Header Ads

  • Breaking News

    Sosialisasi Impelementasi Transaksi Non Tunai

    Sumbawa Besar, Seputar NTB - Dalam upaya menciptakan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bekerjasama dengan Bank NTB melaksanakan Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai pada Senin pagi (26/2/2018) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa. Hadir pada acara tersebut Asisten Perekonomian dan pembangunan sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Pimpinan OPD Lingkup Pemkab. Sumbawa, Kepala Divisi Jaringan Produk dan Layanan PT Bank NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta rombongan, Pimpinan Bank NTB Cabang Sumbawa beserta jajaran, para Camat se Kabupaten Sumbawa, peserta sosialisasi.

    Bupati Sumbawa dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H. Didi Darsani, A.Pt menyampaikan bahwa percepatan implementasi transaksi non tunai merupakan salah satu rencana aksi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    Terkait hal tersebut Bupati menginstruksikan untuk segera membuat aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan implementasi Transaksi Non Tunai secara penuh di Kabupaten Suimbawa, termasuk menyiapkan infrastruktur dan sistem pendukung lainnya seperti aplikasi informasi yang terintegrasi antar SKPD. Selain itu, diminta untuk segera menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mampu mendukung pelaksanaan Transaksi Non Tunai tersebut, karena nantinya Transaksi Non Tunai akan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran dengan kartu, cek, bilyet, giro, uang elektronik, dan sejenisnya. “Jadi di kantor-kantor tidak ada lagi brankas yang menyimpan uang tunai. Untuk itu, mulai saat ini kita harus melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam transaksi, baik oleh bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Sebab, pemerintah pusat sudah cukup memberikan stimulus agar pemerintah daerah dapat segera mengimplementasikan  Transaksi Non Tunai ini secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjut Bupati.

    Disampaikan pula manfaat penerapan Transaksi Non Tunai adalah  dari segi keamanan, karena dapat mencegah tindakan kriminal, seperti perampokan, yang kerap menimpa pemegang uang di instansi-instansi pemerintah, juga dapat memastikan dana yang disalurkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran kepada penerimanya, sehingga nantinya, tidak ada lagi keluhan mengenai penyaluran dana hibah atau bantuan lainnya yang tersendat.

    Selain itu, disampaikan pula beberapa manfaat lain penerapan Traksaksi Non Tunai, yaitu aliran dana seluruh traksaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kehilangan, kesalahan hitung dan sebagainya, seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, pengendalian internal pengelolaan kas meningkat, adanya efektivitas dalam transaksi pembayaran dan penerimaan,  laporan keuangan daerah dapat tersaji tepat waktu, belanja daerah lebih efisien, penerimaan daerah dapat lebih tergali secara optimal.

    Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeerah Drs. H. Baharuddin, MM melaporkan maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk membangun pemahaman dan komitmen yang sama terkait penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sumbawa. Transaksi non tunai diperlukan seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, dan berdampak secara signifikan pada perubahan-perubahan disemua bidang termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang makin modern, dengan ditandai perubahan paradigma menuju digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang diarahkan pada ketersediaan informasi data yang menghubungkan antar instansi secara cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

    Terkait implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Sumbawa, telah dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah khususnya untuk gaji dan tunjangan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, bahwa pemerintah Daerah harus melaksanakan transaksi non tunai yang meliputi penerimaaan dan pengeluaran daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati terkait penerapan Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemkab. Sumbawa yang saat ini sudah berada di Bagian Hukum Setda untuk selanjutnya ditandatangani oleh Bupati untuk pemberlakuan pada tanggal 1 Maret 2018.(Jim/Hms)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad