Header Ads

  • Breaking News

    KPU Lotim Berkilah soal Dugaan Pemotongan Honor PPS

    Bendahara KPU Lotim, Musifuddin.


    Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur mengaku berkilah dengan tidak pernah melakukannya terkait dengan adanya dugaan pemotongan honor PPS.Dengan alasan pajak dan pph dipukul rata enam persen baik yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki.

    Sekretaris KPU Lotim, L.Adyar Rosihi Aswadi yang didampingi bendahara KPU Lotim, Musifuddin yang dikonfirmasi justru berkilah dengan menegaskan kalau pihak KPU Lotim tidak pernah melakukan pemotongan honor PPS,apalagi sampai memerintahkan PPK untuk melakukan pemotongan honor tersebut.

    Melainkan hanya pemotongan honor PPS yang telah diatur sesuai dengan ketentuan. Seperti halnya masalah pajak dan pph yang harus dilakukan.

    " Kami tidak pernah melakukan pemotongan honor PPS,apalagi sampai KPU yang memerintahkan untuk melakukan pemotongan," kata Sekretaris KPU Lotim sambil memanggilkan bendahanya.

    Sementara saat ditanya mengenai aturan pemotongan enam persen maupun lima persen dari honor PPS. Bendahara KPU Lotim, Musifuddin tidak bisa menjelaskan aturannya,karena banyaknya aturan sampai tidak menghafalnya.

    Melainkan dipersilahkan langsung untuk menanyakan ke pihak pajak terhadap aturan pemotongan enam persen tersebut.Agar menjadi lebih jelas.

    " Yang jelas kami melakukan pemotongan pajak sesuai dengan aturan yang ada,bahkan hasil pemotongan itu selalu kami laporkan," tegas Musifuddin.

    " KPU tidak pernah memerintahkan PPK untuk melakukan pemotongan honor PPS dalam bentuk apapun," ujarnya.

    Begitu juga lanjutnya,untuk PPS yang tidak memiliki NPWP tentu dilakukan pemotongan pajak dan pph sebesar enam persen,sedangkan yang yang memiliki NPWP dipotong lima persen.

    "Setiap waktu kami lakukan update data terhadap PPK maupun PPS yang memiliki NPWP dengan tidak untuk dilakukan pembaharuan,"tambah Musifuddin.

    Editor : Bayu

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad