Header Ads

  • Breaking News

    Perubahan Label Raskin Menjadi Rasta Harus Berdampak Pada Perubahan Kwalitas Beras

    Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomo,Keuangan,Infrastruktur dan Pembangunan,H.Aminulloh saat membacakan pidato sambutan Gubwrnur NTB
    MATARAM, SEPUTARNTB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia adakan Sosialisasi Kebijakan Program Subsidi Rastra dan BPNT untuk Wilayah Bagian Timur.

    Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sosialisasi tersebut diadakan di Mataram hari Senin(22/5/27),diikuti oleh sepuluh kabupaten/kota se-pulau Lombok dan atau sebanyak 50 Camat yang ada di NTB.

    Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGB.H Zainul Majdi dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi,Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan provinsi NTB, H.Aminulloh menyampaikan perubahan nama beras bersubsidi dari raskin menjadi rastra yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu akan turut membawa perubahan pada  kwalitas beras bersubsidi itu sendiri.

    "Karena seperti yang kita ketahui beras bersubsidi tersebut selalu lebih banyak menjadi sorotan kekecewaan maayatakat daripada manfaatnya," ungkap Aminulloh  membacakan  pidato tertulis Gubernur.

    Dengan perubahan label beras bersubsidi dari  raskin menjadi rastra diharapkan membawa perubahan berarti dari sisi kwalitas yang jauh lebih bagus dan masyarakatpun jauh dari kata miskin.

    "Karna mungkin inilah penyebab kurangnya semangat kemandirian masyarakat," tambahnya.

    Untuk diketahui jumlah dan sasaran  penerima rastra dan Bantuan Pemerintah Non Tunai di provinsi NTB yakni untuk rastra mencapai 80.526.420 kilogram dengan jumlah sasaran  447.369  Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Sedangkan untuk Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) sebesar Rp.33,89 miliar dengan sasaran 25.680 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Jumlah penerima rastra di NTB dari tahun ke tahun selalu koorperatif karena  mengalami peningkatan hanya sekitar 1% dari tahun sebelumnya.

    Hal ini menunjukkan  jumlah kemiskinan di NTB mampu ditekan hingga 16,02%. Dengan adanya program  seperti ini Gubernur  beharap akan mampu mengurangi angka kemiskinan khususnya di NTB. (ft)                        

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad