Header Ads

  • Breaking News

    Pelantikan Dpc Aspataki Kabupaten Sumbawa

    Sumbawa Besar, Seputar NTB - Pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) Kabupaten  Sumbawa dilaksanakan pada Rabu pagi (21/2/18) di Hotel Sernu Raya, Sumbawa.

    Ketua Dewan Pembina DPP Kab. Sumbawa yang dalam hal ini di wakili oleh Will Bertus K. Wuwuri, S.Ag melaporkan bahwa panitia merasa bangga dan mengapresiasi kekompakan dan semangat persaudaraan yang telah terjalin selama ini. Panitia berharap setelah Dewan Pengurus Cabang (DPC) ASPATAKI Kab. Sumbawa dilantik, semangat solidaritas yang telah terbangun, akan terus bergaung dan mendorong terbentuknya kualitas pelayanan bersama dengan semua mitra kerja, serta mampu mengeliminir dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi pada masa-masa yang akan datang. 

    Sementara itu, Ketua ASPATAKI Dewan Pengurus Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Didiek Yuhad, SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh anggota merasa bangga dengan keberlangsungan organisasi yang telah terlaksana dengan baik, yaitu melalui Pelantikan Dewan Pengurus Cabang ASPATAKI Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2018-2021.

    Disampaikan pula bahwa pemerintah telah mengganti Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dan mengesahkan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 pada tanggal 21 November 2017 yang lalu, mengenai perlindungan pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang baru tersebut masalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi sentral masalah dari semua isi Undang-Undang, baik mengenai perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, perlindungan setelah bekerja, perlindungan ekonomi hukum dan sosial, sejak awal proses sampai penempatan dan pulang kembali.

    Undang-Undang baru juga mengatur suatu sistem yang terpadu yang melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (sampai ditingkat desa/kelurahan) dan masyarakat. Begitu juga ada yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap perseorangan, perusahaan maupun pejabat, dimana sanksi dan hukuman yang diterima cukup berat, hal tersebut mengisyaratkan agar semua dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.

    Dilaporkan pula,  keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dibeberapa daerah di Indonesia sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam memperoleh informasi dan efisiensi waktu dalam pengurusan dokumen calon Pekerja Migran Indonesia. Sebagai Perusahaan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia, Provinsi NTB merasa senang dan menyambut baik kehadiran LTSA/LTSP khususnya di Kabupaten Sumbawa, karena sangat bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh perusahaan ataupun masyarakat, dimana dulunya dalam proses pengurusan dokumen bisa memakan waktu yang cukup panjang, sekarang dengan keberadaan LTSA paling lambat dalam 5 hari kerja sudah selesai.

    Bupati Sumbawa yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa A. Rahim, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara lain sudah terjadi sejak lama dan terus meningkat hingga sekarang. Para TKI tersebut memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan berbagai alasan, salah satunya adalah karena adanya perbedaan gaji antara Indonesia dan negara tujuan, dimana gaji negara tujuan cenderung lebih besar sehingga jika gaji tersebut digunakan di Indonesia maka mereka akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Alasan lain adalah karena tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, terlebih lagi kurangnya peluang kerja di Indonesia membuat sebagian masyarakat memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Indonesia termasuk pengirim tenaga kerja kedua terbesar di Asia. Di Kabupaten Sumbawa sendiri jumlah TKI yang dikirim ke luar Negeri tahun 2017 sebesar 1.824 orang, dan bekerja sebagian besar di negara Hongkong, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan dan Singapura, serta ada beberapa di Uni Emirat Arab. Sebagian besar dari TKI yang bekerja di luar Negeri adalah kaum perempuan dan bekerja di sektor informal (rumah tangga) atau jasa pelayanan.

    Disampaikan pula bahwa tak bisa dipungkiri perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selama ini punya peran penting terkait dengan keberadaan TKI. Karena PJTKI tak cuma  mencari dan merekrut calon TKI, tapi juga membekali sampai calon TKI siap untuk diberangkatkan ke luar Negeri. PJTKI pun harus bertanggung jawab terkait perlindungan TKI, diantaranya dengan tidak memalsukan dokumen identitas calon TKI yang bersangkutan.

    Untuk itu melalui kesempatan tersebut Bupati berharap DPC ASPATAKI Kabupaten Sumbawa dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas PJTKI yang ada di Tana Samawa, termasuk ikut berperan dalam memberikan perlindungan kepada para calon TKI dan TKI yang bekerja di luar negeri. “Tentu dengan kepengurusan yang baru dilantik ini, DPC ASPATAKI Kabupaten Sumbawa mampu memimpin, mempersatukan para PJTKI yang ada di Kabupaten Sumbawa dalam satu cita-cita mulia yakni mengemban amanat untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Daerah ini melalui pelaksanaan tata kelola penempatan TKI yang baik dan bertanggung jawab,” pungkas Bupati. (Jim/Hms)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad