Header Ads

  • Breaking News

    PEMDA DIMINTA TERAPKAN E-PLANNING


    MATARAM, SEPUTARNTB. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta utuk menerapkan sistem e-planning untuk mempermudah pengawasan oleh pihak-pihak terkait. Hal itu disampaikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan saat Rapat Koordinasi Dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Graha Bahakti Paraja (GBP), Kantor Gubernur, Selasa (09/05/2017). 

    Rapat tersebut dihadiri Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur, H. Muh. Ami, SH.M.Si.

    Di hadapan para bupati/walikota se-NTB dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov. NTB tersebut, Basaria Panjaitan menjelaskan dengan sistem e-planing yang diintegrasikan dengan e-budgeting, maka seluruh rencana dan anggaran dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat umum. Sehingga, akan memperkecil terjadinya kecurangan dan penyimpangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

    Di NTB terdapat lima kabupaten/kota yang sudah menerapkan e-planing, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sementara yang belum, Basaria meminta untuk mempercepat penerapan sistem e-planing dan e-budgeting agar seluruh perencanaan dapat diawasi dengan mudah.

    “Di tangan kita semua sudah ada handphone android. Nanti Bapak/Ibu Bupati/Walikota, dapat membuka program aplikasi yang dipakai sekarang sehingga nanti ini mempermudah pengawasan terhadap semua pelaksanaan yang ada di kabupaten kota,” jelasnya.
    Selain itu, Basaria juga meminta Bupati/Walikota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, Bupati/Walikota telah digaji oleh negara dalam rangka melanyi masyarakat dengan sepenuh hati tanpa meminta masyarakat menyiapkan segala kebutuhan yang diinginkan para bupati/walikota.

    “Jangan sekali-kali punya pemikiran, kita ini malah menjadi raja yang minta dilayani masyarakat,” tegasnya saat itu. Justru yang dilakukan para bupati/walikota menurutnya adalah menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, sesuai dengan janji yang dilakukannya saat kampanye. 


    (Hm/Mr)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad