Header Ads

  • Breaking News

    Tim Hukum Fauzan Khalid Polisikan Ketua LSM LPKP Lobar

    Lombok Barat, Seputar NTB - Persatuan Tim Kuasa Hukum Fauzan geram atas tindakan yang dilakukan atas issue fitnah pencemaran nama baik oleh EI. Melalui pers Konfrensi dengan sejumlah awak media, Kuasa Hukum klaim tindakan oknum tersebut dirasa rugikan dan dinilai meleburkan elektabilitas dan kredibilitas Fauzan khalid. Tidak main main Tim Kuasa Hukum tentang balik dengan melaporkan hal ini ke Polisi Daerah NTB.

    Tindakan yang diarahkan ke Fauzan Terkait isu atau fitnah Pemilukada 2018, tentang dugaan mark-up atau penggelembungan APBD Kab Lombok Barat (Lobar) dan penggunaan dana APBD oleh Pemda untuk kepentingan kampanye H.Fauzan Khalid. Hal tersebut disampaikan Tim Kuasa Hukum Fauzan Syahrul Mustofa  SH.MH melalui pers Konfres.

    "Kami sebagai Tim Kuasa Hukum H. Fauzan Khalid, S.Ag. Msi menyampaikan klarifikasi dan pernyataan sikap," tegasnya Jum'at (13/4).

    Tudingan dan laporan Ketua LPKP  EI ini kata Kuasa Hukum Fauzan, adalah laporan fitnah yang semata-mata untuk menghancurkan popularitas dan elektabilitas pasangan H. Fauzan Khalid. S.Ag. Msi dan Hj. Sumiatun pada Pemilukada 2018. Issue dan laporan EI menyesatkan publik dan tidak beralaskan pada fakta dan hukum yang sesungguhnya, melainkan lebih kepada usaha untuk menghancurkan pembangunan dan demokrasi di Kabupaten Lombok Barat yang sudah mulai terbagun dengan baik.

    Akibat laporan fitnah ini, telah memunculkan polemik dan memicu kondusifitas keamanan daerah menjadi terganggu. Disamping itu, dampak terbesar adalah terhambatnya kebijakan dan sejumlah program prioritas pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat lombok Barat, seperti kontruksi rehabilitas/pemeliharaan jalan kabupaten, 3000 titik pembangunan/penyediaan air bersih bagi masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah dan sejumlah program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat lainnya.

    "Isu bahwa penetapan APBD Kabupaten Lobar 2018 secara sepihak adalah tidak benar," tegas Syahrul.

    Penetapan APBD 2018 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. Tidak ada penggelembungan atau mark-up dalam APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, terlebih lagi dana Hibah yang dituduhkan pelapor. Jenis dan jumlah anggaran dana hibah telah sesuai dengan kesepakatan pemberi hibah, petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Pemberian realisasi dana proyek hibah dengan sistem reimbusment dan sejauh ini dana ini belum direalisikan sehingga tidak beralasan Pelapor menyimpukan telah terjadi penyalahgunaan APBD.

    "Kedudukan H. Fauzan Khalid. S.Ag. Msi saat ini cuti, dan telah ditunjuk PJS Bupati. Tidak ada otoritas/kewenangan dari H. Fauzan Khalid untuk mengarahkan dan merealisasikan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018. Terlebih lagi untuk mengarahkan Pemda Lombok Barat untuk menggunakan dana hibah untuk kampanye H. Fauzan Khalid," jelasnya.

    Tudingan bahwa H. Fauzan Khalid menggunakan dana hibah APBD Rp. 73 Milliar untuk kampanye adalah bentuk dari informasi yang menyesatkan rakyat dan sengaja digiring oleh oknum tertentu yang “iri” karena semasa H. Fauzan Khalid S.Ag. Msi Hasil BPK selalu memberikan laporan hasil audit dengan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

    Selain itu, dana hibah Pemerintah Australia Program PRIM NTB yang tertuang dalam MOU No 68377 tanggal 20 Desember 2017 adalah merupakan usaha sekaligus prestasi Pemda Lombok Barat dibawah kepemimpinan Fauzan Khalid. Usaha H. Fauzan Khalid. S.Ag.Msi untuk melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, terutama pembangunan infrastuktur dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak Autsralia adalah merupakan terobosan yang patut mendapatkan apresiasi karena dari 10 Kab/Kota di NTB hanya Kabupaten Lobar yang terpilih dan mendapatkan dana hibah dari Australia.

    "Kerjasama ini akan berlangsung selama 2017 s.d. 2019 pemberian dana hibah dilakukan secara bertahap dan diberikan sesuai dengan prestasi kinerja yang dicapai dalam tiap tahunnya. Oleh karena itu, jika program kerjasama ini dihambat oleh oknum orang yang iri dan tidak bertanggungjawab, maka yang dirugikan bukan hanya Pemda Lombok Barat tetapi Rakyat Lombok Barat secara keseluruhan, karena penerima manfaat program ini adalah masyarakat langsung," terangnya.

    Sementara Kuasa Hukum lainnya yakni D.A Malik SH menyebutkan, Bahwa dengan adanya isu pemberitaan yang tidak benar atau hoak dan laporan yang menyesatkan yang dihembuskan oleh oknum EI dan sejumlah oknum lainnya, pada akhirnya kebijakan pembangunan infrastuktur jalan, air bersih dan fasilitas lainnya menjadi terhambat, maka tentu perlu ada tindakan hukum terhadap orang-orang yang menghambat pembangunan Kabupaten Lombok Barat.

    "Kami segera melakukan upaya-upaya hukum (advokasi) kepada H. Fauzan Khalid dengan melaporkan EI dan Oknum lainnya yang telah menyebarkan informasi kebohongan publik fitnah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ujarnya.

    Atas perbuatan yang sudah sangat merugikan dan menjatuhkan kredibilitas serta elektabilitas Fauzan, maka oknum EI dan oknum lainnya akan kita laporkan hari Sabtu tanggal 14 April di Kepolisian  Daerah (Polda) NTB. 

    "Kami enam orang sebagai Tim Kuasa Hukum Fauzan akan melaporkan hal ini di Polda NTB hari Sabtu," cetusnya.

    Dia berharap aparat Penegak Hukum/Kepolisian untuk segera melakukan tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang telah menyebarkan informasi kebohongan yang menyesatkan kepada publik, pungkasnya. (Wan)

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad