Header Ads

  • Breaking News

    Mega Proyek By Pass Lembar-Kayangan Belum Jelas

    Mega Proyek By Pass Lembar-Kayangan Belum Jelas
    Mataram, Seputar NTB - Rencana pembangunan jalan bypass dari Lembar Lombok Barat sampai Kayangan Lombok Timur, tidak kunjung jelas terealisasi. Padahal pembangunan jalan ini sudah dijanjikan Presiden RI Joko Widodo lebih setahun lalu, tepatnya pada Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Februari 2016 lalu. “Masih digodok sehingga belum ada perkembangan pasti” ungkap Kepala Seksi Perencanaan dan Pemantauan BPJN IX Mataram, Bagus Prabowo Aryanto, ST kepada Seputar NTB

    Hal ini karena untuk pembuatan jaringan jalan baru harus didahului dengan studi sistem jaringan jalan dimana dalam lingkup besar seperti pulau Lombok kewenangannya ada di Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga, bukan di BPJN IX Mataram.

    Untuk pembuatan Detail Enginering Design (DED) pun belum bisa dilakukan karena harus dilakukan studi FS dulu dan kemudian dilanjutkan dengan Amdal. “Saat ini sedang dibahas dan dikaji beberapa parameter teknisnya di pusat” kata Bagus lagi. 

    Dengan belum adanya keseriusan dari pemerintah pusat menjadi tanda bahwa proyek tersebut belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Harapan agar mendapat anggaran pembangunan dari APBN juga menjadi semakin tidak jelas. 

    Pemprov  NTB tidak berdaya dengan kondisi saat ini. Akibatnya studi FS dan Amdal serta DED yang rencananya akan dilakukan dalam tahun ini terpaksa diundur juga. “Kita tunggu saja” katanya. 

    Terkait dengan pembebasan lahan yang menjadi kewajiban pemprov, akan dilakukan melalui dana sharing. Namun, itupun masih sebatas rencana karena belum ada komunikasi untuk membahas masalah tersebut. 

    Poyek bypass Lembar-Kayangan memang cukup besar. Panjang jalannya saja mencapai sekitar 100 kilometer. Adanya jalan bypass dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya. Selain itu aspek yang menjadi pertimbangan juga karena waktu tempuh yang cukup lama. Akibatnya biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut menjadi lebih tinggi. 

    Hal yang paling penting terang Bagus, Pulau Lombok saat ini menjadi wilayah yang sangat strategis karena menjadi jalur logistik nasional. Terutama untuk wilayah Jawa, Bali dan NTB. Melihat hal itu, apabila bisa dicarikan solusi seperti dengan dibangunnya bypass Lembar-Kayangan, tentunya Provinsi NTB akan semakin maju. “Belum kita tahu pasti total biayanya” katanya. 

    Sebelumnya Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani yang membidangi infrastruktur, menilai pemerintah tidak serius bekerja. "Seharusnya proyek ini jadi prioritas, karena instruksi presiden langsung. Tapi kok untuk buat FS saja malah bertahun-tahun," kritiknya. 

    Nurdin mengkritik Dinas PU yang kurang gesit melakukan koordinasi dan pengawalan di pemerintah pusat. Seharusnya,  tahun 2017 pembangunan bypass Lembar-Kayangan sudah dimulai. Namun anehnya, FS dan DED serta AMDAL saja belum dimulai. 

    Setelah ketiga hal itu jadi, belum lagi pemerintah daerah harus berbicara pembebasan lahan yang tentunya tidak mudah. "Bingung juga saya ini dengan Jokowi, kok ucapannya tidak dilaksanakan oleh jajarannya. Dulu juga dia janji Rp 1,8 triliun untuk KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika, tapi tidak dipenuhi. Sekarang sudah janji lagi masa tidak bisa direalisasikan lagi," ujarnya. 

    Oleh karena itu, Nurdin meminta Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, untuk tidak berdiam diri. Koordinasi harus dilakukan kembali untuk mempercepat dan mempertegas kejelasan proyek tersebut. "Pak Gubernur harus pertanyakan lagi ke Jokowi soal janjinya," kata Nurdin. (By)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad