena itu, lanjutnya, sekdes perlu mengetahui hak masyarakat, kewajiban desa dan prosedurnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Itulah yang menjadi alasan diselenggarakan Bimtek tersebut.

    “Saya berharap kepada peserta untuk sungguh-sungguh mengikuti Bintek ini demi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pemerintah Desa dalam mengelola dan melayani permohonan informasi di desa”, ujarnya.

    Ia menambahkan bukan rahasia umum lagi bahwa desa yang memegang anggaran yang cukup besar saat ini sering menjadi sorotan. Anggaran di desa besar tetapi sering tidak dapat memberikan informasi secara benar dan terbuka kepada masyarakat.

    “Kadang kita (pemerintah desa, red) sudah bekerja tapi dianggap tidak bekerja, maka ini (Bimtek, red) adalah awal menunjukkan kerja yang baik dengan memberikan informasi kepada masyarakat,” ujar Poniman. 

    Ditegaskannya, kalau sekdes sudah bekerja dengan baik dan terbuka termasuk menyangkut informasi kepada masyarakat, maka kalaupun ada orang-orang yang curiga, maka kecurigaan mereka bisa dibantah dan dijawab. 

    “Kalau sudah demikian, tidak akan ada yang mengatakan kita menutup-nutupi apa yang kita kerjakan,” tegasya

    Diakui Poniman, tugas desa saat ini memang berat. Jumlah dana yang besar diikuti pula dengan tanggung jawab yang besar.

    “Di desa ini berat, tanggunga jawab pengelolaan APBD desa hampir sama dengan APBD kabupaten, maka Bimtek ini sangat perlu untuk bisa memberi jawaban kepada  masyarakat,” ujarnya diaminkan sejumlah sekdes mengakui tanggung jawab di desa berat.

    Selain para sekdes, hadir juga Kepala Dinas Kominfo Lobar, Ir. Budi Darma Jaya, dan beberapa pejabat lainnya. (ft/hms)                                                

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad