Header Ads

  • Breaking News

    Sekda Lombok Utara Jalani Pemeriksaan di Polda NTB

    Mataram, Seputar NTB - Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Suardi diperiksa oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, terkait izin PT Berkat Air Laut (BAL) yang mengelola air bersih di kawasan Gili Trawangan.

    Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Darsono Setyo Adjie di Mataram, Jumat, mengatakan pemeriksaannya berkaitan dengan penerbitan surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Lombok Utara terhadap kegiatan PT BAL yang diduga telah menyalahgunakan izinnya.

    "Yang bersangkutan sudah kita mintai keterangan, itu terkait dengan terbitnya rekomendasi BKPRD untuk perusahaan ini," kata Darsono.

    Kapasitas Sekda Lombok Utara dalam pemanggilan ini diakuinya sebagai saksi. Namun dalam catatannya, diketahui bahwa Suardi merupakan ketua Tim BKPRD Lombok Utara yang tentunya mengetahui aktivitas dari pengelolaan air bersih PT BAL.

    Selain Sekda Lombok Utara, persoalan yang sama juga dimintai keterangan dari Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) lombok Utara Hermanto.

    Darsono mengatakan, keterangan yang diminta dari Asisten II Setda Lombok Utara ini tidak jauh berbeda dengan keterangan dari Sekda Lombok Utara, Suardi.

    "Sama saja, itu berkaitan dengan rekomendasi dari BKPRD," ujarnya.

    Setelah mendapat keterangan Sekda dan Asisten II Setda Lombok Utara, penyidik dikatakan telah kembali merampungkan kekurangan berkas perkara milik tersangka JM, Direktur PT BAL.

    "Setelah kita lengkapi keterangannya, berkas rampung, penyidik kembalikan lagi ke jaksa peneliti," ujarnya.

    Dalam perkara ini, PT BAL menurut informasinya telah mengklaim bahwa pihaknya telah mengantongi izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT), upaya pengelolaan atau pengendalian lingkungan (UPL/UKL), dan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemda Lombok Utara.

    Namun hal tersebut tentunya telah diklarifikasi ulang oleh tim penyidik kepada para pihak yang terlibat, termasuk Sekda Lombok Utara dan Asisten II Setda Lombok Utara.

    Lebih lanjut, tersangka MJ dalam perkara ini disangkakan dengan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 11/1974 tentang Pengairan.

    Dalam sangkaan pidananya, MJ diduga telah menyalahgunakan izinnya, yakni dengan secara diam-diam melakukan pengeboran air tanah yang kemudian dijual kepada masyarakat Gili Trawangan.

    Aktivitas itu disinyalir telah dilakukan MJ sejak tahun 2011. Namun selama proses penyaluran kepada masyarakat itu berjalan, pajak yang diberikan pemerintah tetap dibayarkan oleh perusahaan MJ. (By)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad