Header Ads

  • Breaking News

    Gaspermindo dan Garis Demokrasi NTB Anggap Diklat Susulan Dewan Penebus Dosa

    Pengurus Dependa Gaspermindo Prov NTB, Ada Suci Makbullah


    Lombok Timur - Pihak Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Prov NTB dan Lembaga Advokasi Transparansi dan Demokrasi ( Garis Demokrasi) NTB menganggap kalau rencana diklat tahap dua bagi sebanyak 18 orang anggota DPRD Lotim adalah diklat Penebus dosa. Atas kesalahan yang diperbuat,karena tidak berangkat pada diklat sebelumnya di Jakarta yang telah terjadwal dengan baik.

    " Gaspermindo diklat susulan yang akan dilakukan belasan anggota dewan itu merupakan diklat Penebus dosa," tegas Ada Suci Makbullah atas nama Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Gaspermindo Prov NTB kepada media ini.

    Selain itu, kata Uci,adanya rencana diklat susulan dadakan ini bagi belasan anggota dewan tersebut.Kelihatannya tidak lain mereka ingin membuat celah,untuk keluar dari kasus hukum pidana dugaan menggunakan SPPD fiktif dan Joki.

    Dengan mereka merencanakan mau buat-buat diklat tahap kedua sebagai Penebus dosa. Dengan adanya upaya untuk menutupi kesalahan ketidakhadiran belasan anggota DPRD Lotim dalam diklat sebelumnya.

    Apalagi setelah persoalan ini disorot publik dan aparat penegak hukum langsung mau dibuat diklat tahap dua. Tanpa adanya jadwal terlebih dahulu.

    " Sudah diambil dana SPPD tapi tidak pergi,apalagi sampai menggunakan joki,maka sudah jelas dugaan korupsinya,apalagi diantara anggota dewan yang tidak berangkat itu langsung mengakui kesalahannya," ujar mantan Ketua PMII Cabang Selong ini.

    Senada itu, Direktur Garis Demokrasi NTB, Sawaluddin As Sasaki menegaskan walaupun belasan anggota DPRD Lotim itu menggunakan alasan dengan mengadakan diklat tahap kedua. Tentunya ini tidak akan bisa menghapus dugaan tindak pidana korupsinya.

    Apalagi kasusnya sudah terendus aparat penegak hukum,bahkan publik juga sudah mengetahuinya. Sehingga tidak ada alasan bagi belasan anggota dewan yang tidak berangkat diklat di Jakarta itu menghindar dari jeratan hukum nantinya.

    Karena sudah sangat jelas sekali belasan anggota dewan itu mengambil uang SPPD,tapi tidak pergi,melainkan diganti sama orang lain yang tidak ada hubungan dengan lembaga dewan terhormat tersebut.

    " Indikasi dugaan kerugian negara sudah jelas yang dilakukan belasan anggota dewan yang tidak berangkat diklat tersebut," tandas Sawaludin.

    Sementara Wakil Ketua DPRD Lotim, H.Ridwan Bajry mengatakan kalau diklat susulan akan dilaksanakan bagi sebanyak 18 orang anggota dewan yang tidak berangkat pada diklat sebelumnya.

    " Kami akan mengadakan diklat susulan tahap kedua untuk 18 orang anggota dewan yang tidak berangkat pada diklat tahap pertama," tandas Ridwan.

    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad