Header Ads

  • Breaking News

    Reaktif Disperkim, Tuding DPRD Lobar Terkesan Tebang Pilih

    Kepala Disperkim H.L Winengan
    Pembangunan Gudang LPG di BIL I Tak Diawasi

    Lombok Barat, Seputar NTB - Menelisik kritikan kalangan DPRD yang mempersoalkan  adanya pembangunan perumahan dikawasan jalur By Pas ll, perihal tersebut mengundang reaktif balik dari pihak Disperkim Lombok Barat (Lobar) bahwa, DPRD terkesan tebang pilih, sebab justru di By Pas l juga terdapat pembangunan Gudang LPG dan pembangunan lainnya tidak di gubris sama sekali.

    Kepala Disperkim H.L Winengan menanggapi, justru kalangan DPRD Lobar dinilai tebang pilih dalam hal melakukan tugas dan fungsinya. Pasalnya, DPRD hanya mempersoalkan perumahan di BIL II saja, padahal pembangunan  perumahan bersubsidi itukan program mendukung 1000 unit rumah yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, pembamgunan yang ada di BIL I  yang sudah terang-terangan dibangun gudang LPG malah luput dari pengawasan DPRD. Hal ini kawan kawan DPRD pun diminta jangan tebang pilih jika melakuan pengawasan.

    “ Kenapa Dewan selalu persoalkan by Pass BIL II, kenapa tidak ada yang reaktif persoalkan pembangunan gudang  LPG di jalur by pass BIL I itu, padahal sama-sama di jalur Bypass BIL, dan itu sama kedududukannya. Kalau mempersoalkan BIL II saja kan itu artinya tebang pilih namanya,” baliknya kritik.

    Ia menegaskan, jika pembangunan di jalur BIL II melanggar, maka tentu di BIL I juga melanggar. Sebab sama kedududkannya di jalur BIL. Sementara gudang LPG tersebut tidak ada yang persoalkan, padhal itu dibangun dekat jalur BIL juga sama dengan perumahan. Belum lagi dijalur BIL I ada pasar modern, namun luput dari pengawasan dewan. Disinilah jelasnya dewan tidak obyektif melihat pasal yang sama, jangan tebang pilihlah, jangan hanya melihat BIL II saja namun BIL I didiamkan dan tidak digubris.

    “Jangan tebang pilih, perlu dilihat juga sama Dewan terkait investasi agar mampu menyerap tenaga kerja,” tegasnya.

    Berbeda halnya jalur Bypass Loteng, hampir sepanjang jalan banyak pembangunan. Dulunya kata Winengan, perusahaan-perusahaan ini ingin membangun di Lobar, akan tetapi akibat hambatan tersebut maka mereka pindah ke Loteng. Namun jika menunggu tata ruang jelasnya, maka tentu seluruh pembangunan di Lobar ini tidak ada yang boleh, sebab belum ada RTRW dan RDTR.    

    Menanggapi hal ini, Wakil ketua DPRD Lobar H. Sulhan Mukhlis menyatakan bahwa dewan tidak tebang pilih dalam hal pengawasan. Pihaknya mengevaluasi semua di daerah yang abu-abu, sampai konsep pra RDTR untuk disepekati bersama.

    “Kami tidak tebang pilih, tidak mencari sensasi, tapi ini dalam rangka merapikan,” tegasnya.

    Ia mendesak eksekutif mempercepat konsepnya, supaya tidak ada kerancuan. Bagaimana mau tebang pilih, sebab konsepnya saja tidak jelas, sebab sejauh ini jelasnya, selama lima tahun Perda RDTR belum juga selesai. Kondisi belum adanya RDTR lanjutnya menyebabkan ada ruang abu-abu yang “dimanfaatkan” oleh oknum untuk membangun di lahan pertanian.

    "Untuk menyikapi ruang abu-abu ini, pihaknya pun meminta eksekutif menyiapkan konsep terkait berapa luas lahan yang harus disiapkan, lokasi mana saja untuk perumahan dan lain-lain," tegasnya.

    Setelah pra konsep ini ada, barulah di diskusikan dengan OPD terkait dan leading sektor komisi. Seperti komisi II terkait lokasi pertanian dimana, komisi III menyangkut lokasi pembangunan perumahan dimana, komisi I  tentang peruntukan lahan untuk pemerintahan dan komisi lain.

    “Kita minta pra konsep RDTR dulu, itu yang nanti kita sepakati menjadi acuan sambil menunggu RDTR keluar,” tutupnya. (Wan)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad