Header Ads

  • Breaking News

    LOBAR RAIH WAJAR TANPA PENGECUALIAN LAGI

    LOBAR,SEPUTARNTB. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat  kembali raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

    Opini WTP ini  merupakan yang ketiga kalinya berturut-turut diraih oleh Pemkab Lobar,  setelah sebelumnya juga mendapatkan opini yang sama pada LKPD tahun anggaran 2014 dan 2015.

    Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2016 itu diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB Wahyu Priyono  didampingi oleh Anggota VI BPK RI DR. Harry Azhar Aziz dan Wakil Gubernur NTB, H. Moh. Amin kepada Bupati Lombok Barat,H. Fauzan Khalid dan semua Kepala Daerah Kabupaten/ Kota di Aula Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Rabu (31/5).

    Penyerahan LHP kali ini menjadi salah satu momen  penting bagi Pemkab Lobar walaupun sesungguhnya tidak ada yang terlalu luar biasa dari capaian tersebut,  kecuali isyu nasional yang saat ini menggelayuti lembaga itu. 

    Bupati Lombok Barat melalui Kabag Humas dan Protokol H. Saiful Ahkam, menyampaikan dengan bangga atas raihan tersebut. "ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran di Pemkab Lobar. WTP ini menunjukkan integritas,  kredibilitas, dan akuntabilitas kerja secara terukur dan objektif," ujarnya mengingatkan bahwa kasus di pusat tidak akan mengganggu kredibilitas proses pemeriksaan.

    "Auditor yang dimiliki BPK memiliki kode etik kerja yang ketat. Kasus di Kemendes RI itu kan oknum," tambah Ahkam. 

    Raihan yang  cukup membanggakan pada peristiwa ini adalah seluruh kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi NTB meraih opini WTP yang sama. 
    Anggota VI BPK RI DR. Harry Azhar Aziz dalam sambutannya berharap agar momen ini mampu mendorong pemerintah daerah untuk menjadi lebih baik lagi di masa datang.

    Namun, mantan ketua di periode sebelumnya ini mengingatkan kepala daerah untuk menindaklanjuti beberapa catatan yang direkomendasikan BPK. 

    “Kita telah sepakat dengan Presiden, bila tidak ditindak lanjuti dalam waktu 60 hari maka aparat penegak hukum bisa masuk kalau ada masalah dari hasil pemeriksaan itu,"tegasnya.

    Pernyataan Hary disambut baik Wakil Gubernur NTB H. M. Amin. 
    "syukurlah kita diberikan ruang 60 hari untuk melakukan perbaikan," sambut Amin tersenyum.

    Bupati Lombok Timur, Ali BD yang diminta mewakili bupati/walikota se-NTB mengaku dirinya biasa saja dengan predikat opini WTP yang diraih. 
    “Biasa saja, karena itu sudah seharusnya diperoleh daerah yang melaksanakan norma-norma dan aturan di bidang pengelolaan keuangan dan asset,” ujarnya.

    Acara yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan NTB tersebut turut dihadiri seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Nusa Tenggara Barat. (ft/hms)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad