Header Ads

  • Breaking News

    Jasa Konstruksi Wajib Memiliki BPJS Ketenagakerjaan

    Jasa Konstruksi Wajib Memiliki BPJS Ketenagakerjaan
    Soni Suharsono Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB
    Mataram, Seputar NTB - Pekerja di sektor konstruksi seperti misalnya pekerja harian lepas maupun pekerja borongan, merupakan salah satu lini yang memiliki tingkat resiko kerja sangat tinggi. Risiko bisa saja terjadi pada saat sedang bekerja di lokasi proyek. Oleh karena itu, keikutsertaan pekerja kontruksi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan bagi pekerja tersebut sehingga dapat bekerja dengan aman dan nyaman. 

    BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Penyelenggara yang memberikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk para pekerja konstruksi sebagaimana tertuang dalam Permenaker Nomor 44 Tahun 2015. 

    Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Setiap  Kontraktor  Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek Jasa Konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mendaftarkan semua  tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut kedalam BPJS Ketenagakerjaan. Adapun proyek - proyek tersebut meliputi proyek-proyek APBN dan APBD, proyek atas dana Internasional, proyek swasta, dan lain-lain.

    Perlindungan yang diperoleh pekerja jasa kontruksi adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). JKK memberikan perlindungan kepada pekerja mulai dari berangkat kerja, beraktivitas kerja hingga pulang kerja melalui jalur yang wajar.  Manfaat yang diberikan mulai dari biaya transportasi, biaya pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dengan kata lain tanpa batas, upah pengganti sementara tidak mampu bekerja, hingga santunan jika terjadi cacat maupun meninggal dunia akibat kerja hingga 48 kali upah terlapor serta beasiswa anak kepada anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. JKM memberikan santunan kepada ahli waris jika pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja sebesar Rp 24.000.000.

    Cara untuk menjadi peserta sangatlah mudah, pemborong bangunan (kontraktor) mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi yang bisa diambil di kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat sekurang - kurangnya 1 (satu) minggu sebelum memulai pekerjaan. Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP). 

    Perlu diketahui bahwa perlindungan Jasa Konstruksi (JKK dan JKM) BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan masa proyek dan masa pemeliharaan yang tercantum pada SPK yang dilaporkan. Jika terjadi perubahan dikarenakan berbagai faktor, maka diharapkan pengusaha pro aktif melaporkan secara tertulis seperti addendum dan sejenisnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan agar masa perlindungan JKK dan JKM bagi pekerja dapat disesuaikan. 

    “Benar bahwa sangatlah penting pengusaha melaporkan masa proyek dan masa pemeliharaan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh pekerjanya terlindungi dari risiko JKK dan JKM” ungkap Dewa selaku pimpinan PT. Tunas Jaya Sanur, salah satu perusahaan peserta jasa kontruksi. “Dan dalam proses pengajuan klaim pun harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Diharapkan hal ini dapat menjadi himbauan kepada pengusaha kontraktor untuk segera mendaftarkan perlindungan proyeknya kepada BPJS Ketenagakerjaan karena manfaatnya sangatlah besar.” Lanjut Dewa.

    Sony Suharsono, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB mengungkapkan “BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat tenaga kerja, termasuk di dalamnya pekerja jasa kontruksi melalui program JKK dan JKM dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan menumbuhkan rasa aman bagi pekerja pada saat beraktifitas sehingga produktivitas kerja dapat meningkat”.

    Yulia, selaku Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, menambahkan “Informasi perihal pembayaran manfaat klaim yang telah dibayarkan selama periode tahun 2017 sebagai berikut : Klaim JKK 78 kasus dengan nilai Rp. 1.988.622.710. Klaim JKM 110 kasus sebesar Rp. 2.883.000.000. Klaim JHT 10.703 kasus sebesar Rp. 137.258.455.850. dan Klaim JP 396 kasus dengan nilai Rp. 291.628.907.”

    “Untuk data pembayaran klaim mulai dari Januari hingga Maret 2018 antara lain : Klaim JHT sebanyak 3.313 kasus dengan nilai Rp. 49.556.435.573. Klaim JKK 9 kasus sebesar Rp. 39.578.616. Klaim JKM sebanyak 32 kasus sebesar Rp. 888.000.000. dan klaim JP sebanyak 130 kasus sebesar Rp. 136.233.150.” Ujar Yulia. 

    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad