Header Ads

  • Breaking News

    SINKRONISASI DATA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

    Ketua Forum Masyarakat Statistik,Bustanul Arifin
    MATARAM, SEPUTARNTB. Perbedaan jumlah data ketimpangan dan kemiskinan penduduk antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah disebabkan  perbedaan metode dan mekanisme cara pendataan. Hal itu dikhawatirkan  menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penanganan kasus yang terjadi.

    Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS), Bustanul Arifin menjelaskan perbedaan jumlah data ketimpangan dan kemiskinan penduduk disebabkan perbedaan metode dan mekanisme cara pendataan.

    "Kedepan untuk menyamakan persepsi atau cara pandang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah " ujarnya.

    Per Januari 2017 telah disepakati  penggunaan metode dan mekanisme cara pendataan yang dusebut Data Satu Pintu," jelasnya pada saat acara Lokakarya Forum Masyarakat Statistik di Senggigi hari Kamis,(18/5).

    Dalam kesempatan yang sama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat,H.Muh. Amin menanggapi positif dan menyambut baik adanya kesepakatan penggunaan metode dan mekanisme cara pendataan khususnya menyangkut ketimpangan dan kemiskinan penduduk. 

    Dengan demikian,menurut Amin kedepannya tidak ada lagi timbul Discresi atau perbedaan jumlah data ketimpangan dan kemiskinan penduduk antara versi pemerintah pusat dengan  pemerintah daerah.

    "Sementara saat ini sumber data ketimpangan dan penduduk miskin sesuai kriteria masih mempercayakan kepada data yang dikeluarkan oleh  BPS (Badan Pusat Statistik)," paparnya.

    Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan penyusunan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2004.  (ft)                        

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad