Header Ads

  • Breaking News

    NDI Laporkan Penanganan Kasus Merger BPR NTB Ke Kejagung

    NDI Laporkan Penanganan Kasus Merger BPR NTB Ke Kejagung
    Mataram, Seputar NTB - Bergulirnya kasus dugaan Korupsi Anggaran Konsolidasi perubahan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB dinilai sebagai bentuk kesembronoan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam menetapkan tersangka. Penetapan dua (2) tersangka Ketua Tim Konsolidasi, Ihwan, dan Wakil Ketua Tim Konsolidasi, Mutawali, dianggap mengalir tanpa harus melihat jelas siapa yang lebih berperan dalam merger status Bank tersebut. 

    Nusa Tenggara Development Institut (NDI) NTB pun, melaporkan ganjilnya mekanisme penetapan tersangka itu ke Kejaksaan Agung RI. Surat bernomor : 015.SL.NDI.III.2018 tersebut dilayangkan pada 26 Maret 2018 oleh Ruslan dan Abdul Majid. 

    “Saudara Ihwan sebagai ketua tim konsolidasi, dan Mutawali sebagai wakil ketua yang di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi, kami anggap terlalu sembrono, semua hal yang saya sampaikan ini sudah kita laporkan ke Kejaksaan Agung,” ujar Ketua Umum NDI NTB Abdul Majid di Mataram Pada Sabtu (7/4/2018).    

    Menurut Majid, baik Ihwan maupun Mutawali, hanya merupakan pelaksana kebijakan dari apa yang diperintahkan oleh atasannya, yang dalam hal ini adalah Mangga Ukang Raba Karo Perkonomian Setda Provinsi NTB saat itu. Sejauh dalam penelaahan perkara, diungkapkan Majid bahwa Ukang Raba juga seharusnya menjadi tersangka lebih dahulu. Pihaknyapun melaporkan hal ini sebagai bentuk kepedulian dari para pemerhati hukum di Nusa Tenggara Barat.

    “Sembrono tanpa pernah melibatkan atau tanpa pernah memanggil paksa terhadap orang yang kami anggap harus bertanggung jawab utama yaitu saudara Mangga Ukang Raba yang saat itu menjabat Karo Perekonomian NTB, berkasnya sudah ada surat penerimaannya sudah ada. Kami minta supaya penetapan saudara Ihwan dan Mutawali sebagai tersangka ini adalah sangat tidak melalui prosedur. Tanpa memanggil, mendesak pihak Kepolisian dan Kejaksaan meminta klarifikasi kepada saudara Manga Ukang Raba,” katanya.

    Majid menilai penetapan tersangka dalam perkara Tipikor yang melibatkan pejabat daerah itu sangat subjektif. Dimana proses pencairan dana dalam kontrak perubahan status Bank itu sejatinya bersumber dari Karo Perekonomian. Sejauh komunikasinya dengan tersangka, Majid menyampaikan bahwa semua pencairan dana dan peruntukannya itu atas dasar perintah dari Mangga Ukang Raba. Pasalnya setiap pencairan dana proyek selalu tidak wajar, diberikan pada tempat tertentu dan terkadang juga diambil langsung oleh sopir dari Mangga.

    “Semua perintah itu melalui sms atau telepon dilakukan dan diserahkan langsung sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh Ukang Raba, baik itu diambil sendiri maupun diambil oleh sopirnya. Dan itu juga sudah terungkap disemua BAP, termasuk pengakuan sopir. Saksi – saksi sudah dipanggil semua tapi sampai detik ini saudara Ukang Raba masih berkeliaran bebas, bahkan pasalnya beliau menghilang dan tidak pernah menghadiri panggilan dari Kejaksaan,” jelas Majid.

    Majid membeberkan, setiap perintah dari Mangga, selalu mengatasnamakan DPRD NTB. Alih – alih untuk mempercepat Perda dari perubahan status Bank tersebut, hingga pencairan danapun dikuasi oleh Mangga Ukang Raba. Karenanya berangkat dari bentuk kepedulian ini, selain melapor ke Kejaksaan Agung, pemerhati hukum NDI NTB juga berencana akan menggelar aksi untuk menyuarakan pembelaan terhadap Ihwan dan Mutawali yang disebutnya sebagai korban atas perkara.

    “Saya tidak ingin menyebutkan apakah ini ada keterlibatan dari Pemerintah Provinsi NTB ya, tapi yang jelas ini ada yang salah. Entah dari penetapan tersangkanya atau mungkin ada yang bermain dalam kasus ini. Dan kami tidak bisa memaksakan pembelaan kami ini tapi paling tidak kami mendorong agar Kejaksaan juga mencari keterangan dari DPR. Kemungkinan besar juga kami akan melakukan aksi untuk menyuarakan ini,” pungkasnya.

    Sebagaimana di ketahui bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus merger PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Ada dua tersangka yang diumumkan, inisial Ikh dan Mtw. Modus kasus, terkait penggunaan anggaran operasional diduga fiktif senilai Rp 1,1 miliar. Penetapan tersangka dikeluarkan sesuai surat Kajati NTB pada Senin, 5 Februari 2018 lalu, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penggabungan dan pembentukan badan hukum pada Perusahaan Daerah (PD) BPR NTB menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR NTB tahun 2016. (Dee)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad