Header Ads

  • Breaking News

    Dikpora KLU Bantah Pemotongan Bosda

    pelaksana tugas Kadispora Dr. Fauzan Fuad, M. Pd.

    Lombok Utara-Dugaan pemotongan Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang dilaporkan Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) dibantah Dinas Dikpora. Bantahan ini disampaikan pada wartawan dalam pertemuan dengan media di aula kantor Dinas Dikpora, kemarin (5/7).

    Selain pejabat Dinas Dikpora, pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara Narsudin. Untuk diketahui, Bosda tahun 2018 sudah dibagikan kepada guru tidak tetap (GTT) pada Juni lalu untuk lima bulan atau Rp 950 ribu per orang.

    Kasi PTK I Nyoman Kandia menjelaskan, besaran Bosda yang diberikan kepada GTT per bulannya adalah Rp 190 ribu. Nominal ini sudah jelas tertera dalam DPA mulai dari 2016 hingga 2018. ”Ini sudah sesuai DPA. Bukan Rp 200 ribu,” ujarnya.

    Ditambahkan Kandia, Bosda ini mulai disalurkan pada APBDP 2016. Pada 2016 yang dibayarkan selama tiga bulan. Besaran Bosda pun tidak berubah. ”Yang saya herankan dari mana dapat info Rp 200 ribu per orang per bulan. Di DPA sudah jelas Rp 190 ribu,” katanya.

    Kandia merincikan, per 2018 jumlah GTT sebanyak 1.056 orang.  Sedangkan GTT yang bekerja di sekolah di bawah Kemenag sebanyak 993 orang.  Yang mendapatkan alokasi Bosda 2018 sebanyak 900 GTT dan 898 GTT yang diangkat yayasan. ”Jadi masih ada GTT yang belum mendapatkan Bosda ini sebanyak 156 orang,” tandasnya.

    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad