Header Ads

  • Breaking News

    Terkendala SPJ dan APBdes, 14 Desa Tertahan Pencairan DD

    Kasi Bantuan Keuangan Kabupaten Lombok Barat,Ahmad Maryuki
    Lombok Barat, Seputar NTB - Realisasi pencairan dana desa untuk tahun 2018 sekarang kini mencapai persentase diatas 90 persen. Sebanyak 119 desa di Lombok Barat Lobar, baru 105 desa yang sudah rampung SPJ dan penyelesaian APBdesnya, sehingga terdapat 14 desa yang belum direalisasikan akibat lambannya penyelesaian administrasi tersebut . Pernyataan ini disampaikan langsung Kasi Bantuan Keuangan Ahmad Maryuki saat ditemui Seputar NTB di ruang kerjanya (25/4) Rabu

    Lambannya pencairan DD ini kata Maryuki, terkendala dengan beberapa prospek yakni rata rata belum diselesaikannya APBdes mengenai adanya kebijakan baru terkait program padat karya, karenanya harus diselesaikan oleh pemerintah desa, itulah yang membuat mereka terlambat.

    Selain itu belum rampungnya proses penyelesaian SPJ, karena pemenuhan syarat pencairan itu, diharuskan menyelesaikan SPJ juga, terangkum secara administratif.

    "Esensinya adalah, dua yang utama dalam persyaratan administratif yakni Penyelesaian APBdes dan SPJ," tegasnya.

    Jika mengacu pada aturan soal batas terakhir agar pencairan DD ini, penyelesaian APBdes dan SPJ ini seharusnya sudah clear antara bulan Januari sampai Februari, sehingga pencairan itu sudah semua terlaksana. Jika sekarang terbukti masih ada sejumlah desa yang masih belum rampung APBdes dan SPJ nya terpaksa berimbas pada molornya pencairan itu. Namun untuk bisa mempercepat proses penyelesaiannya kita dorong serta memberikan pendampingan.

    "Harusnya antara Januari dan Februari semuanya sudah cair, sesuai amanat kementerian pedesaan," ujarnya.

    Dari 105 desa lanjut Maryuki, pemenuhan penyelesaian pencairan itu, 75 persennya terangkum masuk bulan 3,  sisanya variatif masuk bulan lain.

    Jika tidak punya kelengkapan data administratif, sudah jelas pencairannya dipending atau ditunda dulu, sebaliknya kalau sudah rampung semua, barulah bisa direalisasikan.

    "Banyak teman teman desa ini tersangkut SPJ dan APBdes," terangnya.

    Dalam aturan KPDT, mengeluarkan kebijakan Padat Karya terkait pembangunan, dan diharuskan menyelesaikan 30 persen HOK nya. Kebijakan ini juga, justru dirasa dirasa berat oleh teman teman desa, ucap Maryuki.

    Menurutnya, pendampingan desa harus ditambah dan kapasitasnya juga ditambah untuk menjamin kemampuan mereka di pemerintahan desa. Karena kita tidak mendampingi langsung, akan tetapi kita berharap selesai April ini. Untuk itu, pihaknya mendorong agar teman teman dilapangan supaya lebih komprehensif.

    Dia mengaku, mengenai aplikasi siskeudes semuanya bukan lagi hambatan, karena aplikasi ini sudah familiar . Karena pada prakteknya, pada saat penyelesaian APBdesnya tinggal dimasukkan saja, dan itu tidak ada masalah lagi, tandasnya. (Wan)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad