Header Ads

  • Breaking News

    Dewan Setujui Perda Sampah Lobar

    Suasana sidang  Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Lombok Barat
    LOBAR,SEPUTARNTB. Persoalan sampah yang semakin mengkhawatirkan dan sempat menjadi permasalahan krusial akhir-akhir ini, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat (DPRD Kab. Lobar).

    Dalam sidang Paripurna yang juga dihadiri Sekretaris Daerah  Lobar,H. Moh. Taufiq mewakili Bupati Lobar, beberapa pimpinan SKPD dan anggota DPRD Lobar. Para wakil rakyat di kabupaten Patut Patuh Patju itu memberikan persetujuannya atas rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda Pengelolaan Sampah ,Jum'at (2/6).

    Perda itu disusun dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

    Berdasarkan hasil pembahasan dan diskusi para anggota Pansus ( panitia khusus) beserta seluruh fraksi-fraksi yang ada, mereka sepakat  untuk menetapkan Raperda Tentang Pengelolaan Sampah Menjadi Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Barat.

    Hal ini disampaikan oleh H. Rauhul Amin yang didapuk mewakili fraksi- fraksi di DPRD Kab. Lobar. Ia mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian Pansus, antara lain bentuk atau  cara pengangkutan dan cara penanganan sampah.

    Hal itu dilanjutnya perlu dikhususkan lagi mengingat saat ini Kabupaten Lobar belum menetapkan Kawasan Komersil, kawasan Industri, dan Kawasan Khusus dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengingat  hal tersebut belum sepenuhnya dilengkapi lagi  dengan Rencana Detil Tata Ruang Kecamatan (RDTRK).

    Menurut pengganti H. Yakti dari Fraksi Partai Golkar itu, pengelolaan sampah dan  limbah harus sinergis dan terkolaborasi antara Pemerintah Daerah, pihak industri, dan masyarakat.

    "Pemerintah Daerah dapat menggerakkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, karena tanpa keterlibatan masyarakat secara sadar dalam pengelolaan sampah maka kendala dalam pengelolaan itu akan terus ada," ujarnya penuh harap.

    Bahkan, disampaikan oleh legislator dari Daerah Pemilihan Narmada-Lingsar itu dalam pidatonya, Pemerintah perlu menciptakan suatu role  Bank Sampah yang dapat menampung semua jenis sampah. 

    Pemerintah Daerah pun diminta menyediakan TPS/TPST di desa/kelurahan dan kecamatan serta tempat strategis lainnya, bahkan harus segera menentukan Tempat Pembuangan Limbah dan Tempat Pembuangan Limbah Terpadu.

    Tidak hanya itu, semua fraksi berpendapat agar Pemda Lobar segera menanggulangi sampah dan  limbah kiriman dari luar Kabupaten Lombok Barat, seperti dari Kota Mataram yang memang telah menetapkan kerja sama dengan Kab. Lobar untuk pembuangan sampah warganya di TPA Kebon Kongok.

    "Raperda ini baru mengatur tentang pengelolaan sampah yang bersumber dari Lombok Barat, tapi belum mengatur yang dari luar," pungkas H.Amin. (ft/hms)                        

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad