Header Ads

  • Breaking News

    Daeng Minta BK Bertindak Tegas Terhadap 18 Anggota DPRD Lotim

    Wakil Ketua DPRD Lotim, H.Daeng Paelori dengan Ketua BK DPRD Lotim, Mustayib.

    Lombok Timur - Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H.Daeng Paelori meminta kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk bertindak tegas terhadap 18 orang anggota DPRD Lotim yang tidak ikut diklat di Jakarta dari tanggal 13 s.d 16 Juli 2018.

    Apalagi dengan mencuatnya di publik mengenai permasalahan adanya dugaan SPPD fiktif dan joki. Sehingga tentunya ini harus diperjelas dan dibuka selebar-lebarnya masalah ini agar semuanya menjadi transparan dan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

    Demikian ditegaskan Daeng Paelori dalam kegiatan hearing Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lotim,Kamis lalu (18|7). Dengan dihadiri Ketua BK Lotim,Mustayib.

    " BK harus bersikap tegas dalam masalah ini,bahkan bila perlu diberikan sanksi tegas kalau memang terbukti nantinya," tegas Daeng Paelori.

    Ia mengatakan memang terhadap sebanyak 18 Orang anggota DPRD Lotim yang tidak berangkat diklat sebelumnya. Apalagi dengan mencuatnya  dugaan SPPD fiktif dan joki sebagaimana yang disampaikan para mahasiswa yang tergabung dalam PMII Cabang Lotim.

    Maka  tentunya ini harus menjadi perhatian bersama termasuk didalamnya Badan Kehormatan Dewan.Dengan melakukan pemanggilan terhadap teman-teman dewan yang tidak ikut diklat tersebut.

    " Transparansi dan keterbukaan harus dilakukan jangan ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.

    Sementara ditempat yang sama Ketua PMII Lotim, Sahrul Hirwan mendesak kepada BK DPRD Lotim untuk segera menindaktegas sebanyak 18 orang anggota DPRD Lotim yang diduga menggunakan SPPD fiktif dan Joki dalam bimtek di Jakarta.

    Begitu juga BK jangan takut untuk memberikan tindakan tegas,karena alasan kasihan atau teman. Akan tetapi hendaknya harus berlaku adil dalam melihat persoalan yang terjadi,kemudian BK terus berdiam diri tanpa melakukan tindakan apa-apa,maka tentu patut dipertanyakan.

    "BK harus memberikan sanksi tegas terhadap 18 orang anggota DPRD Lotim yang diduga menggunakan SPPD fiktif dan joki, karena dianggap telah mencoreng nama baik lembaga dewan yang terhormat," tegas Sahrul.

    Sementara Ketua BK DPRD Lotim, Mustayib mengatakan kalau pihaknya telah melakukan klarifikasi dan meminta keterangan terhadap anggota dewan yang tidak ikut diklat tersebut.

    Dengan penjelasan rata-rata tidak berangkat karena menyangkut masalah pencalegan,termasuk ada yang sakit.Sehingga tentunya sangat sibuk, Apalagi pengambilan tiket itu pada malam hari,sehingga setelah di cek di lokasi tidak ada yang hadir.

    " Alasan itu akan dilakukan investigasi nantinya,kemudian nantinya akan diberikan teguran lisan maupun tertulis,dengan mengawal kasus ini ke ranah hukum demi menjaga marwah lembaga dewan ini," tegas Mustayib dihadapan para peserta hearing PMII Cabang Lotim.

    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad