Header Ads

  • Breaking News

    Polemik Guru Honorer Jadi Atensi Serius Paslon Suhaili - Amin

    Mataram, Seputar NTB -  Polemik yang tengah terjadi dalam proses rekrutmen guru honorer SMA/SMK/SLB di Provinsi NTB, mengundang rasa keprihatinan HM Suhaili FT dan H Muhammad Amin (Suhaili-Amin). Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi membuat banyak guru merasa sakit hati dan tidak dihargai.

    Pemerintah Provinsi NTB saat ini, melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk guru honorer SMA/SMK/SLB yang mengajar di sekolah negeri. Sementara puluhan ribu guru honorer di sekolah swasta, tidak diakomodir.

    Hal yang lebih menyayat hati lagi, guru honorer yang akan diangkat menjadi P3K oleh Pemprov NTB hanya sekitar 2.500 orang saja. Padahal, jumlah honorer pada sekolah negeri mencapai 6.700 orang.

    “Jika kami Suhaili-Amin diberikan amanah menjadi pemimpin NTB, insya Allah semua guru honorer di sekolah negeri akan kami angkat sesuai kebutuhan dunia pendidikan kita,” ucap calon gubernur NTB H Suhaili FT, Jumat kemarin (20/4).

    Menurut Suhaili, seseorang yang mengajar di sekolah negeri, sudah pasti memiliki kemampuan dan kualitas yang memadai. Mengingat, persaingan di tingkat bawah juga cukup ketat untuk sekadar bisa mendapatkan jam mengajar.

    Menyadari hal itu, Suhaili menilai rekrutmen saat ini masih jauh dari harapan. Apabila yang akan direkrut hanya 2.500 orang, itu artinya, sekitar 4.200 guru honorer di sekolah negeri akan terbuang.

    “Kenapa sedikit sekali yang direkrut, kasian guru-guru ini. Rekrut saja semuanya yang memenuhi standar. Misalnya kalau jumlah honorer 6.700 orang, siapkan saja kuota segitu. Nanti kalau memang ada honorer yang sakit, tidak memenuhi syarat atau berhalangan, jangan diangkat,” katanya.

    Begitu juga dengan honorer yang mengajar di sekolah swasta. Suhaili yang besar dalam lingkungan pondok pesantren (ponpes), sangat memahami perjuangan dan pengabdian seorang guru.

    “Jangan kita beda-bedakan mereka. Kalau guru yang mengajar di negeri kita rekrut, lalu kenapa yang di sekolah swasta malah tidak. Ini kurang bijak, kita harus memandang semua itu sama rata agar ada rasa keadilan,” ujar Bupati Lombok Tengah dua periode ini.

    Hal yang harus dipahami, lanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah mengamanahkan SMA/SMK/SLB menjadi kewenangan provinsi. Termasuk sekolah swasta menjadi tanggung jawab pemprov.

    Bagi Suhaili, sangat tidak pantas menelantarkan nasib guru hanya dengan alasan kekurangan anggaran. “NTB ini bisa maju karena peran guru. Jokowi jadi Presiden ada peran guru, TGB jadi Gubernur ada peran guru.

    Kita semua ini dididik dan diajari oleh guru. Begitu juga dengan guru honorer saat ini, mereka yang mengajari anak-anak kita. Sangat besar peran guru ini, tidak etis kalau kita terlantarkan guru dengan alasan anggaran,” pikirnya.

    Guru merupakan pahlawan yang menjembatani seluruh cita-cita anak bangsa. Perannya tidak boleh dikerdilkan, apalagi tidak diakomodir. “Karena itu, kami berkomitmen mengangkat semua guru honorer di sekolah negeri.

    Kami juga akan mengangkat guru honorer di sekolah swasta, tentu saja akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan saya yakin kita mampu, proyek ratusan miliar hingga triliunan saja kita anggarkan setiap tahun. Masa untuk kesejahteraan guru kita tidak mau,” kata Suhaili.

    Ketua Tim Pemenangan Suhaili-Amin, Hj Baiq Isvie Rupaeda menambahkan, guru honorer SMA/SMK/SLB sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian. Mengingat, hal itu merupakan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemprov bertanggung jawab tidak menelantarkan guru honorer.

    “Tahun pertama jika Suhaili-Amin menang, kita rekrut 7 ribu guru honorer. Tahun kedua sebanyak 3 ribu, dan setiap tahun kita harus tetap buka. Ini memang amanah UU yang seharusnya kita lakukan, tinggal kita mau atau tidak saja. Kenapa penting setiap tahun, karena setiap tahun itu ada guru yang berhenti mengajar dan ada guru yang baru mengajar. Tinggal, nanti kita rumuskan konsepnya, guru yang kita angkat syaratnya apa.

    Kita seleksi nanti dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang jelas, guru honorer harus diakomodir dan kesejahteraannya dijamin,” tutup wanita yang juga Ketua DPRD Provinsi NTB itu. 

    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad